“Beberapa waktu lalu ditemukan kasus pengetapan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Ini menjadi indikasi kuat kenapa antrean bisa meningkat signifikan,” ujar Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, di Balikpapan, Kamis (7/5/2026).

Rahmad mengemukakan, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut koordinasi pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda serta pihak Pertamina setelah menerima keluhan sopir angkutan barang yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi.

Rahmad menegaskan bahwa fokus penanganan saat ini bergeser pada pengawasan lebih ketat di titik distribusi untuk menutup celah praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Tim investigasi dan pengawasan terpadu tersebut akan melibatkan berbagai instansi, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan terukur.

“Karena ini subsidi dari negara, kita tidak bisa main-main. Sangat disayangkan jika ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Selain pengawasan lapangan, Pemkot memperkuat sistem barcode dalam setiap transaksi di SPBU guna mencegah pengisian berulang yang sering dimanfaatkan para pengetap.

Optimalisasi teknologi dipandang penting agar distribusi solar benar-benar tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi yang sangat bergantung pada pasokan energi bersubsidi.

Pemkot juga menilai keterbatasan infrastruktur turut memperberat antrean. Saat ini, hanya dua SPBU di Balikpapan yang melayani solar subsidi sehingga konsentrasi kendaraan menumpuk di lokasi tersebut. Untuk mengurangi beban itu, pemerintah daerah berencana membuka titik SPBU baru di kawasan Teritip dan Kilometer 13.

“Kami berencana membuka titik SPBU baru di kawasan Teritip dan Km 13. Pembangunan fasilitas baru ini diharapkan dapat mengurai antrean dan mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Pemerintah kota turut membuka peluang bagi investor swasta untuk berpartisipasi menambah fasilitas pengisian BBM, seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Adapun usulan penambahan kuota solar subsidi, menurut Rahmad, memerlukan data akurat serta persetujuan ketat dari pemerintah pusat.

Ia mengingatkan bahwa solar subsidi diperuntukkan bagi sektor-sektor prioritas seperti angkutan sembako dan transportasi laut tertentu. “Kami mengimbau para sopir truk agar mematuhi aturan. Mudah-mudahan antrean ini bisa kita atasi dengan komitmen bersama,” tambahnya.

Rahmad berharap penguatan pengawasan dapat memastikan hak masyarakat atas BBM subsidi terpenuhi tanpa gangguan dari oknum. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk menata sistem distribusi energi di Balikpapan agar lebih tertib dan kondusif.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Ada enam tuntutan yang kami bawa dalam aksi ini. Dari mulai masif-nya PHK sepihak di Kutim sampai penerapan prioritas tenaga kerja lokal di setiap perusahaan,” kata  Koordinator Aksi Rikardus, di Sangatta, Jumat (1/5/2026).

Ia menyebutkan, momentum Hari Buruh Internasional saat ini, banyak keresahan yang dirasakan dan dikhawatirkan para pekerja.

“Dari banyaknya permasalahan pekerja di Kutim, kami bersepakat untuk melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi di depan kantor perwakilan rakyat ,” tegasnya.

Rikardus mengatakan, sebanyak enam tuntutan yang di sampaikan Aliansi Serikat Buruh Kutim yakni, stop kriminalisasi pengurus serikat buruh, stop PHK sepihak sektor pertambangan dan perkebunan di Kutai Timur, segera aktifkan tim deteksi dini ketenagakerjaan Kutim, segera aktifkan tim lembaga kerjasama Bipartit Kutai Timur.

Kemudian, mendesak semua perusahaan mengimplementasikan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2024 untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen.

Terakhir, aliansi pekerja Kutim mendesak semua perusahaan di Kutim memberi kesempatan kepada tenaga kerja disabilitas.

“Kami harap aspirasi kami ini didengar dan ditindak lanjuti pihak pemerintah melalui desakan perwakilan rakyat. Jangan sampai isu tenaga kerja Kutim di kesampingkan,” katanya.

Sementara itu aksi demonstrasi Aliansi Serikat Buruh Kutim yang berlangsung di Kantor DPRD Kutim itu, diikuti tujuh serikat buruh diantaranya Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Buruh Sejahtera Independen 1992 (SBSI ‘92), Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian (FHukatan), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Ketujuh serikat tersebut bergantian melakukan orasi dengan menyampaikan berbagai keresahan yang diterima para anggotanya sebagai buruh di Kutim.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Yang kami gencarkan saat ini adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan," kata Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda, Selasa (28/4/2026).

Ia mengatakan seluruh kepala sekolah binaan provinsi telah diarahkan untuk menata lingkungan satuan pendidikan yang nyaman dan menciptakan suasana belajar berkualitas.

Armin menceritakan pengalamannya meninjau langsung SMA Negeri 3 Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara sejauh satu jam perjalanan kapal dari pusat Kecamatan Muara Muntai yang kondisi sekolahnya terbukti bagus, meski berada terapung di atas danau.

Menurutnya, sebagian besar sekolah tingkat menengah atas yang telah dikunjungi menunjukkan perkembangan lingkungan yang tertata dengan baik secara fisik maupun nonfisik.

Meskipun Angka Partisipasi Kasar pendidikan Kaltim sangat tinggi, Armin mengakui masih ada kendala keengganan anak di pedalaman untuk bersekolah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sosialisasi masif dan kebijakan afirmasi khusus bagi putra-putri asli daerah setempat.

Salah satu kebijakan afirmasi itu adalah pemberian kuota khusus bagi anak pedalaman untuk masuk ke sekolah unggulan seperti SMA Negeri 10 Garuda Transformasi di Samarinda.

Program afirmasi ini bertujuan agar mereka bisa mendapatkan beasiswa kuliah di universitas ternama dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemerintah juga mengupayakan untuk mencetak guru dari pedalaman agar bisa kembali mengabdi di kampung halamannya masing-masing.

"Langkah ini diambil guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru dari luar daerah yang tidak bertahan lama mengajar di pelosok," ujar Armin.

Pemprov Kaltim membuka peluang seluas-luasnya bagi anak daerah untuk mengambil kuliah keguruan secara gratis agar nantinya bisa diangkat menjadi guru setelah lulus di kampung halaman mereka.

Hal itu sudah dilakukan Pemprov Kaltim dengan pembiayaan gaji pendidik pengganti di lapangan dapat didukung secara legal dengan menggunakan ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

Armin menekankan pentingnya penerapan kebijakan daerah yang fleksibel guna mengatasi persoalan penempatan dan pemerataan guru di kawasan pedalaman, agar tidak timpang terlampau jauh dengan kapasitas guru di wilayah perkotaan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, dilansir Antara.

"Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi," kata Wapres menambahkan.

Sebelumnya dalam rapat dengan Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono pada Senin (30/3/2026), anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.

Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Dia meminta Kepala OIKN Basuki berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.

"Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut Wapres Gibran bisa berkantor di IKN mulai tahun ini karena gedung dan fasilitas pendukungnya telah rampung.

Menurut Basuki, persiapan juga sudah dilakukan sejumlah staf Wapres yang berada di sana.

Basuki berharap rencana Wapres berkantor di IKN bisa segera direalisasikan.

"Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya," kata Basuki.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Percepatan pembangunan trafo 30 MVA di GI) 150 kV Satui dilakukan untuk mendukung keandalan jaringan listrik di wilayah tenggara Kalimantan," ujar General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) Basuki Widodo, ketika memberikan keterangan kemajuan GI Satui di Balikpapan, Kaltim, Jumat (10/4/2026).

"GI Satui dapat segera memberikan manfaat bagi pelanggan di Tanah Bumbu dan wilayah sekitarnya," tambahnya.

PLN menargetkan sistem kelistrikan yang lebih stabil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan infrastruktur kelistrikan di tenggara Kalimantan mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik dari sektor industri, permukiman dan layanan publik.

"Pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan sistem," jelasnya.

Percepatan pembangunan GI Satui tersebut dilakukan agar sistem transmisi di kawasan tenggara Kalimantan tetap mampu memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, lanjut dia, agar pasokan listrik bagi masyarakat dan kegiatan industri tetap andal.

Pekerjaan konstruksi kembali berjalan penuh setelah masa libur Idul Fitri 1447 Hijriah, percepatan pembangunan diperlukan agar jaringan 150 kV yang menghubungkan sejumlah titik beban di koridor tenggara Kalimantan tetap stabil, terutama pada saat beban puncak.

GI Satui berada di Kecamatan Satui dan melayani kebutuhan listrik di Kabupaten Tanah Bumbu, serta wilayah pesisir tenggara, dan penambahan kapasitas 30 MVA di gardu induk itu ditujukan untuk mengurangi risiko kelebihan beban dan menjaga kualitas tegangan di jaringan distribusi.

Pengerjaan GI Satui di bawah pengawasan Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur-4 (UPP KLT-4), koordinasi dengan mitra kerja berjalan normal untuk menjaga target penyelesaian, yang hingga kini tercatat kemajuan pembangunan telah mencapai 73,15 persen.

Seluruh pekerjaan dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap aspek keselamatan, kata dia, proyek berada di area tegangan tinggi sehingga setiap tahapan harus mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara penuh.

Penambahan kapasitas di GI Satui juga untuk menjaga kestabilan jaringan di wilayah tenggara Kalimantan ketika terjadi peningkatan beban atau gangguan pada jalur transmisi lain, demikian Basuki Widodo.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Dana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditanggung pemerintah pusat," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Trasodiharto, Rabu (8/4/2026), ketika ditanya menyangkut rencana pembangunan kampung nelayan di Penajam.

"Setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih disiapkan dana sekitar Rp25 miliar," tambahnya.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut meliputi infrastruktur pendaratan ikan, pabrik es batu hingga pengembangan kuliner.

"Pemerintah kabupaten hanya menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan itu," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan sejumlah wilayah pesisir sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, antara lain Kelurahan Sesumpu, Kayu Api di Kelurahan Penajam dan Muara Tunan di Kelurahan Tanjung Tengah.

Kemudian, jelas dia, Desa Sesulu, Desa Api-Api, Desa Babulu Laut, Kelurahan Pantai Lango, Logpond CV Alas dan Logpond SDR di Kelurahan Waru.

Tim teknis dari KKP melakukan survei lapangan terlebih dahulu terkait dengan lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut layak menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Sejumlah lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan itu diharapkan ada yang memenuhi syarat, sehingga pembangunan dapat dilakukan pada tahun ini, demikian Andi Trasodiharto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami terus memperkuat berbagai program strategis dalam pembangunan kependudukan dan keluarga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim Anik Nurul Aini di Samarinda, Rabu (8/4/2026).

Pembangunan kependudukan dan penguatan keluarga ini, kata dia, sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pengendalian kuantitas penduduk.

Saat ini, lanjut ida, pembangunan manusia di Kaltim menunjukkan perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 79,39, di atas nasional yang tercatat 75,90.

Tingginya IPM ini ditunjang oleh harapan lama sekolah mencapai 14,04 tahun, rata-rata lama sekolah 10,10 tahun, usia harapan hidup 75,28 tahun, serta prevalensi stunting turun menjadi 15,94 persen dari sebelumnya yang tercatat 22,2 persen.

Selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,18 persen, kemudian indeks pemberdayaan gender sebesar 61,41. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kaltim tertinggi se-Indonesia yang mencapai 95,59.

Ia melanjutkan Program Bangga Kencana terus dilakukan penguatan sebagai upaya membangun keluarga berkualitas dengan pendekatan siklus hidup mulai dari remaja, calon pengantin, hingga keluarga dengan balita dan lansia.

"Untuk percepatan penurunan stunting pun terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota," kata Anik.

Selain itu peningkatan pelayanan keluarga berencana juga terus didorong, baik melalui penyediaan akses alat dan obat kontrasepsi maupun peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga.

