Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, di Samarinda, Selasa (14/7/2026), menegaskan pihaknya belum menerima penjelasan rinci terkait rencana pemanfaatan eks Pasar Sungai Dama, di tengah persiapan Pemkot Samarinda merevitalisasi Pasar Segiri.

Menurutnya, rencana tersebut harus dikaji secara matang. Ia meminta pemerintah menjadikan kondisi sejumlah pasar yang telah direvitalisasi sebelumnya sebagai bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak terulang.

"Kami baru mendengar adanya rencana revitalisasi Pasar Segiri. Namun, kita harus melihat dulu kondisi lapangan, karena pasar yang sudah selesai direvitalisasi pun masih menyisakan persoalan," ujar Iswandi.

Ia mencontohkan proyek revitalisasi Pasar Pagi yang telah rampung tetapi masih menghadapi kendala penataan lapak. Saat ini, masih banyak kios yang sudah dialokasikan namun dibiarkan kosong oleh pemiliknya. 

Padahal, banyak pedagang lain yang sangat membutuhkan tempat untuk berjualan.Merespons hal tersebut, 

Komisi II mendorong pemerintah daerah untuk segera mendata dan mengevaluasi lapak-lapak yang tidak berpenghuni. Kios yang dibiarkan kosong dalam waktu lama disarankan untuk dialihkan kepada pedagang yang benar-benar berniat jualan.

"Jika sampai Agustus lapak yang sudah dibagikan tetap tidak ditempati, sebaiknya ditarik saja. Masih banyak pedagang lain yang butuh tempat. Pasar itu wadah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan untuk investasi (spekulasi) tempat," tegasnya.

Iswandi berharap pengembangan pasar tradisional ke depan dapat menciptakan pusat perdagangan yang hidup dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

"Pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah hadir untuk memperkuat potensi ekonomi yang sudah tumbuh di lapangan," jelasnya.

Ia menekankan agar setiap program revitalisasi pasar ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. 
Pemkot Samarinda juga dituntut menghadirkan tata kelola yang matang untuk memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Pagu anggaran tahun 2026 yang hanya menyentuh angka Rp10 miliar dianggap belum ideal untuk mengakomodasi seluruh program strategis kedinasan.

Menurut Puji, struktur anggaran DP2KB kurang proporsional untuk melakukan ekspansi program secara mandiri karena sebagian besar dana habis terserap untuk pembiayaan rutin.

"Sebagian besar APBD habis untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya. Akibatnya, keberlangsungan program unggulan di lapangan sangat bergantung pada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat," ujar Puji.

Salah satu program penting yang membutuhkan dukungan dana berkala adalah Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah (Gemas). Program edukatif seperti ini dinilai esensial dalam membangun fondasi ketahanan keluarga di Samarinda sejak dini.

Meski dilingkupi keterbatasan ruang fiskal, Komisi IV memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran dinas hingga kader di tingkat akar rumput. 

Dengan dana seminim itu, program-program dinas dinilai tetap berjalan maksimal."Kalau dibilang cukup, sebenarnya tidak cukup. Namun, dari laporan yang ada, mereka sudah berupaya maksimal dan semua program tetap berjalan," jelasnya.

Puji berharap Pemkot Samarinda memberikan atensi lebih berupa penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027. M
Tambahan dana tersebut sangat diperlukan untuk merenovasi infrastruktur penunjang yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan.

"Kantor utamanya sudah sangat lama dan banyak bagian yang jebol. Kondisi serupa juga menimpa 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di tiap kecamatan," papar Puji.

Ia menegaskan, perbaikan fasilitas fisik ini menjadi syarat mutlak jika pemerintah kota serius ingin mengoptimalkan program berbasis kewilayahan.

"Kita ingin ada program Kampung KB Reborn dan integrasi satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa terwujud kalau tempat dan sekretariatnya saja tidak ada karena rusak bera,"tegasnya.

Menanggapi rencana pembangunan dan revitalisasi fasilitas publik ke depan, DPRD Samarinda mengingatkan pemerintah agar selalu mendahului proyek fisik dengan kajian yang matang. 

Evaluasi terhadap kebutuhan riil di lapangan dan karakter masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama sebelum anggaran dikucurkan.

Langkah ini penting agar pembangunan gedung atau fasilitas pelayanan tidak berakhir menjadi bangunan yang sepi dan minim aktivitas. 

Pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat fasilitas yang memang sudah tumbuh dan dibutuhkan secara alami oleh masyarakat, sehingga penggunaan anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran dan efisien. 

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, di Kutai Barat Senin (6/7/2026), menyatakan bahwa kebijakan ini secara khusus menyasar tiga desa tertinggal terakhir di Kaltim, yaitu Desa Gerunggung, Muara Soke (Tanjung Soke), dan Deraya di Kecamatan Bongan. Selama ini, aktivitas warga di tiga desa tersebut lumpuh total akibat buruknya aksesibilitas.

