Ia memberi arahan kepada dinas terkait agar ajang yang digelar di Kaltim tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional.
"Uang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, Papua, akan mengalir ke sini," inginnya.
Baca Juga:
Bawaslu Kaltim Gelar Penguatan Kapasitas Putusan dan Keterangan Tertulis PHP Pilkada 2024
Sementara itu pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo berpendapat bahwa Kaltim tidak akan terlalu terpengaruh jika terjadi kelambanan pembangunan IKN.
"Kalimantan Timur tetap memiliki potensi ekonomi yang besar," ujarnya.
Purwadi menyarankan Pemerintah Kaltim agar melakukan tata kelola APBD yang berbeda dan berani.
Baca Juga:
DPK Kalimantan Timur Memberdayakan Perpustakaan Desa untuk Wujudkan Inklusi Sosial
"Dengan APBD kita yang mencapai Rp25 triliun, jika tata kelolanya baik, pasti kita bisa sejahtera," tegasnya.
Ia mencontohkan alokasi APBD seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan pariwisata.
Menurut Purwadi, pola alokasi APBD mesti mengutamakan kepentingan masyarakat, seperti pendidikan 20 persen, pertanian 10 persen, ekonomi kreatif dan wisata 10 persen. Sisanya untuk infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan sosial, hingga belanja operasional pemerintah.