Tidak kalah penting, kata dia, penguatan ketahanan keluarga dilakukan melalui berbagai program edukasi, pembinaan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga diharapkan mampu menciptakan keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Sebagai daerah penyangga sekaligus mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), lanjut dia, Provinsi Kaltim menghadapi dinamika kependudukan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi persoalan yang ada.

"Mobilitas penduduk yang tinggi dan pertumbuhan wilayah dengan adanya IKN, menuntut pemerintah bersama pihak berwenang melakukan transformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data," ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Selama ini, antara Anggana dan Muara Badak belum terhubung jalur darat, sehingga untuk konektivitas dua wilayah dalam satu kabupaten ini harus memutar lewat Kota Samarinda yang membuktikan waktu tempuh sekira 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat.

"Hingga kini pembangunan jalan tembus Anggana - Muara Badak terus dikerjakan kontraktor, sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antar-kecamatan, mendukung percepatan perputaran ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya," ujar Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin di Tenggarong, Senin (6/4/2026).

Jika jalan yang mulai dibangun melalui anggaran tahun jamak hingga 2025 dan dilanjutkan melalui bantuan keuangan 2026 ini selesai, maka warga tidak perlu memutar melalui Samarinda yang membutuhkan waktu tempuh sekira 2 jam, namun Anggana - Muara Badak hanya butuh waktu sekira 30 menit. Efisien waktu yang luar biasa.

Pembangunan jalan tersebut mulai dikerjakan tahun 2022. Proyek strategis Pemda Kukar itu hingga kini terus berlanjut dengan pekerjaan mencakup semenisasi dan pelebaran, diantaranya untuk meningkatkan konektivitas dan akses ke rumah sakit baru di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Sebelumnya, saat meninjau pembangunan jalan tersebut di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana pada Rabu, awal April ini, Rendi juga mengatakan bahwa proyek jalan ini menjadi salah satu prioritas dalam Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan kesehatan di Kabupaten Kukar.

"Manfaat jalan sepanjang 23,17 km ini tentu sangat banyak seperti memudahkan angkutan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di dua kecamatan ini, karena jika ke depan sudah jadi, maka waktu tempuh makin pendek dan makin cepat sehingga harga bahan pangan bisa lebih murah," katanya.

Pada 2025, dari total panjang 23,17 km tersebut telah terealisasi 18,24 km dengan jalan berkondisi baik, menelan investasi mencapai Rp154 miliar. Sedangkan tahun ini mendapat bantuan keuangan Rp9,5 miliar untuk melanjutkan pembangunannya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama serta kesepakatan bersama untuk kedua proyek ini agar operasionalnya kelak berjalan lancar," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto di Samarinda, Kaltim, Sabtu (4/4/2026).

Disampaikan Joko, fasilitasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas pada tingkat kementerian yang secara khusus membahas percepatan pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan.

Penyiapan kerangka kerja sama tersebut telah dimatangkan melalui rapat koordinasi lintas daerah yang diselenggarakan secara virtual belum lama ini.

Pertemuan itu dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait dari tingkat provinsi hingga perwakilan unsur pemerintah kabupaten dan kota.

Sejumlah perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara turut berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut.

Fokus pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik ini dibagi menjadi dua zona pelayanan, yakni kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya.

Cakupan pelayanan untuk kawasan Samarinda Raya meliputi seluruh wilayah administratif Kota Samarinda ditambah sebagian area dari Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain Anggana, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Muara Badak, dan Marang Kayu.

Sementara itu, pengembangan di kawasan Balikpapan Raya mencakup gabungan wilayah Kota Balikpapan, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta Kabupaten Kutai Kartanegara wilayah pesisir meliputi kawasan Kecamatan Samboja, Samboja Barat, serta Muara Jawa.

"Kondisi geografis dan penataan administratif tersebut menuntut adanya koordinasi tambahan yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan pihak Otorita IKN maupun pemerintah pusat," ungkap Joko.

Dia memaparkan kolaborasi antarwilayah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih sekaligus memproduksi sumber listrik dari pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

"Melalui percepatan proyek pembangkit listrik berbasis limbah ini ditargetkan mampu memperkuat pilar ketahanan energi secara keseluruhan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur," sebut Joko.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan pengelolaan, yakni sampah organik diubah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik bisa disulap menjadi barang yang indah, bahkan bisa bernilai tinggi.

"Targetnya adalah sampai 2035, 60 persen sampah di IKN sudah bisa recycle, sehingga kami harap mendapat dukungan dari masyarakat terutama dari kaum ibu," ujar Direktur Pengembangan, Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Onesimus Patiung di Nusantara, Senin (1/1/2/2025).

Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota masa depan yang berkelanjutan, karena jika hanya petugas kebersihan yang melakukan pemilihan sampah, maka akan sulit dan membutuhkan waktu lama, sehingga harus dipilih dari rumah tangga.

"Kami berharap terus mendapat dukungan dari kaum ibu, diantaranya yang digerakkan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) OIKN yang melihat sampah sebagai hal yang bisa bernilai ekonomi. Sampah organik dijadikan kompos, sedangkan yang anorganik 60 persen didaur ulang,” ujarnya.

Onesimus pun berterima kasih kepada DWP OIKN yang pada Sabtu (29/11/2025) menyelenggarakan workshop daur ulang sampah plastik dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke-26, digelar di Multifunction Hall, Kantor Kemenko 3 IKN.

Pelatihan ini digelar sebagai upaya membangun budaya pengelolaan sampah sejak dari rumah, sehingga melalui workshop daur ulang plastik ini tentu tidak hanya mengedukasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi ibu-ibu di wilayah IKN, sekaligus mengurangi timbunan sampah.

Dalam pelatihan yang dikemas dalam bentuk workshop ini, sebanyak 60 peserta dari berbagai komunitas dan desa hadir, mulai dari anggota DWP OIKN, PKK Kecamatan Sepaku, Desa Wonosari, Desa Semoi 2, Desa Bumi Harapan, hingga Kelurahan Amburawang Barat.

Kehadiran para ibu-ibu PKK dari wilayah delineasi IKN ini mencerminkan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan Nusantara yang lebih hijau dan asri.

Workshop menghadirkan Recycling Village, komunitas daur ulang yang berfokus pada pengolahan sampah plastik rumah tangga terutama plastik “nilai rendah” seperti kantong kresek, poly-mailer, dan bubble wrap, yang selama ini sulit ditangani melalui daur ulang industri.

Para peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mulai dari teori pengolahan sampah plastik hingga praktik membuat kerajinan tas. Di akhir kegiatan, karya para peserta dinilai dalam sesi penjurian oleh Penasehat DWP OIKN Kartika Basuki Hadimuljono.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Paling penting keterlibatan warga dalam mengelola sampah serta menjaga kebersihan lingkungan," ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin ketika ditanya mengenai kebersihan dan kesehatan kabupaten di Penajam, Selasa (9/9/2025).

"Yang perlu adalah meningkatkan kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman,” tambahnya.

Keterlibatan masyarakat mengelola sampah melalui bank sampah sangat membantu menjaga kebersihan lingkungan, lanjut dia, dan dapat mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Buluminung.

Saat ini, kata dia, sebanyak 200 bank sampah sudah terbentuk di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 448 orang nasabah tersebar di empat kecamatan dan bakal terus ditambah.

Bank sampah yang telah terbentuk tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat umum maupun instansi pemerintahan. Masyarakat diajak untuk menjadi nasabah bank sampah, karena sampah rumah tangga dan industri bisa menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pengolahan sampah di TPA Buluminung di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam harus dioptimalkan, kata dia, produksi sampah saat ini tercatat lebih kurang 100 ton per hari dan pengelolaan sampah dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah (jakstrada).

Melalui jakstarada tersebut ditargetkan pada 2025 pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sekitar 28 persen dengan penanganan (pengolahan) mencapai 72 persen.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengelola seluruh taman di kabupaten setempat, diinstruksikan harus melakukan penataan taman dengan baik.

Kemudian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga diimbau memberikan dukungan dengan menjaga kebersihan kantor serta turut mengelola sampah.

Menjaga kebersihan dan kesehatan kabupaten harus dipersiapkan secara matang, jangan hanya untuk meraih penghargaan Adipura.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"TPST dirancang sebagai pusat pengolahan modern yang ramah lingkungan," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Safwana ketika ditanya mengenai penanganan sampah di Penajam, Minggu (24/8/2025).

Pembangunan TPST diharapkan mampu menjawab persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan memperpanjang usia TPA Buluminung yang diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 1,5 tahun lagi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun studi kelayakan (feasibility study/FS) atau pembangunan TPST pada 2024, dan tahun ini segera menyelesaikan perencanaan teknis (detail engineering desain/DED/ yang merupakan syarat utama untuk pembangunan TPST tersebut.

"Dokumen sudah selesai dan semua langsung diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar direalisasikan," jelasnya.

"Kebutuhan anggaran pembangunan TPST di kawasan TPA Buluminung diperkirakan mencapai Rp103 miliar," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengharapkan pembangunan lebih cepat terealisasi dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, dengan mengusulkan agar TPST masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Seiring perkembangan dan pertambahan penduduk produksi sampah ikut meningkat, kini terdata sampah yang dihasilkan kisaran 101 ton per hari dan terhitung sampah yang terbuang ke TPA Buluminung sepanjang 2024 sekitar 18 ribu ton.

TPST tersebut efektif mengurangi timbulan sampah di TPA, sehingga bisa memperpanjang masa operasional TPA Buluminung yang telah menampung ribuan ton sampah sejak dioperasikan pada 2014, demikian Safwana.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Jangan sampai generasi muda di Sepaku hancur karena narkoba, oleh karena itu pencegahan, edukasi dan penindakan harus berjalan simultan,” kata Wakil Kepala Polres Penajam Paser Utara Komisaris Polisi (Kompol) Awan Kurnianto di Penajam, Selasa (19/8/2025).

"Dikhawatirkan tanpa langkah cepat, Sepaku yang menjadi wilayah IKN jadi pasar empuk bagi peredaran gelap narkoba," ujarnya.

Polres Penajam Paser Utara fokus melakukan pergerakan melawan narkoba di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN, tetapi secara administratif Kecamatan Sepaku masih masuk wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Bukan hanya sekedar penindakan, kepolisian juga mengusung strategi pencegahan dari akar rumput dengan membentuk Kampung Tangguh Narkoba di Kecamatan Sepaku," ujarnya.

Menurut dia, program Kampung Tangguh Narkoba menjadi benteng awal agar narkotika tidak meracuni masyarakat,.sehingga edukasi digencarkan, selain di sekolah, juga di kalangan pekerja IKN dan warga desa.

Dia mengatakan personel Polres Penajam Paser Utara yang bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) turun langsung mendatangi rumah warga, sekolah, bahkan tempat pekerja IKN.

"Personel sosialisasi bahaya narkoba dan harus sampai ke semua telinga, dan penindakan juga diperketat," jelasnya.

Pencegahan dan penindakan berjalan beriringan, kata dia, tidak ada celah sedikit pun bagi pengedar maupun pengguna untuk beraksi di wilayah Kecamatan Sepaku.

Dia mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan latar belakang pengungkapan 46 perkara penyalahgunaan dan peredaran narkoba sepanjang 2026, sejumlah kasus diungkap di Kecamatan Sepaku.

"Pelaku juga berbeda-beda, ada pekerja, ibu rumah tangga bahkan remaja, dan alasan pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang tertangkap bervariasi mulai dari tekanan hidup, kebutuhan ekonomi hingga sekadar coba-coba," demikian Awan Kurnianto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Terungkapnya kasus ini merupakan kerja sama dan sinergitas yang telah terjalin baik antara Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan dengan, Balai Taman Nasional Kutai dan BPHL Wilayah XI Samarinda," kata Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom seperti yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dia mengatakan Gakkum Kemenhut sudah menetapkan B sebagai tersangka yang berperan sebagai pemilik usaha jual beli kayu olahan dan pemilik kayu olahan yang diamankan di lokasi kejadian. B diamankan oleh Polisi Kehutanan Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Timur pada Kamis (7/8).

Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit pick up, 2 lembar STNK, kayu olahan jenis ulin ukuran 6x15 panjang 2 meter sejumlah 120 batang, dua telepon genggam, satu buah buku catatan berisi ukuran kayu dan bukti transfer penerimaan uang penjualan kayu olahan dari beberapa perusahaan mebel total Rp 147.550.000 diamankan.

Pengungkapan kasus ini berawal pada Kamis (7/8) ketika Tim Patroli Balai Taman Nasional Kutai melakukan patroli pengamanan kawasan di SPTN Wilayah I Sangatta. Tim menerima informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan pengangkutan kayu olahan dan kemudian melakukan pelacakan hingga melihat mobil pick up di pinggir Jalan Poros Bontang-Sangatta.

Tim menanyakan asal-usul kayu yang dibawa dan dokumen kayunya, namun pelaku B sebagai pemilik kayu olahan tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut.

Tersangka terancam dengan hukum penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Kayu ulin dikenal juga sebagai "kayu besi" adalah salah satu jenis kayu terkuat dan paling awet di dunia, banyak digunakan untuk konstruksi jembatan, rumah adat, dan dermaga. Pohon ulin hanya tumbuh di hutan Kalimantan dan butuh ratusan tahun untuk mencapai ukuran besar, sehingga penebangan liar dapat mengancam kelestariannya.

"Jika populasinya habis, kita akan kehilangan warisan alam yang bernilai tinggi, sekaligus mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Karena itu, penggunaan kayu ulin harus selalu disertai dokumen sah dan berasal dari sumber legal demi menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang," kata Leonardo.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Beberapa persoalan yang masih menghambat rencana PLN, seperti akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Gubernur Harum siap membantu. Pasalnya, jaringan PLN sulit dibangun tanpa dukungan akses jalan yang memadai.

PLN pun meminta agar pemerintah daerah dan pusat menyiapkan akses jalan yang memadai sehingga jaringan listrik PLN bisa terkoneksi dengan Melak, Kutai Barat.

“Kalau jalannya mulus, PLN pasti akan lebih mudah masuk jaringannya ya. Kita akan bantu tingkatkan akses jalannya,” tegas Gubernur Harum.

Demikian juga kesulitan PLN membangun transmisi jaringan dari Kota Bangun (Kutai Kartanegara/Kukar) menuju Melak (Kutai Barat/Kubar) yang terhalang perusahaan tambang, perkebunan sawit dan kehutanan.

“Sampaikan datanya di perusahaan mana saja, nanti itu tugas saya menyelesaikan. Pokoknya kita dukung PLN untuk rakyat, nusa dan bangsa,” tegas Gubernur Kaltim.

Sementara untuk desa-desa yang sudah direncanakan berlistrik, namun Pemprov Kaltim telah lebih dulu melakukan, Gubernur Harum minta agar PLN mengalihkan untuk desa-desa lain yang belum berlistrik.

Sementara GM UID PLN Kaltimra Maria GI Gunawan menjelaskan pihaknya sudah memetakan rencana membangun desa berlistrik di 110 desa di Kaltim.

“PLN sudah membuat roadmap untuk menyelesaikan masalah penyediaan listrik desa itu dalam tiga tahun. Mulai 2025, 2026 dan target selesai 2027,” kata Maria.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami ajak warga kurangi tumpukan sampah dengan gerakkan pilah dan pilih sampah sebelum dibuang, terutama sampah punya nilai ekonomis," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Safwana saat menjawab pertanyaan di Penajam, Selasa (6/5/025).

Masyarakat terus diberikan edukasi menyangkut memilah dan memilih sampah agar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) berkurang. Beberapa jenis sampah memiliki nilai jual seperti tutup galon yang dihargai Rp1.500 per kilogram di bank sampah.

Hingga kini 200 bank sampah sudah terbentuk di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 448 orang nasabah tersebar di empat kecamatan dan bakal terus ditambah.

Bank sampah yang telah terbentuk tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat umum maupun instansi pemerintahan. Masyarakat diajak untuk menjadi nasabah bank sampah, karena sampah rumah tangga dan industri bisa menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Kami terus tambah bank sampah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dan target setiap tahun terbentuk tiga bank sampah," katanya.

Produksi sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini tercatat lebih kurang 100 ton per hari dan pengelolaan sampah dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada).

Melalui Jakstarada tersebut, kata dia, ditargetkan pada 2024 penanganan sampah mencapai 70 persen dan sekitar 30 persen sampah dibuang ke TPA, kemudian pada 2025 pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sekitar 28 persen dengan penanganan (pengolahan) mencapai 72 persen.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara juga menambah armada pengangkut sampah secara bertahap untuk membersihkan tumpukan sampah di setiap TPS.

Saat ini jumlah armada pengangkut sampah ada 17 unit dan idealnya minimal 30 unit armada pengangkut sampah, kata dia, agar dapat menangani pengangkutan sampah di TPS yang ada di kabupaten setempat.

"Kami tambah armada pengangkut sampah secara bertahap karena keterbatasan anggaran terdampak efisiensi, kebutuhan mendesak armada pengangkut sampah ada tambahan 13 unit," demikian Safwana.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Dua daerah baik di Mahulu maupun Malinau masuk wilayah perbatasan, sehingga ketika akses jalan sudah ada, maka akan membuka wilayah yang selama ini terisolasi,” kata Sri Wahyuni di Samarinda, Senin (28/4/2025).

Sekda menambahkan konektifitas jalan perbatasan tersebut juga sangat membantu masyarakat dalam menumbuhkan berbagai sektor usaha, termasuk peningkatan arus transportasi kedua daerah.

“Jika akses jalan sudah terhubung akan mempermudah masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok, sandang dan papan dengan harga murah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan jajaran PT Sumalindo II dan V, yang sebagai wilayahnya akan dilintasi jalan perbatasan itu.

"Sekarang proses pembahasan draf kesepakatan. Pembahasannya pasal per pasal draf PKS (Perjanjian Kerja Sama)-nya yang nantinya dilaksanakan (Pemprov) dengan PT Sumalindo. Setelah itu akan dilakukan penandatanganan PKS-nya,” kata Aji Firnanda.

Pengerjaan jalan wilayah perbatasan, sambung Nanda, kurang lebih 122 Km di Kabupaten Mahulu (Kecamatan Long Bangun) Kaltim dan sepanjang 22 Km di wilayah Kaltara.

“Sekarang sudah dianggarkan Rp28 miliar. Target pemeliharaan dan bisa dilewati kendaraan roda empat. Proses pengerjaan akan kerja sama dengan TNI,” jelas Aji Firnanda.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat terkait perekrutan tenaga pendidik dan peserta didik Sekolah Rakyat,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara Saidin di Penajam, Senin (28/4/2025).

Dinsos Kabupaten Penajam Paser Utara melibatkan Dinas Dikpora setempat dalam perekrutan peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan untuk Sekolah Rakyat yang dibangun di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.

Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan lahan sekitar 6,7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, yang memiliki 36 rombongan belajar jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"SD memiliki 18 rombongan belajar, SMP dan SMA masing-masing mempunyai sembilan rombongan belajar," jelasnya.

Perekrutan tenaga pendidik, kata dia, diutamakan atau diprioritaskan warga lokal atau penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Apabila kebutuhan tidak tercukupi bakal dibuka kesempatan bagi warga luar daerah.

Pada tahun ajaran baru Sekolah Rakyat bakal diisi 90 peserta didik kelas satu SD yang terbagi dalam tiga kelas dan 96 peserta didik kelas satu SMP dan SMA untuk mengisi tiga kelas.

"Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem sekolah asrama tersebut diperkirakan membutuhkan 282 peserta didik untuk tahun ajaran pertama," kata dia.

Perekrutan peserta didik bakal mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kata dia, karena Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak warga kurang mampu.

Keberadaan Sekolah Rakyat, lanjutnya, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus memutus rantai kemiskinan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa deklarasi ini merupakan langkah monumental menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"IKN merupakan langkah nyata bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dan peradaban baru. Kita harus mendukung rencana ini dengan sepenuh hati, karena ini adalah investasi masa depan bagi anak cucu kita," ujar Tohom, Senin (28/4/2025).

Tohom menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan keputusan strategis yang sejalan dengan visi Indonesia untuk menciptakan ibu kota negara yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana dan dalam waktu yang tepat.

"Keberhasilan pembangunan IKN akan menentukan kualitas kehidupan masa depan. Tidak hanya infrastruktur, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien," tambah Tohom.

Ia menuturkan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk menjamin keberlanjutan proyek besar ini.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan bahwa proyek IKN harus melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

"Kita harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya megah di permukaan, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar," ujar Tohom.

Di tengah perkembangan pesat, termasuk komitmen investasi dan alokasi anggaran besar, Tohom mengingatkan agar koordinasi antarinstansi tetap berjalan lancar.

"Proyek sebesar ini memerlukan kerja sama lintas sektor dan waktu yang tepat. Keberhasilan pembangunan IKN akan tergantung pada seberapa baik kita mengelola semua tantangan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa deklarasi IKN sebagai ibu kota negara pada 2028 merupakan milestone yang sangat penting.

"Kami sudah bekerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan, baik untuk eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia," ujar Basuki.

Sebagai bagian dari persiapan, IKN juga akan melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan total nilai investasi yang mencapai Rp 132 triliun.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menanggapi transisi strategis ini, MARTABAT Prabowo-Gibran mengimbau pada pada seluruh pihak untuk bersatu mendukung percepatan pembangunan IKN menuju tahun 2028.

Menurut Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, pengalihan mandat pembangunan infrastruktur ke OIKN tak hanya perubahan administratif, melainkan juga merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pusat pemerintahan baru yang memiliki fasilitas lengkap dan modern.

“Percepatan pembangunan IKN harus menjadi proyek nasional yang mendapatkan legitimasi moral dan politik dari seluruh elemen bangsa. Ini bukan proyek milik satu pemerintahan saja, tetapi warisan strategis bagi masa depan Indonesia," tegas Tohom, Rabu (23/4/2025).

MARTABAT Prabowo-Gibran, yang merupakan wadah masyarakat pendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran, menilai bahwa percepatan pembangunan IKN akan memperkuat integrasi antarwilayah dan mengurangi ketimpangan antar-pulau.

Tohom juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung memfinalisasi usulan penambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk kawasan legislatif dan yudikatif, serta Rp 5,4 triliun untuk pembangunan jalan.

“Saat anggaran sudah dipastikan, yang diperlukan adalah konsistensi dalam eksekusi dan transparansi dalam pengelolaan. OIKN harus menjelma sebagai institusi teknokratis yang efektif, bukan birokrasi tambal sulam,” ujar Tohom.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan daerah penyangga.

Ia menegaskan, IKN tidak bisa dibangun secara eksklusif tanpa mengintegrasikan wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya sebagai satu kesatuan aglomerasi baru.

"Visi besar IKN sebagai pusat gravitasi baru tidak boleh berdiri sendiri. Perlu keterpaduan dengan wilayah Balikpapan-Samarinda dan optimalisasi pelabuhan, bandara, serta jalur logistik regional,” ujar Tohom.

Menyambut target 2028, Tohom menyatakan optimismenya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan menunjukkan kemajuan signifikan dalam tiga tahun pertama, dengan catatan pemerintah menjaga prinsip partisipasi publik dan keberlanjutan lingkungan.

"Kami meyakini, ketika semua pihak menanggalkan ego sektoral dan mulai bergerak bersama, maka IKN akan menjadi simbol transformasi nyata bangsa ini. Dengan semangat gotong royong, kami siap berjalan seiring menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Rimma Patria Simorangkir]

“Sisa anggaran Rp615 miliar ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, Minggu (20/4/2025).