"Kami berkomitmen penuh untuk mengentaskan isolasi wilayah di pedalaman Kaltim. Seluruh warga pedalaman memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak seperti daerah lainnya," tegas Rudy Mas'ud saat meninjau langsung kondisi lapangan melalui jalur darat.

Rudy menekankan bahwa kunci utama pengentasan status desa tertinggal adalah keterbukaan akses jalan. Jika infrastruktur jalan mulus, Indeks Desa Membangun (IDM) otomatis akan naik, perekonomian warga berputar, dan status desa akan meningkat menjadi desa berkembang atau maju.

Berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 25 kilometer jalan poros antar desa yang kondisinya masih berupa tanah dan batu. Rinciannya meliputi, jalur Gerunggung menuju Tanjung Soke sepanjang ± 5 kilometer, jalur Tanjung Soke menuju Deraya sepanjang ± 10 kilometer dan jalur Deraya menuju Lemper/Gerunggung sepanjang ± 10 kilometer.

Saat musim hujan, jalur ini berubah menjadi kubangan lumpur parah. Hambatan mobilitas tersebut berdampak langsung pada meroketnya harga barang kebutuhan pokok di wilayah hilir pedalaman.

Merespons kendala ini, Gubernur langsung menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim untuk segera mengintegrasikan anggaran agar perbaikan jalan poros ini bisa dikebut.

Selain infrastruktur jalan, Pemprov Kaltim bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar warga melalui tiga sektor utama yakni fasilitas kesehatan dengan menginisiasi pembangunan RSUD Tipe B di Kecamatan Bongan untuk menjangkau layanan medis bagi seluruh warga pedalaman secara memadai.

Kemudian konektifitas digital dan listrik dengan memperkuat penetrasi jaringan telekomunikasi dan menjaga stabilitas pasokan listrik desa. Ketiga pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dukungan pada sektor pertanian dan perkebunan lokal agar hasil bumi warga dapat dipasarkan ke luar wilayah dengan mudah setelah akses jalan rampung.

Melalui proyek konektivitas berkala ini, Pemprov Kaltim optimistis Kecamatan Bongan tidak hanya keluar dari garis ketertinggalan, tetapi juga siap menjadi penyangga logistik yang kuat bagi IKN.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan insentif guru non-ASN.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, mengatakan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pembayaran TPP guru ASN dan insentif guru non-ASN pada Disdikbud Kukar Tahun Anggaran 2020 hingga 2025.

"Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara," ungkap Toni, Senin (6/7/2026).

Selain menggeledah Kantor Disdikbud Kukar di Jalan Lais, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, penyidik juga melakukan penggeledahan di lokasi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik. Barang bukti tersebut selanjutnya disita untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Menurut Toni, penggeledahan dilakukan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

"Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan pembuktian perkara serta membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP," jelasnya.

Pada waktu yang bersamaan, penyidik Kejati Kaltim juga memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan Disdikbud Kukar guna mendalami dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.

Hingga saat ini, Kejati Kaltim belum menyampaikan nilai dugaan kerugian negara maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Proses penyidikan masih terus berlangsung.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, di Samarinda, Kamis (2/7/2026), mengatakan  pihaknya telah menerima audiensi resmi dari jajaran pengurus Saatnya Bergerak di Ruang Kerja Ketua DPRD Samarinda.

Dalam pertemuan itu, pengurus Saatnya Bergerak memaparkan struktur kepengurusan baru sekaligus menunjukkan bukti legalitas formal berupa akta notaris dan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Helmi Abdullah memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen organisasi ini. Menurutnya, nama Saatnya Bergerak" membawa representasi semangat perubahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Samarinda saat ini.

"Kami menyambut baik dan siap bermitra. Nama organisasi ini merefleksikan gerakan nyata agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton pembangunan, tetapi ikut aktif memberikan gagasan, pengawasan, hingga solusi konkret bagi kota ini," ujar Helmi.

Helmi mengakui bahwa fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan yang melekat pada DPRD tidak akan pernah berjalan optimal tanpa adanya suplai data realistik dari masyarakat. 

Kehadiran ormas yang terstruktur dinilai mampu menjadi perpanjangan tangan legislatif dalam menjaring aspirasi.

"Jika rekan-rekan menemukan persoalan krusial di lapangan yang merugikan atau berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak, segera sampaikan ke DPRD. Kami pastikan akan langsung menindak lanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku," tegas Helmi.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan setiap proyek infrastruktur dan program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Sebagai bentuk aksi nyata perdana, pengurus Saatnya Bergerak membeberkan rencana taktis mereka untuk melakukan survei dan investigasi lapangan di kawasan Sungai Karang Mumus (SKM). 

Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada 4 Juli mendatang, bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup.Fokus gerakan ini adalah mengidentifikasi problem lingkungan tersisa serta menghimpun data otentik mengenai efektivitas proyek normalisasi sungai yang selama ini menjadi program prioritas Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, dan Pemerintah Pusat

.Merespons rencana tersebut, Helmi menyatakan dukungan penuh. Ia menilai penataan kawasan bantaran SKM dan pengendalian banjir Samarinda memang membutuhkan kerja lintas sektoral, termasuk kontrol sosial dari elemen sipil.

"Penataan SKM adalah kerja besar yang berkesinambungan. Pembangunan ini akan jauh lebih sempurna jika masyarakat ikut mengawal kualitasnya di lapangan secara konstruktif," imbuhnya.

Melalui sinergi yang kokoh antara eksekutif, legislatif, dan organisasi kemasyarakatan, DPRD Samarinda optimis target pembenahan kota menuju Samarinda yang maju, tertata, dan berkelanjutan dapat akselerasi dengan lebih cepat.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Inflasi year on year sebesar 3,20 persen ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,04 persen," ujar Kepala BPS Provinsi Kaltim Mas'ud Rifai, di Samarinda, Kamis (2/7/2026).

Rifai memaparkan bahwa seluruh wilayah pantauan IHK di Kaltim yang mencakup empat kabupaten dan kota kompak mengalami inflasi tahunan.

Kota Samarinda menjadi wilayah dengan lonjakan harga tertinggi, sementara Kota Balikpapan menjadi yang paling landai.

Berikut adalah rincian capaian inflasi secara tahunan di 4 kabupaten dan kota Kaltim per Juni 2026: Kota Samarinda: 3,53 persen (Tertinggi), Kabupaten Berau: 3,35 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU): 2,96 persen, Kota Balikpapan: 2,80 persen (Terendah).

Berdasarkan sektor pengeluaran, pergeseran harga didominasi oleh kenaikan di sektor jasa dan mobilitas.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat lonjakan paling tajam hingga mencapai dua digit.

Sementara itu, sektor rekreasi menjadi satu-satunya kelompok yang berhasil menekan harga hingga mengalami deflasi.

Rincian pergerakan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara tahunan (y-on-y) meliputi, perawatan pribadi dan jasa lainnya, naik 10,49 persen, transportasi 7,10 persen, Makanan minuman, dan tembakau naik 3,67 persen, kesehatan naik 2,19 persen, perlengkapan peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 1,61 persen.

Selanjutnya penyediaan makanan dan minuman dan restoran naik 1,61 persen, pendidikan naik 1,49 persen, pakaian dan alas kaki naik 0,74 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,23 persen, informasi , komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,06 persen, rekreasi olahraga, dan budaya turun (deflasi) 0,54 persen.

Selain inflasi tahunan, tekanan harga dalam jangka pendek juga terlihat cukup signifikan. BPS mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) Kaltim pada Juni 2026 berada di angka 0,70 persen.

Angka ini berkontribusi pada akumulasi inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) yang telah mencapai 2,36 persen sejak awal tahun hingga Juni 2026.

Kenaikan inflasi pada pertengahan tahun ini menjadi sinyal penting bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kaltim untuk memperkuat strategi keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi logistik, terutama di wilayah perkotaan seperti Samarinda yang mencatat andil tertinggi.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Beroperasinya lapangan Karamba bisa meningkatkan pendapatan daerah dari pajak maupun dana bagi hasil (DBH) migas secara signifikan," ujar Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor ketika ditanya mengenai lapangan gas itu di Penajam, Rabu (1/7/2026).

"Kabupaten Penajam Paser Utara selama ini penerima DBH migas paling kecil di antara 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur,” tambahnya tanpa menyebut besaran DBH yang diterima.

Beroperasinya Lapangan Gas Karamba sangat penting bagi pengembangan sektor migas di daerah, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga dan gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketersediaan energi penting mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, kata Mudyat Noor, serta mempercepat pembangunan wilayah penyangga IKN.

Diharapkan pekerjaan di Lapangan Gas Karamba tetap mengedepankan prinsip keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

Lapangan Gas Karamba, menurut Ketua Satgas Percepatan, Peningkatan Produksi dan Lighting Migas Nasional Nanang Abdul Manaf, juga diproyeksikan dapat memberikan dampak ekonomi melalui optimalisasi infrastruktur eksisting dan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.

Lapangan Gas Karamba, lanjut ketua satgas yang juga Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, memiliki cadangan gas sebesar 64,4 miliar kaki kubik (Bscf) berdasarkan kategori proven and probable reserves (2P).

Lapangan Gas Karamba mulai berproduksi 24 Juni 2026 dengan kapasitas awal sekitar 3,5 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), ditargetkan meningkat hingga mencapai level stabil sebesar 7,35 MMscfd pada kuartal IV 2026.