Ia mengemukakan, sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk menjawab sejumlah permasalahan mendasar kota, antara lain penanggulangan banjir, pelayanan air bersih, pendidikan, dan pengelolaan sampah.

Bagus menyebut bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau realisasinya secara daring.

Menurut dia, sisa anggaran itu juga akan diarahkan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dia menyampaikan, Pemkot Balikpapan menetapkan empat sektor prioritas dalam pemanfaatan sisa anggaran tersebut.

Pertama, penanggulangan banjir, dalam hal ini pemerintah akan membangun dan memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, pembangunan drainase, dan embung.

"Penanganan banjir butuh waktu, tapi kami optimistis bisa diselesaikan bertahap," ujarnya.

Kedua, pelayanan air bersih dimana akan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih melalui pengembangan jaringan distribusi dan optimalisasi sistem penyediaan air minum.

Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pemerintah akan membangun ruang kelas baru serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.

"Yang terakhir adalah pengelolaan sampah," kata Bagus.

Ia mengungkapkan pemerintah akan memperkuat sistem pengelolaan sampah termasuk pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA) dan pelaksanaan program daur ulang.

Lanjut Bagus, sisa anggaran tersebut bukan termasuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang bisa mengurangi alokasi anggaran tahun berikutnya.

“Kalau sudah masuk rekening pemerintah kota, tinggal hitungan plus minusnya,” katanya.

Ia menyampaikan Silpa umumnya terjadi karena adanya keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, terutama pada dua hingga tiga bulan terakhir tahun anggaran.

Selain itu, sisa anggaran juga bisa disebabkan oleh efisiensi hasil lelang atau tender yang belum bisa langsung dialihkan ke kegiatan lain.

Menurut dia, dana tersebut akan digeser dan dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan.

Bagus mengatakan bahwa pergeseran anggaran dimungkinkan selama mendapat persetujuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan DPRD Kota Balikpapan.

Lanjutnya, pemerintah kota akan mengevaluasi kembali program-program yang belum dilakukan uji ketahanan (stress test) agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

"Kami pastikan anggaran ini digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama untuk menjawab tantangan utama kota," kata Bagus.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami banyak melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, universitas, dan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan tata kelola kehutanan," kata perwakilan Ditjen Planologi Kehutanan Ali Plano pada Rapat Pembahasan Kerja Sama yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (16/4/2025).

Menurut Ali, kesepakatan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerja sama, khususnya dalam pengembangan kebijakan, mekanisme insentif yang inovatif, serta peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan hutan non-kawasan konservasi.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup berbagai aspek strategis, termasuk sosialisasi, edukasi, hingga penyusunan kebijakan berbasis konservasi.

Untuk pelaksanaannya, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh perwakilan masing-masing pihak sesuai tugas dan fungsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Kepala Bagian Kerjasama (Kabag) BPOD Setdaprov Kaltim, Agung Masuprianggono menyatakan kesiapan daerahnya mendukung implementasi program ini demi keberlanjutan lingkungan dan konservasi hutan.

Ia mengatakan melalui kesepakatan ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret dalam menjaga ekosistem hutan Kalimantan Timur.

"Hutan di Kaltim berada di luar kawasan konservasi namun memiliki nilai penting secara ekologis dan sosial," jelasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Disperindagkop Kaltim Heni Purwaningsih di Samarinda, Rabu (16/4/2025) menjelaskan bahwa dalam proses pengaduan, pihaknya meminta pelapor untuk melampirkan sejumlah bukti pendukung.

Bukti-bukti tersebut meliputi struk pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kuitansi perbaikan kendaraan, serta dokumentasi visual terkait kondisi BBM yang diduga bermasalah saat diperbaiki di bengkel.

"Dari pengaduan-pengaduan yang masuk tersebut, kami melakukan sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memediasi dan memanggil beberapa pihak yang terkait untuk mulai menyidangkan terkait dengan pengaduan BBM ini," ujar Heni.

Ia menambahkan, sidang BPSK menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang diadukan, pelapor, perwakilan Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU tempat pembelian BBM, pihak bengkel yang melakukan perbaikan, serta anggota BPSK dari tingkat provinsi maupun Kota Samarinda.

Lebih lanjut, Heni menyoroti dampak langsung dari kasus dugaan BBM tercemar ini terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sektor transportasi dan logistik.

"Artinya, di luar yang mengadukan di platform Aksi Konsumen Cerdas, Ayo Mengadu (Si Komeng) itu sudah ada kurang lebih 650 masyarakat yang terdampak dari BBM ini," ungkapnya.

Ia menjelaskan, keluhan masyarakat yang terdampak ini telah disampaikan dan difasilitasi oleh Komisi II DPRD Kaltim dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.

Meskipun demikian, Heni menegaskan bahwa proses investigasi dan pengecekan masih terus berjalan. Sebelumnya, Gubernur Kaltim dan pihak kepolisian juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan langsung ke beberapa SPBU.

"Memang sementara belum ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan SOP dari masing-masing SPBU yang ada. Sehingga kami terus menyelidiki itu, melakukan investigasi," katanya.

Heni menekankan bahwa kasus dugaan BBM tercemar ini menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Ia mencontohkan, pengemudi ojek daring (ojol) yang biasanya dapat beraktivitas lancar, ada yang harus menghadapi kerusakan kendaraan dan mengeluarkan biaya perbaikan.

"Nah, itu juga menjadi salah satu landasan kami untuk melakukan sidang BPSK, investigasi berbagai kondisi-kondisi dan menghadirkan beberapa pihak yang berkompeten," jelasnya.

Kendati demikian, Heni memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui berbagai pihak terkait, terus berupaya melakukan investigasi secara menyeluruh untuk menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi yang adil bagi konsumen yang dirugikan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengurangi bahkan menghilangkan sampah yang ada di TPAS Manggar," jelas Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Selasa (15/4/2025).

Dia menjelaskan dalam penerapannya, akan menggunakan teknologi pembakaran sampah (insinerator) yakni pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Sampah yang masuk di TPAS Manggar itu, nantinya di tambang, dan di bakar untuk menghasilkan listrik sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.

"Dari pembakaran itu, nantinya akan menghasilkan energi listrik yang dialirkan ke pemukiman masyarakat, kalau tidak salah itu memiliki kapasitas 13 ribu hingga 15 ribu Kilowatt-jam (Kwh)," ucap Sudirman.

Namun katanya sebelum penerapan, terlebih dahulu dilakukan kajian dari hulu ke hilir yang dibantu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kajian itu dilakukan yang sebelumnya DLH dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) telah merapatkan hasil pemetaan sampah di Balikpapan pada 2022 lalu.

"Dan hasilnya pada tahun 2028 TPAS Manggar di proyeksikan akan penuh," tuturnya.

Dengan metode itu, dia berharap zonasi-zonasi sampah di TPAS Manggar bisa menjadi sirkulasi yang berkesinambungan, dimana sampah rata dengan tanah namun memiliki manfaat untuk warga.

Menurut Sudirman insinerator itu berada di atas lahan seluas 5 hektare dari total keseluruhan luas TPAS Manggar yakni sebesar 40 hektare.

Lanjutnya, selain mengurai sampah menjadi listrik, DLH Balikpapan juga membuat perencanaan lainnya untuk mengurai sampah.

"Kami sudah membuat perencanaan, seperti pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) di beberapa Kecamatan," ungkapnya.

Bahkan kata dia, di tahun lalu sudah terbangun 1 titik TPST yang direncanakan segera beroperasi pada bulan depan.

"Pada tahun 2025 ini, akan di bangun 3 titik TPST lagi, kemudian di tahun 2026 dibangun 2 titik," ujarnya.

Sudirman mengemukakan bahwa sebelumnya, DLH Balikpapan mengandalkan peran dari bank sampah, Intermediate Treatment Facility (ITF), hingga Material Recovery Facility (MRF) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPAS Manggar.

"Dalam satu hari yang ditangani ada 500 ton, tapi karena ada Bank Sampah, MRF dan ITF maka bisa kurang hingga 100-120 ton, jadi yang masuk di TPAS itu hanya 380-400 ton," paparnya.

Sudirman menambahkan, skema yang dirancang ini diharapkan bisa menjawab target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq saat menyambangi Balikpapan akhir pekan lalu.

"Untuk target RPJMN itu sekitar 50 persen, dan ini sudah mencapai 28 persen, sedangkan untuk RPJMN yang terdahulu adalah 30 persen, maka ini Insya Allah tercapai," ujar Sudirman.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim Dasmiah di Samarinda, Selasa (15/4/2025), mengatakan peluncuran program direncanakan bertepatan dengan Hari Kartini pada 21 April 2025 di Convention Hall Kompleks GOR Kadrie Oening Samarinda.

Enam program unggulan yang akan diluncurkan, yakni pendidikan gratis SMA/K hingga jenjang S3, Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu, Seragam Sekolah Gratis, Wifi gratis di seluruh desa, Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah dan Gratis umrah bagi marbot masjid, dan perjalanan spiritual bagi penjaga rumah ibadah lain.

Menurut Dasmiah, saat ini persiapan untuk peluncuran program tersebut sedang disiapkan secara rinci dan detil. Mengingat ada beberapa perangkat daerah (PD) yang terlibat langsung dalam program yang digagas oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini.

“Kami ingin semua yang terlibat benar-benar bisa mempersiapkan dengan baik. Beberapa PD seperti Biro Kesra, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Diskominfo yang terlibat langsung untuk 6 program ini. Kami berusaha agar peluncuran program ini benar-benar bisa berjalan dengan baik,” ucap Dasmiah saat memimpin rapat persiapan di ruang Daya Taka.

Pada hari peluncuran, direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 - 22.00 Wita. Dengan rangkaian seremonial peluncuran di awal acara dan melibatkan 3.000 undangan di convention hall, kemudian bergeser di plenary lall untuk kegiatan eksibisi dan entertainment sampai malam hari dengan perkiraan warga yang akan terlibat sekitar 10.000 orang.

Dikatakan Dasmiah, pada acara hiburan juga akan melibatkan penampilan dari pekerja seni lokal, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, talkshow, stan pelayanan untuk masing-masing program unggulan yang diluncurkan, serta gim berhadiah untuk masyarakat yang hadir.

“Insya Allah kita siap mendukung program gratispol ini dengan semangat yang tinggi ya, yang diharapkan dapat mengubah wajah Kaltim dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Hasil kajian dinyatakan bahwa kawasan Bontang Lestari menawarkan beragam peluang investasi di sektor industri, pariwisata, pertanian dan kelautan untuk mendongkrak perekonomian," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang Muhammad Aspianur di Bontang, Selasa (15/4/2025).

Kajian itu melibatkan Unit Layanan Strategis Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan Universitas Mulawarman Samarinda Kaltim.

Bontang Lestari adalah salah satu kelurahan di kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia yang luasnya 80,92 kilometer persegi.

Dulu, sebelum berganti nama, kelurahan Bontang Lestari dikenal dengan nama Desa Sekambing dan berganti lagi menjadi Kelurahan Sekambing dan terakhir dikenal sebagai Kelurahan Bontang Lestari

Kerja sama dengan tenaga ahli ULS-PSDB Unmul Samarinda dilakukan karena mereka merupakan tim independen, punya kewenangan, paham, dan berpengalaman dalam penyusunan potensi investasi daerah.

Secara umum, hasil kajian yang telah dituangkan dalam bentuk laporan ke Pemkot Bontang, mengulas tentang beragam peluang yang bisa digarap di Bontang, model valuasi ekonomi, dan alat yang dibutuhkan guna mendukung pengembangan industri di Bontang Lestari.

Selain itu, keberadaan peta potensi investasi juga akan memudahkan pemerintah bila ingin mempromosikan Bontang, agar calon investor langsung mengetahui apa yang bisa dikerjakan.

“Laporan ini untuk menarik minat investor sehingga mereka tahu apa saja investasi yang punya valuasi bagus di Bontang. Kami pun memberi kemudahan mengurus izin investasi, yakni izin secara daring, termasuk jaminan keuntungan investasi, katanya.

Sementara Ketua ULS-PSDB Unmul Samarinda Dr Rahcmad Budi Suharto mengatakan jika melalui kajian itu, telah diidentifikasikan sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk untuk mendukung perekonomian daerah dan menarik minat investor.

Sedangkan sejumlah hasil kajian yang telah dilaporkan seperti budi daya kelautan, karena Bontang memiliki wilayah laut luas sehingga salah satu peluang besar yang dapat dikembangkan adalah budidaya rumput laut yang berpotensi menghasilkan bahan untuk industri farmasi dan kosmetik.

Selain itu, industri pengalengan ikan juga memiliki prospek jangka panjang untuk menopang ekonomi daerah, sehingga kawasan Bontang Lestari yang nantinya akan memiliki pelabuhan laut menjadi lokasi strategis untuk pengolahan hasil laut.

Hasil lainnya adalah pengolahan karet alam menjadi produk bernilai ekonomi tinggi baik menjadi ban, sepatu, dan alat olahraga untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, apalagi Bontang Lestari menyediakan lahan pengolahan karet.

“Potensi lain yang dapat dikembangkan di Bontang Lestari adalah pergudangan untuk mendukung industri, kemudian real estat, pengolahan garam termasuk pengembangan sarana olahraga dan rekreasi," kata Eachmad.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak ada aktivitas penambangan yang melanggar ketentuan, terutama di kawasan konservasi, termasuk wilayah yang sudah ditentukan sebagai ruang terbuka hijau," kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Senin (14/4/2025).

Apabila memang ada laporan tentang aktivitas tambang secara ilegal ini, pihaknya memiliki kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengajukan keberatan atas kegiatan penambangan melalui situs resmi Dinas ESDM Kaltim atau bisa melalui kanal SP4N Lapor!.

"Kami tak bekerja sendirian. Oleh karena itu butuh kerja sama masyarakat. Silakan diadukan agar segera kami turun dan tertibkan," katanya.

Bambang menjelaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap aktivitas pertambangan yang memasuki kawasan konservasi dan RTH karena jelas melanggar perizinan. Bahkan, beberapa kasus pertambangan ilegal galian C yang terjadi di kawasan RTH telah ditindaklanjuti hingga ke ranah hukum.

"Seperti yang baru ini kami tindak terkait galian C di Bontang yang telah menyerobot kawasan RTH dan saat ini telah masuk dalam proses penyidikan bersama kepolisian setempat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang berharap penindakan tegas terhadap pelaku pertambangan ilegal galian C di kawasan RTH di Kota Bontang dapat menjadi pelajaran untuk daerah lain dalam menertibkan aktivitas serupa.

Ia mencontohkan koordinasi efektif sebagaimana laporan proaktif dari Wali Kota Bontang yang ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai wujud sinergi antara provinsi dan daerah dalam memberantas tambang ilegal.

Bambang mengakui bahwa pelaku pertambangan secara ilegal ini umumnya adalah masyarakat atau yang disebut sebagai tambang rakyat. Mereka melakukan penggalian di lahan milik sendiri, namun permasalahan timbul karena lahan tersebut berada dalam tata ruang penyangga atau RTH yang seharusnya bebas dari kegiatan pertambangan.

Untuk menekan angka pertambangan ilegal di kawasan konservasi, Dinas ESDM Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tingkat II. Koordinasi ini meliputi penertiban melalui penegakan tata ruang, Undang-undang Lingkungan, serta melibatkan ahli dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Gubernur Kaltim sangat perhatian terhadap masalah BBM ini. Beliau paham betul keresahan masyarakat terkait isu ini dan memastikan terus bersama masyarakat, maka patut diacungi jempol Pertamina mau bertanggung jawab," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga di Samarinda, Rabu (9/4/2025).

Bambang menjelaskan bahwa Gubernur Kaltim memahami bahwa Pertamina telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun, Pemprov Kaltim tetap meminta Pertamina untuk lebih peduli terhadap keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat akibat dugaan BBM bermasalah ini.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, lanjut Bambang, Pertamina telah menyatakan kesediaannya untuk membuka layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan yang terdampak di bengkel-bengkel resmi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Langkah ini menurutnya dapat meringankan beban masyarakat yang kendaraan mengalami masalah setelah mengisi BBM.

Terkait koordinasi antara Pemprov dan Pertamina, Bambang memastikan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi yang baik.

Meskipun industri migas hulu dan hilir merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, Pemprov Kaltim tetap hadir dan mengawal isu ini di tingkat daerah.

"Gubernur Kaltim akan terus bersama masyarakat dan memastikan Pertamina bertindak cepat dan responsif terhadap keluhan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga Addieb Arselan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen di Kaltim.

Ia menegaskan bahwa Pertamina sangat peduli terhadap seluruh konsumen dan segera mengambil tindakan konkret.

"Maka Insya Allah kami membuka layanan pemeriksaan di bengkel-bengkel resmi sesuai dengan merek," ujar Addieb.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan bengkel-bengkel resmi di setiap kabupaten/kota untuk menyediakan layanan pemeriksaan kendaraan yang diduga terdampak BBM bermasalah.

Koordinasi ini penting agar bengkel memiliki informasi yang jelas sebelum masyarakat datang untuk melakukan pemeriksaan.

Mengenai hasil sampel BBM yang telah diuji, Addieb mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, sampel yang diambil menunjukkan hasil yang sesuai standar.

Namun, Pertamina tetap melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti keluhan masyarakat.

Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui jenis kerusakan dan penyebabnya.

"Sebelum diperbaiki kan diperiksa dulu dong," katanya.

Pertamina menargetkan layanan pemeriksaan ini dapat segera berjalan dalam waktu dekat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan bengkel-bengkel resmi untuk mempercepat proses penanganan keluhan masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin mengungkapkan bahwa RDP bersama jajaran Pemprov Kaltim dan Pertamina ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait dugaan kualitas BBM tercemar.

"Setelah berita acara hari ini ditandatangani oleh semua pihak berkepentingan, maka kami minta segera pertanggungjawaban Pertamina untuk bertindak secepatnya," ucapnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Brigade Pangan punya tanggung jawab garap dan optimalkan 5.896 hektare lahan tidur 15 desa tersebar di tiga kecamatan," ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Trasodiharto di Penajam, Selasa (8/4/2025).

"Optimalisasi lahan itu penting untuk perkuat ketersediaan pangan, sehingga pasokan tidak selalu bergantung pada daerah lain," tambahnya.

Peran Brigade Pangan sangat penting mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara, karena Brigade Pangan dibentuk untuk membantu petani dalam pengolahan lahan secara masif dan terorganisir.

Pemerintah pusat juga memberikan bantuan operasional dan pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) kepada 29 Brigadir Pangan dengan beranggotakan 435 orang yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Setiap Brigade Pangan terima alokasi anggaran Rp2,5 miliar yang digunakan untuk operasional dan (alsintan," jelasnya.

Sebanyak 29 unit traktor telah diserahkan kepada masing-masing Brigade Pangan, lanjut dia, sebagai bentuk realisasi awal dari dana yang diberikan pemerintah pusat tersebut.

Alsintan yang telah diserahkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja para petugas di lapangan, terutama mempercepat proses pengolahan lahan, sehingga swasembada pangan pasti bisa tercapai.

Sektor pertanian terkendala teknologi saat ingin mencapai hasil pertanian yang maksimal, jelas dia, dengan bantuan dari pemerintah pusat bisa mengoptimalkan kinerja petugas yang berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.

Lahan pertanian tanaman padi produktif saat ini tercatat 14.070 hektare, hasil panen 3-4 ton per hektare dalam satu kali panen, dalam satu tahun petani dua kali panen dan pada 2024 panen padi 50.672 ton di mana setiap tahun selalu surplus beras.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Maju Desa Sidorejo tahun ini panen padi pertama mencapai 2.409 ton padi di atas lahan 365 hektare atau tercatat 6,6 ton per hektare, angka itu meningkat dari hasil panen sebelumnya yang hanya sekitar empat ton per hektare, demikian Andi Trasodiharto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah sampah di kota ini semakin memburuk seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat.

Menyikapi hal ini, LPBI PWNU Kaltim berinisiatif untuk turut serta dalam mengatasi masalah tersebut dengan mendirikan posko peduli sampah.

Eliasnyah Kasthan menyampaikan bahwa keberadaan posko ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. 

"Melalui posko tersebut, LPBI PWNU Kaltim akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda dalam menjalankan berbagai program sosialisasi dan kampanye yang berfokus pada pengurangan sampah serta pemilahan sampah sejak dari rumah tangga," Kata Eliasnyah Kasthan.

Kerja sama antara LPBI PWNU Kaltim dan DLH Samarinda diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Selain itu, posko peduli sampah ini juga akan menjadi pusat informasi mengenai cara-cara yang efektif dalam mengelola sampah, serta langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

Eliasnyah Kasthan juga menjelaskan bahwa posko ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk relawan, tokoh agama, dan pelajar, untuk bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. 

Ia berharap keberadaan posko peduli sampah ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Kalimantan Timur untuk juga terlibat aktif dalam penanggulangan masalah sampah.

Sebagai langkah awal, LPBI PWNU Kaltim bersama DLH Samarinda akan meluncurkan sejumlah kegiatan seperti pelatihan pemilahan sampah dan penyuluhan tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan. 

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kota Samarinda dapat mengurangi masalah sampah secara signifikan dan menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Alhamdulillah, semoga ini jadi langkah terbaik untuk generasi masa depan Bontang. Pemkot memberikan bantuan anggaran untuk biaya pendidikan," ucap Walikota Bontang Neni Moerniaeni, di Bontang, Selasa (8/4/2025).

Ia menyebutkan kerjasama program kuliah gratis Kota Bontang bersama lima perguruan tinggi swasta tersebut, mengucurkan anggaran sebanyak Rp20 miliar.

Adapun lima kampus yang digandeng dalam program kuliah gratis tersebut adalah, Universitas Trunajaya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma’arif Bontang, Universitas Terbuka (UT), dan Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang.

Dia menegaskan program tersebut sebagai komitmen Pemkot Bontang dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang maju dan berdaya saing.

“Sumber daya manusianya harus bagus, maka Pemkot memberikan bantuan anggaran untuk biaya pendidikan,” ujar Neni.

Neni menjelaskan program kuliah gratis, diperuntukkan kepada seluruh warga Kota Bontang, dengan persyaratan ber-KTP Bontang, dapat mengemban pendidikan di perguruan tinggi.

"Tak hanya untuk mahasiswa umum, program ini juga bisa dimanfaatkan oleh pegawai Pemkot Bontang yang sedang kuliah," jelasnya.

Menurutnya, nilai bantuan dari program kuliah gratis disesuaikan dengan uang kuliah tunggal (UKT) di masing-masing kampus. Khusus UT, yang jumlah mahasiswanya cukup besar, diberikan subsidi Rp2 juta per semester.

Neni mengatakan program tersebut selaras dengan program gratispol milik Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Hal tersebut menjadi sinergi mewujudkan pendidikan gratis di Benua Etam.

“Kalau yang kuliah di luar kota, jangan berkecil hati, Pemerintah Provinsi Kaltim juga punya program pendidikan,” katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda Selasa (8/4/2025), mengungkapkan bahwa prioritas perdana dalam program ini adalah memastikan kantor desa, sekolah, dan puskesmas memiliki akses internet yang memadai. 

Ketersediaan internet di fasilitas-fasilitas publik ini menurutnya dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara daring.

"Kita siapkan bagaimana kantor desa punya akses, kemudian pelayanan publik jadi lebih cepat. Nanti kalau kantor desanya sudah, kemudian sekolah dan puskesmasnya sudah, baru kita ke Creative Hub, kalau itu juga sudah, baru kita ambil satu titik Wi-Fi di ruang publik," jelas Faisal.

Faisal mengakui, berdasarkan data yang dihimpun Diskominfo Kaltim, tidak semua desa di provinsi ini memiliki akses internet. Dari total 841 desa, teridentifikasi sekitar 60 desa yang belum terjangkau jaringan internet. Menindaklanjuti hal tersebut, Diskominfo Kaltim telah menyiapkan upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan solusi penyediaan internet dengan kondisi geografis dan infrastruktur di masing-masing desa. Jika memungkinkan untuk menarik kabel fiber optik (FO), maka opsi tersebut akan menjadi prioritas. Namun, untuk desa-desa yang sulit dijangkau kabel, Diskominfo Kaltim akan memanfaatkan teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT) atau Starlink.

Setelah kebutuhan internet di kantor desa, sekolah, dan puskesmas terpenuhi, Diskominfo Kaltim akan melanjutkan program dengan membangun Creative Hub di setiap desa.

Pihaknya juga berupaya menyukseskan visi pemprov untuk menjadikan Kaltim sebagai provinsi pertama di Indonesia yang seluruh desanya memiliki fasilitas ini.

"Creative Hub di seluruh desa di Kaltim itu adalah cita-cita kami," ungkapnya.

Faisal menjelaskan, Creative Hub secara tahap awal dapat diwujudkan dengan fasilitas seperti meja, beberapa kursi, layar televisi, dan peralatan multimedia. Keberadaan fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk berbagai kegiatan positif, seperti promosi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan pariwisata, dan kegiatan kreatif lainnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Sesuai dengan perkiraan bahwa arus balik terjadi pada Minggu dan Senin karena cuti bersama akan berakhir besok dan pada Rabu sudah mulai masuk kerja," ujar Kepala Seksi Penjagaan Patroli dan Penyelidikan KSOP Kelas I Samarinda, Sahrun di Samarinda, Senin (7/4/2025).

Khusus di arus balik setelah mudik Lebaran tahun ini, total jumlah kedatangan penumpang dari Parepare ke Pelabuhan Samarinda sebanyak 4.489 penumpang, mulai dari arus balik pada 4 hingga 5 April 2025.

Rinciannya adalah pada 4 April sebanyak 1.145 orang yang balik ke Samarinda dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Prince Soya, pada 6 April kedatangan KM Queen Soya yang membawa 1.568 penumpang, dan 7 April ini kedatangan KM Adhitya yang membawa 1.776 penumpang.

Selain menurunkan total 4.489 penumpang dari Parepare, di arus balik ini KSOP Samarinda juga memberangkatkan 1.575 penumpang, yakni pada 2 April ada 12 orang yang berangkat menggunakan KM Sabuk Nusantara dan pada 6 April sebanyak 1.563 penumpang yang berangkat menggunakan KM Prince Soya.

"Penumpang yang berangkat ke Parepare merupakan orang-orang yang berlibur dan berlebaran dengan keluarga mereka di Samarinda, karena banyak juga yang sudah lama menetap di Samarinda berasal dari Sulsel, sehingga mereka yang tinggal di sana ingin mengunjungi keluarga di sini," kata Sahrun.

Ia menjelaskan, untuk memastikan kelayakan kapal, sebelumnya telah dilakukan "ram check" dengan tujuan menjamin keselamatan penumpang, termasuk memastikan penumpang mendapat pelayanan prima mulai naik di Samarinda dan turun dia Parepare, maupun yang naik dari Parepare dan turun di Samarinda.

"Saat tiba di Pelabuhan Samarinda pun ada petugas yang mengingatkan melalui pengeras suara, agar mereka yang hendak turun tidak terburu, tidak berdesak-desakan karena pasti mereka semua akan diturunkan, termasuk mengingatkan tentang barang bawaan dicek agar tidak ada yang ketinggalan," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Korban ditemukan setelah dilakukan empat hari pencarian oleh unsur tim SAR gabungan baik itu dari instansi pemerintah maupun unsur relawan," kata Kasi Operasi dan Siaga Kantor Kanton Pencarian Klas A Balikpapan (Basarnas) Balikpapan, Endrow Sasmita, Senin (7/4/2025).

Dia menjelaskan, korban ditemukan pukul 07.20 WITA, dimana dari posko SAR gabungan menerima informasi dari tim patroli Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Senipah. Disampaikan bahwa tim patroli menemukan jasad yang mengapung di sekitar Rig South Mahakam.

"Setelah menerima informasi itu, tm SAR gabungan segera melakukan pengecekan ke lokasi oleh armada Basarnas serta didukung dari TNI Angkatan Lau (AL)," jelasnya.

Setibanya di lokasi, kata Endrow, jasad tersebut dilakukan pengecekan baik itu dari ciri-ciri fisik hingga pakaian yang digunakan oleh korban.

"Ternyata benar, ciri-ciri jasad itu sesuai dengan yang kami lakukan pencarian," ungkapnya.

Dia menegaskan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 22 nautical miles (nm) ke arah selatan dari lokasi kejadian.

Adapun untuk lokasi kejadian saat korban tenggelam, yakni di Pantai Tanjung Bayur, kawasan Teritib, Kecamatan Balikpapan Timur.

"Setelahnya jasad itu kami bawa ke posko Basarnas di Pantai Segara Sari Manggar untuk kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) untuk penanganan lebih lanjut," terangnya.

Dia menambahkan, saat melakukan evakuasi korban, cuaca di lapangan cukup bersahabat, baik angin maupun arus.

"Maka ini sesuai dengan perhitungan kami, bahwa korban mengarah ke Selatan," tuturnya.

Lanjut Endrow, dengan ditemukan korban, maka seluruh operasi pencarian terhadap korban dinyatakan ditutup.

"Dalam evakuasi ini, kami turut melibatkan keluarga korban yang dimana sejak hari pertama juga terlibat dalam pencarian bersama unsur SAR gabungan," imbuhnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Fahmi Himawan saat dihubungi di Samarinda, Sabtu (5/4/2025), menjelaskan bahwa kebutuhan sapi potong di Kaltim mencapai 75.000 hingga 80.000 ekor per tahun. Namun, produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan tersebut.

"Sehingga, kita harus datangkan sapi dari luar Kaltim, yang dipasok dari NTT, Sulawesi, dan Jawa," sebutnya.

Pada Jumat (4/4), sebanyak 497 ekor sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tiba di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur

"Kedatangan ratusan sapi ini membantu memenuhi kebutuhan daging sapi di Kalimantan Timur yang cukup tinggi," kata Fahmi.

Kedatangan ratusan sapi itu diharapkan Fahmi dapat membantu menjaga stabilitas pasokan daging sapi di Kalimantan Timur, terutama menjelang hari-hari besar dan permintaan yang meningkat.

Staf Teknis Paramedik Karantina Hewan Penyelia dari Balai Besar Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Kaltim Suhendi Saputra menambahkan bahwa sapi-sapi tersebut berasal diangkut melalui Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Wini, NTT, menggunakan KM Camara Nusantara 2.

"Dari 499 ekor sapi yang diberangkatkan, dua ekor mati selama perjalanan. Sehingga, jumlah sapi yang tiba di Samarinda adalah 497 ekor," jelas Suhendi.

Pengiriman sapi-sapi ini dilakukan secara rutin, tergantung pada kebutuhan pengusaha dan permintaan pasar di Kaltim.

"Biasanya, dalam satu bulan selalu ada kapal laut pengangkut ternak yang masuk seperti ini," kata Suhendi.

Lebih lanjut, sebagai mengurangi ketergantungan pasokan sapi dari luar daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim tengah fokus pada Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) untuk meningkatkan kualitas peternak lokal dan mendorong kemandirian ekonomi mereka.

PDKT merupakan evolusi dari Desa Korporasi Sapi (DKS) yang dirintis pada 2019 di Babulu, Penajam Paser Utara.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim menargetkan pembangunan 32 PDKT di seluruh Kalimantan Timur. Setiap PDKT mendapatkan dukungan terpadu, mulai dari penyediaan rumput, pembangunan kandang, hingga pemberian hewan ternak.

Sementara ini, PDKT baru dioptimalkan di tujuh kabupaten/kota se-Kaltim diantaranya di Samarinda, Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser. Berikutnya bakal dikembangkan ke PPU, Bontang, dan Mahakam Ulu.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Bendung Gerak Sungai Telake diharapkan segera direalisasikan karena dapat wujudkan kedaulatan pangan di dua kabupaten," ujarnya di Penajam, Kamis (3/4/2025).

Peningkatan produktivitas beras lokal salah satunya harus didukung irigasi yang memadai, tambahnya.

Lahan pembangunan infrastruktur irigasi, yakni Bendung Gerak Sungai Telake, di perbatasan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, telah dibebaskan dan menunggu pembangunan fisik.

Lokasi Bendung Gerak Sungai Telake, yang pembebasan lahannya telah dilakukan pada 2020 seluas 74,307 hektare tersebut, mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, dengan perkiraan anggaran pembangunan sebesar Rp759,8 miliar.

Bendung Gerak Sungai Telake itu diprediksi mampu mengairi 14.000 hektare sawah di wilayah Kabupaten Paser dan 8.000 hektare di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lahan pertanian tanaman padi produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 14.070 hektare dengan menghasilkan 3-4 ton per hektare dalam satu kali panen. Setahun, petani melakukan dua kali panen.

"Sekitar 8.000 hektare sawah ada di Kecamatan Babulu, apabila irigasi atau pengairan memadai hasil panen bisa ditingkatkan menjadi tiga kali dalam satu tahun," katanya.

Menurut dia, Bendung Gerak Sungai Talake, menjadi satu-satunya solusi untuk bisa mengatasi kurangnya pasokan air lahan persawahan, sehingga hasil panen maksimal, karena selama ini lahan persawahan mengandalkan air hujan atau sawah tadah hujan.

Pembangunan infrastruktur penyangga IKN juga harus diperhatikan pemerintah pusat, sehingga Bendung Gerak Sungai Telake menjadi penunjang kebutuhan pangan ibu kota Indonesia.

Keberadaan Bendung Gerak Sungai Telake tidak hanya sebagai penyedia sumber air baku irigasi lahan pertanian, tetapi juga bisa difungsikan sebagai sumber air bersih dan pengendalian bencana banjir, sebut Raup Muin.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Program ini merupakan agenda tahunan perusahaan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat," kata SPM Revamping Amoniak Pabrik 2 Pupuk Kaltim Ngateno di Bontang, Sabtu (29/3/2025).

Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan implementasi arahan Kementerian BUMN untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menyambut Idul Fitri melalui penyediaan fasilitas transportasi mudik.

“Program ini juga merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan di jalan raya selama periode mudik Lebaran 2025. Kami ingin memastikan bahwa BUMN hadir untuk melayani masyarakat pada hari besar keagamaan ini,” kata Ngateno.

Pelepasan rombongan mudik gratis dilakukan serentak oleh seluruh perusahaan di lingkungan Pupuk Indonesia Grup di wilayah operasi masing-masing.

Khusus Pupuk Kaltim, acara pelepasan dipimpin oleh jajaran Manajemen Perusahaan bersama Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota Agus Haris, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bontang di GOR Pupuk Kaltim, Jumat (28/3/2025).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi turut hadir secara daring dari Jakarta.

Pupuk Kaltim menyediakan empat rute mudik gratis melalui jalur darat, yaitu Bontang – Samarinda, Bontang – Balikpapan, Bontang – Banjarmasin, dan Samarinda – Banjarmasin. Sebanyak 366 pemudik difasilitasi dengan sembilan armada bus dari Bontang dan Samarinda.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Gubernur Rudy Mas'ud di Samarinda, Rabu (26/3/2025) mengatakan kendaraan dinas adalah kendaraan operasional untuk tugas kepemerintahan yang dibeli dengan uang rakyat sehingga tidak sepatutnya digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti halnya mudik Lebaran.

"Tolong ini agar menjadi catatan. Kendaraan dinas tidak diperbolehkan untuk mudik Lebaran. Kecuali dalam rangka tugas dinas, seperti Dinas Perhubungan yang memantau arus mudik," kata Gubernur Rudy Mas'ud.

Rudy mengingatkan agar kendaraan dinas tidak digunakan untuk keperluan pribadi, mengingat kebiasaan padatnya arus mudik selama Lebaran dan beresiko menyebabkan kemacetan.

" Arus mudik cukup padat, kemacetan jangan ditambah kendaraan plat merah, harus kita prioritaskan kepentingan masyarakat," kata Rudy Masud.

Sebab diketahuinya, banyak pegawai yang juga berasal dari daerah-daerah yang saat ini bertugas di lingkungan Pemprov Kaltim. Mereka bisa datang dari Paser, Bontang, Kutai Timur, Berau dan juga Kutai Barat.

Gubernur Rudy juga mengingatkan kepada masyarakat yang menjalani mudik berhati- hati saat berkendaraan, sehingga perjalanan bisa berjalan aman, tertib dan selamat sampai tujuan.

"Saat ditinggal mudik, pastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, sehingga masyarakat bisa menjalani mudik Lebaran dengan santai di kampung halaman," pesan Rudy Mas'ud.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Upaya ini kami ambil menyusul adanya laporan keresahan masyarakat terkait biaya wisuda yang dinilai memberatkan orang tua siswa," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Rabu (26/3/2025).

Ia menegaskan bahwa pergub ini mengatur agar sekolah tidak lagi mengadakan acara wisuda yang mewah dan berpotensi membebani finansial orang tua siswa.

"Cukup kelulusan biasa saja, tidak perlu mewah, perjalanan siswa masih panjang," ujarnya.

Seno Aji juga memberikan peringatan tegas kepada kepala sekolah maupun guru yang terbukti terlibat dalam praktik pungli terkait wisuda. Pihaknya bahkan mengeluarkan ancaman pemecatan kepada oknum kepala sekolah maupun guru yang terlibat ketika nanti didapatkan kejadian serupa.

Lebih lanjut, Wagub Seno mengungkapkan bahwa beberapa kasus pungli terkait biaya sekolah dan lainnya telah dilaporkan. Meskipun peringatan telah dilayangkan kepada yang bersangkutan, pemerintah provinsi merasa perlu mengeluarkan aturan yang lebih kuat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Selain mengatur tentang wisuda, pergub itu juga akan melarang sekolah membebankan berbagai biaya tambahan kepada siswa, seperti pembelian gorden, lemari kelas, kipas angin, wastafel, hingga Lembar Kerja Siswa (LKS).

Seno Aji menjelaskan bahwa kebutuhan sekolah untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB nantinya ditanggung melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

"BOSDA sudah mencakup semua itu," imbuhnya.

Namun, Seno Aji menekankan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim hanya mencakup sekolah SMA dan SMK, serta SLB. Untuk jenjang SD dan SMP, kewenangannya berada di pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari bahwa praktik pungutan yang membebani orang tua murid jelas melanggar aturan.

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 14 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa kegiatan wisuda di satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, tidak boleh menjadi beban bagi peserta didik maupun orang tuanya.

Selain itu, Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 juga melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali murid.

"Aturannya sudah ada, kita akan perkuat dengan kehadiran pergub, dan ini juga bentuk peringatan bagi seluruh komite di sekolah," demikian Seno Aji.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Salah satu surat yang harus dipenuhi pekerja memiliki sertifikasi pelatihan kerja," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara Marjani di Penajam, Selasa (25/3/2025).

Pemerintah kabupaten telah memberikan fasilitas pelatihan kerja kepada warga sekaligus mendapatkan sertifikasi agar warga dapat peluang kerja di proyek pembangunan infrastruktur Kota Nusantara maupun di lainnya.

Sepanjang 2024, program pelatihan dan sertifikasi dilaksanakan Dinas Nakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara, secara bertahap diikuti 757 pencari kerja yang terdaftar memiliki kartu kuning.

Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten dan pemerintah pusat.

Kemudian seluruh data warga yang telah mengikuti pelatihan kerja dan mendapat sertifikasi tersebut, diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar bisa terlibat dalam pekerjaan setiap proyek pembangunan infrastruktur Kota Nusantara.

"Langkah itu agar Kementerian PU dapat prioritaskan warga lokal dapat pekerjaan di Kota Nusantara," ucapnya.

"Tahun ini dana yang disiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten untuk berikan pelatihan tenaga kerja yang punya kartu kuning sekitar Rp3 miliar," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten terus menjalankan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi, agar warga lokal dapat menghadapi persaingan kerja seiring perkembangan Kota Nusantara, demikian Marjani.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hal itu perlu menjadi pengingat juga ketika memasuki bulan puasa. Berdasarkan data KLH pada 2023, yang kala itu masih bergabung dengan Kementerian Kehutanan sebagai KLHK, jumlah timbulan sampah saat bulan Ramadhan tercatat naik 20 persen dikarenakan jumlah sisa makanan dan sampah kemasan.

Terkait hal itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk membeli makanan secukupnya, karena sisa yang tidak termakan akan menjadi sampah sisa makanan yang berpotensi berakhir di TPA.

Karena itu, perlu juga kesadaran individu untuk melakukan pengurangannya dengan mengonsumsi makanan dan tidak menyisakannya untuk menjadi food waste, mengingat peran pengelolaan sampah tidak hanya ada di pemerintah pusat dan daerah, tapi juga industri dan masing-masing masyarakat.

"Sampah itu tanggung jawabnya personal," tuturnya.

Di sisi lain, sudah banyak TPA yang mengalami kepenuhan, karena praktik open dumping atau pembuangan terbuka di banyak lokasi yang kini coba ditanggulangi oleh pemerintah.

Tidak hanya kepenuhan, beberapa diantaranya berpotensi menyebabkan pencemaran, karena keberadaan air lindi, yaitu limbah cair yang timbul ketika timbunan sampah organik dan anorganik bercampur terkena air dan dapat bocor ke lingkungan.

Pencampuran sampah organik seperti sisa makanan di TPA juga menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan risiko kebakaran di lokasi pembuangan seperti yang terjadi di 35 TPA pada 2023.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik KLH memperlihatkan total timbulan sampah nasional pada 2024 mencapai 32,8 juta ton dari 303 kabupaten/kota yang sudah mengunggah datanya sejauh ini.

Dari jumlah tersebut, timbulan sampah didominasi oleh sampah sisa makanan 39,43 persen, disusul sampah plastik di posisi kedua dengan sumbangan timbulan sampah 19,54 persen dari total nasional.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Ini jadi upaya strategis untuk memberdayakan perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi rentan, agar mereka dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kaltim, Saprudin Saida Panda di Samarinda, Senin (24/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa WRSE mencakup perempuan dewasa berusia 18-59 tahun, baik yang sudah menikah, belum menikah, maupun bercerai, yang menjadi tulang punggung keluarga. Faktor kemiskinan sering kali menjadi penghalang utama bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Program ini tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga pendampingan intensif berupa pelatihan dan pembekalan keterampilan wirausaha," ujar Saprudin.

Dinsos Kaltim membimbing WRSE dengan kiat-kiat menjalankan usaha, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang maksimal dan berdampak positif pada kualitas hidup mereka.

Dinsos Kaltim menargetkan pula para janda miskin yang mendominasi kelompok WRSE, agar mereka mampu mengembangkan usaha dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga serta masyarakat di Kalimantan Timur.

Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, Dinsos Kaltim menyediakan program bantuan modal usaha bagi keluarga pra-sejahtera.

Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak baru-baru ini menekankan bahwa program pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk melatih kemandirian masyarakat, agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemerintah pusat memberikan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka Dinsos Kaltim di tingkat daerah fokus pada bantuan jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi.

"Kami memberikan kail agar mereka dapat tumbuh dan mandiri melalui kegiatan usaha," ujar Andi.

Dinsos Kaltim memiliki dua program utama pemberdayaan ekonomi, yaitu Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan bantuan untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).

Program Kube, yang telah berjalan sejak 2016, memberikan modal usaha dalam bentuk barang senilai Rp15 juta kepada kelompok masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Setiap kelompok beranggotakan lima orang, dan jenis usaha yang dijalankan meliputi perdagangan sembako, pertanian, perikanan, budidaya, dan peternakan.

Sementara itu, program bantuan WRSE sejak tahun 2023 memberikan modal usaha sebesar Rp3 juta per orang dalam bentuk barang. Kriteria penerima bantuan ini meliputi wanita pekerja, ibu rumah tangga, dan janda yang tergolong keluarga pra-sejahtera dan terdata dalam DTKS maupun Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Per tahun, program Kube telah memberikan bantuan kepada 40 kelompok di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, sementara program WRSE telah menyasar 50 penerima di Kutai Kartanegara dan Samarinda.

"Kami menargetkan untuk memperluas jangkauan program ini ke seluruh 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, karena kedua program ini menjadi proyek utama Dinsos Kaltim," pungkas Andi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pemkab Kukar juga mendorong peran aktif semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat secara individu untuk berkolaborasi dan saling tolong menolong dalam penanggulangan kemiskinan," ujar dia di Tenggarong, Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur, Senin (24/3/2025).

Data per Desember 2024, tercatat 7,28 persen dari total penduduk di Kabupaten Kukar masuk kategori miskin, sehingga pemkab tahun ini menjalankan sejumlah kegiatan terintegrasi dengan target 15.437 penerima manfaat untuk terbebas dari kemiskinan.

Ia berharap, masyarakat yang memiliki kemampuan harta bisa membantu tetangga maupun warga yang di lingkungan setempat terdapat orang miskin agar diberdayakan melalui kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, sehingga secara perlahan bisa bangkit dan hidup sejahtera.

Pemkab Kukar terus hadir dengan beragam program yang dibutuhkan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, seperti program Kredit Kukar Idaman, yaitu memberikan pinjaman tanpa bunga atau bunga 0 persen sampai dengan Rp25 juta untuk modal usaha.

Selain itu, melaksanakan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu karena salah satu indikator kemiskinan yakni rumah tinggal yang tidak layak dan memberikan bantuan berobat gratis bagi keluarga miskin.

Ia mengatakan untuk mengurangi jumlah kemiskinan diperlukan penguatan kolaborasi internal dan eksternal, sehingga pemerintah daerah memperkuat skema kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga maupun kelompok masyarakat secara terintegrasi dengan pola kerja yang terstruktur dan sistematis.

"Untuk itu, jangan ada warga yang semestinya menerima bantuan, namun mereka justru tidak menerima karena berbagai alasan. Pendataan harus dilakukan secara sistematis dan objektif agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran," kata Sunggono.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Prinsipnya, kami ingin aset-aset Pemprov Kaltim bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk, kita ingin pengelolaannya tertib administrasi,” kata Seno Aji saat meninjau sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kamis (20/3/2025).

Ada tiga aset yang kita kunjungi, yakni Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum (PU), Terminal Sangatta, dan UPTD Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta.

Selain meninjau, Wagub Seno ingin memastikan proses hibah yang belum diselesaikan dapat tuntas segera.

Menurut Wagub Seno, aset Pemprov Kaltim yang ada saat ini merupakan aset dari Pemkab Kutim dihibahkan ke provinsi.

Untuk itu, Pemprov Kaltim mencoba mengomunikasikan kembali bagaimana kelanjutan aset tersebut.

Diakuinya, kondisi ini bukan perkara yang sulit, namun perlu dikomunikasikan dengan baik. Termasuk perlu dilakukan sertifikasi hibah.

“Terminal Sangatta bisa segera dilakukan sertifikasi hibah,” ujarnya.

Karena itu, Wagub Seno meminta kepada OPD terkait, seperti Dinas Perhubungan dan BPKAD untuk mengakomodir .

Menurut Seno, saat ini Terminal Sangatta sudah beroperasi untuk angkutan Samarinda-Sangatta.

“Seharusnya terminal sebagai fasilitas publik melayani masyarakat bisa terus fungsional,” harapnya.

Seno mengatakan baru tiga angkutan (trayek) yang beroperasi di terminal ini dan diharapkan bisa mengangkut antar daerah dalam provinsi. Seperti Sangatta-Berau.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Bantuan ini telah kami serahkan saat kunjungan bersama Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur ke wilayah-wilayah tersebut baru-baru ini," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Kamis (20/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di tiga daerah tersebut.

Pihaknya optimistis bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan.

Bantuan yang disalurkan meliputi 100 cartridge Test Cepat Molekuler (TCM) untuk pasien tuberkulosis (TBC) dan bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp2.339.272.800, serta satu unit ambulans jenazah untuk Kecamatan Balikpapan Utara di Kota Balikpapan.

Untuk kabupaten PPU, Bantuan yang diberikan ialah 100 cartridge TCM untuk pasien TBC. Lalu, bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp2.452.416.000, dan satu unit ambulans jenazah untuk Desa Labangka.

Terakhir, Kabupaten Paser, bantuan yang disalurkan yakni 200 cartridge TCM untuk pasien TBC dan bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp5.483.985.600.

"Melalui bantuan ini, kami berharap pelayanan publik di wilayah-wilayah tersebut, khususnya di bidang kesehatan dan infrastruktur, dapat semakin meningkat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah," kata Jaya Mualimin.

Selain menyerahkan bantuan, Dinkes Kaltim juga melakukan kunjungan ke dua puskesmas, yaitu Puskesmas Longkali dan Puskesmas Waru, Kabupaten PPU. Kunjungan ini bertujuan untuk bertemu dengan tenaga kesehatan dan pimpinan puskesmas, serta meninjau langsung pelayanan kesehatan yang berlangsung.

"Kami ingin melihat secara langsung bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas tersebut. Kami juga ingin mendengar langsung dari tenaga kesehatan mengenai kendala dan tantangan yang mereka hadapi," jelas Jaya.

Kunjungan tersebut dilakukan Dinkes Kaltim untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim berjalan dengan baik.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Masih banyak tugas belum selesai dari periode sebelumnya dan akan dituntaskan anggota DPRD sekarang," ujar Raup Muin di Penajam, Rabu (19/3/2025).

Dia menekankan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2024-2029, harus dapat memberikan warna dan pikiran terbaik untuk pembangunan kabupaten, dibarengi dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara, ibu kota Indonesia.

Salah satu yang harus diperjuangkan yakni kepentingan masyarakat petani, dengan mendorong pembangunan irigasi serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Dia menjelaskan infrastruktur pengairan, jalan lingkungan dan usaha tani menjadi fokus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sebab sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

"Bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, serta penyandang disabilitas juga harus diperjuangkan," jelasnya.

Dia mengatakan penyandang disabilitas harus mendapat sentuhan dengan diberikan peran dan ruang, lebih dihargai dan diayomi, serta diberkati akses lapangan pekerjaan.

Dia juga mengingatkan bahwa sinergi yang dibangun DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara bukan hanya dengan pemerintah kabupaten, tetapi juga dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Dengan posisi Ibu Kota Nusantara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni di Kecamatan Sepaku, dia berharap kabupaten juga dapat lebih maju.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Tindakan ini kami lakukan untuk menegakkan aturan dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan di wilayah tersebut," kata Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Peningkatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Raihan Fida.

Penertiban itu dilakukan, setelah ditemukan sekitar 800 meter kawasan laut yang diklaim secara ilegal oleh masyarakat.

Menurut Raihan, pemasangan patok-patok itut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Kaltim.

"Pemasangan patok secara ilegal itu dapat mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem laut," ujar Raihan.

Ia menambahkan bahwa sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif dengan meminta warga untuk menurunkan sendiri patok-patok tersebut.

"Beberapa patok memang sudah diturunkan secara mandiri oleh warga. Namun, karena masih banyak yang tersisa, kami terpaksa melakukan tindakan penertiban ini," ujarnya pula.

Sebelumnya, pada Februari 2025, DKP Kaltim telah melakukan peninjauan ke lokasi dan mendokumentasikan setiap patok yang dipasang. Tindakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan intensif terhadap warga yang mengklaim lahan tersebut.

Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk membantu sosialisasi mengenai zona kawasan budi daya dan wilayah tangkap kepada masyarakat.

Proses eksekusi pembongkaran ini juga didampingi oleh Lurah Bontang Kuala Sanusi. Menurutnya, warga yang memasang patok-patok tersebut tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan maupun instansi terkait lainnya.

"Seharusnya, warga yang ingin memanfaatkan kawasan laut harus mengurus perizinan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemasangan patok secara ilegal seperti ini ini tidak dibenarkan," kata Sanusi menegaskan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan volume sampah yang biasanya terjadi menjelang Idulfitri.  

Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3, DLH Samarinda, Boy Leonardo Sianipar menjelaskan bahwa durasi pengangkutan sampah di setiap wilayah bervariasi tergantung pada jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tingkat produksi sampah masyarakat. 

"Misalnya di Samarinda Kota hanya ada empat TPS, sementara di Samarinda Ulu terdapat 16 TPS. Sehingga di Samarinda Ulu pengangkutan bisa dilakukan hingga empat shift dalam sehari, dengan durasi per shift sekitar enam jam," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Menurut Boy, di beberapa wilayah seperti Kecamatan Sungai Kunjang dan Samarinda Kota, sistem pengangkutan bahkan berjalan 24 jam, di mana setiap enam jam sekali ada petugas yang bertugas mengangkut sampah.  

“Di Samarinda Ulu durasinya bisa 4 shift. Tiap shiftnya itu per 6 jam dalam 24 jam. Sedangkan di Kecamatan Samarinda Kota sendiri kita lihat kecenderungannya, mungkin hanya 2 atau 3 shift saja yang berjalan. Sementara di Sungai Kunjang itu 24 jam. Jadi tiap 6 jamnya itu ada, 6 ke 12, 12 ke 6, begitu seterusnya,” paparnya.

Terkait Ramadhan, DLH memastikan tidak ada perubahan signifikan dalam sistem pengangkutan, namun jumlah petugas bisa ditambah jika diperlukan. 

“Kalau sebelumnya yang bergerak 24 jam itu hanya 20 petugas, maka bisa ditingkatkan menjadi 30 dengan sistem lembur," jelasnya.

Boy menambahkan bahwa lonjakan sampah biasanya terjadi secara bertahap.

Pada minggu pertama Ramadhan, peningkatan volume sampah belum terlalu signifikan, tetapi menjelang akhir bulan puasa dan Idul Fitri, jumlahnya bisa melonjak hingga 30 persen dari rata-rata harian 600 ton.  

"Peningkatan ini sudah menjadi tren tahunan. Biasanya, setelah H+5 Lebaran, volume sampah mulai melandai lagi. Namun, ada peningkatan yang bersifat permanen karena jumlah penduduk juga terus bertambah, terutama dari warga yang menetap di Samarinda setelah mudik Lebaran," terangnya. 

DLH Samarinda terus berupaya menjaga kebersihan kota dengan mengoptimalkan armada yang ada serta menyesuaikan strategi pengangkutan sesuai kebutuhan.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Jadi kalau misalnya kami boleh bermohon, tolong masyarakat untuk sampah dibuanglah pada tempatnya sesuai jamnya dan kalau memang tidak bisa sesuai jam, dibuangnya di tempatnya dengan secara tertib,” pungkas Boy.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Pertambangan ini adalah tanggung jawab kita semua. Walaupun kewenangan perizinan penggalian batu bara ada di pemerintah pusat, kita di daerah wajib memberikan dukungan, paling tidak memberikan laporan jika ada tambang yang belum berizin," ujar Gubernur Rudy di Samarinda, Kaltim, Senin (17/3/2025).

Ia mengakui keterbatasan jumlah inspektur tambang yang hanya 100 orang untuk mengawasi seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia.

Oleh karena itu, Pemprov Kaltim meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tambang ilegal.

"Terkait reklamasi pascatambang, kami terus mencari solusi terbaik untuk memanfaatkan kembali lubang tambang yang tersebar di berbagai wilayah Kaltim," kata Rudy.

Ia menekankan bahwa lubang-lubang tambang yang sudah tidak aktif harus segera dikembalikan kepada negara atau daerah untuk dimanfaatkan kembali, baik sebagai sarana rekreasi, lahan pertanian, maupun kebutuhan lainnya yang bermanfaat.

Namun, Rudy juga menyoroti permasalahan serius terkait lubang tambang yang belum direklamasi, yang jumlahnya mencapai sekitar 1.743 titik di Kaltim.

Beberapa di antaranya telah menelan korban jiwa, terutama anak-anak yang tercebur ke dalam lubang tambang.

"Saya sangat khawatir apabila lubang tambang tidak ditangani dengan baik, keberadaannya akan terus menjadi ancaman bagi masyarakat dan lingkungan di Kaltim," tegasnya.

Ia mengakui air di lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai memiliki tingkat keasaman tinggi akibat proses oksidasi mineral, sehingga tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai budi daya perikanan.

Namun, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk segera mencari terobosan dalam memperbaiki areal-areal yang rusak, khususnya di sekitar daerah perkotaan.

Rudy menegaskan pentingnya kajian mendalam terhadap wacana pemanfaatan lubang tambang sebagai sarana rekreasi atau lahan pertanian, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan teknologi rehabilitasi lahan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Infrastruktur tetap menjadi prioritas kami untuk memberikan transportasi yang baik bagi masyarakat. Target kami dalam tiga tahun sepanjang 120 kilometer jalan di Mahakam Ulu bakal selesai dibangun," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat Safari Ramadhan di Masjid Al Muhajirin, Samarinda, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, Mahakam Ulu sebagai kabupaten paling ujung di Kaltim telah berdiri sekitar 11 tahun, namun masih minim infrastruktur jalan yang memadai.

Kondisi ini, lanjutnya, mendorong Pemprov Kaltim untuk memberikan intervensi khusus. Langkah awal yang dilakukan adalah menyelesaikan pembangunan jalan dari Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat tahun ini dan dilanjutkan dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu pada tahun berikutnya.

Selain itu Pemprov Kaltim memberikan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Kaltim merasakan manfaat pembangunan.

Ia mengatakan Pemprov Kaltim juga segera melanjutkan pembangunan jembatan mangkrak di Kutai Barat. Seno Aji juga menekankan pentingnya pembenahan dan peningkatan kualitas pembangunan dari waktu ke waktu, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan juga menjadi fokus perhatian kami, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kedaulatan pangan, ketahanan ekonomi, dan energi," jelasnya.

Dalam upaya mempercepat pembangunan, Pemprov Kaltim menjalin kolaborasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk mengembangkan proyek strategis nasional di tepi Sungai Mahakam. Proyek ini bertujuan memperkuat identitas Samarinda sebagai ibu kota provinsi.

"Kami juga berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembangunan jalan yang mendekati ke Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Seno Aji.

Selain itu Pemprov Kaltim bakal merevitalisasi kawasan tepi Sungai Mahakam dan membangun jalan menuju Jembatan Mahkota II.

Kolaborasi dengan Pemkot Samarinda juga mencakup pengembangan infrastruktur di kawasan-kawasan tertentu, seperti jalan tepi sungai di daerah yang masih memiliki rumah-rumah kumuh. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperindah wajah kota.

[Redaktur: Amanda Zubehor]