Gas Lapangan Karamba dialirkan dari jalur pipa di Kabupaten Penajam Paser Utara, melalui pipa bawah laut PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) menuju kilang PT Pertamina (Persero) di Kota Balikpapan.

Pengembangan Lapangan Migas Karamba dapat membawa dampak positif terhadap investasi berbasis potensi sumber daya alam di daerah, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja lokal, demikian Nanang Abdul Manaf.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Mengatur langkah di tengah keterbatasan anggaran untuk memprioritaskan layanan dasar masyarakat," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Rianto Embongbulan, Rabu (2/7/2026), ketika ditanya menyangkut kondisi fiskal kabupaten di Penajam.

"Pemerintah kabupaten tetap berupaya menjaga ekonomi lokal melalui belanja yang tepat sasaran," tambahnya.

APBD 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sekitar Rp1,48 triliun, postur anggaran itu mengalami penurunan cukup signifikan, dibanding APBD 2025 lebih kurang Rp2,41 triliun.

"Pemerintah kabupaten mengatur langkah cermat memprioritaskan belanja esensial," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih selektif menjalankan program pembangunan berskala besar, termasuk di sektor infrastruktur jalan yang hanya difokuskan pada pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan yang rusak.

Langkah tersebut agar fasilitas publik tetap fungsional tanpa membebani keuangan kabupaten secara berlebihan, kata dia, dan untuk menjaga efisiensi anggaran juga melakukan penyesuaian pada sejumlah target pembangunan lainnya.

Kebijakan pembangunan kabupaten, lanjut dia, diarahkan untuk melindungi sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Pemerintah kabupaten memastikan sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terdampak signifikan, kendati di tengah keterbatasan anggaran, demikian Ade Rianto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Plaza Seremoni IKN berhasil meraih penghargaan internasional Honour Award di ajang Malaysia Landscape Architecture Awards (MLAA) 2026 untuk kategori Landscape Design Award (Professional Category)," kata Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Nusantara, Jumat (26/6/2026).

Capaian tersebut, menurutnya, makin memperkuat posisi IKN sebagai ibu kota yang mengedepankan kualitas, estetika, dan pembangunan keberlanjutan, sekaligus mendukung pengembangan Nusantara sebagai kota yang nyaman dan layak huni.

"Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 79/2025 dalam mempersiapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028," katanya.

Plaza Seremoni merupakan bagian dari Kawasan Sumbu Kebangsaan yang terletak di depan Istana Negara dan Istana Garuda, sehingga menjadi pusat aktivitas kenegaraan sekaligus ruang interaksi masyarakat di Nusantara.

Kawasan tersebut dikembangkan sebagai reinterpretasi modern dari konsep alun-alun Indonesia yang selama ini menjadi ruang berkumpul, berinteraksi, dan membangun konektivitas sosial.

Ia menyebut pembangunan Nusantara sejak awal dirancang dengan keseimbangan antara kualitas pembangunan, estetika, dan keberlanjutan.

Plaza Seremoni dirancang bukan hanya untuk giat kenegaraan, tapi juga sebagai ruang publik inklusif yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial, budaya, dan rekreasi.

Berbagai fasilitas seperti amfiteater terbuka, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, area hijau, galeri UMKM, hingga ruang komunal menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang kota yang nyaman dan hidup.

Keunggulan Plaza Seremoni juga terlihat dari penerapan prinsip ekologis dalam desain kawasan. Pemanfaatan kontur alami lahan dan sistem tata air terkini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sekaligus memperkuat identitas Nusantara sebagai kota yang tumbuh selaras dengan alam.

Penyerahan penghargaan MLAA 2026 yang digelar pada 20 Juni 2026 menegaskan bahwa pembangunan IKN mendapat perhatian dan apresiasi di tingkat internasional.

"Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa karya pembangunan Indonesia mampu menghadirkan standar baru dalam pengembangan kota modern yang mengintegrasikan aspek lingkungan, teknologi, dan kualitas hidup masyarakat," kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami berkomitmen mengoptimalkan perpustakaan tingkat SMA, SMK, dan SLB agar tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga wadah pengembangan inovasi pelajar," kata Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPK Kaltim Hana Iriana di Samarinda, Senin (15/6/2026).

Fokus pembinaan tersebut kini diarahkan pada 499 sekolah menengah di bawah kewenangan provinsi seiring adanya penyesuaian kebijakan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sejak tahun 2025.

Untuk mengatasi kendala jarak, DPK Kaltim memanfaatkan teknologi digital melalui pertemuan virtual Zoom untuk memberikan penyuluhan serta sosialisasi pengelolaan layanan ke daerah-daerah terpencil.

Sementara untuk wilayah yang mudah dijangkau, DPK Kaltim menyelenggarakan pembinaan secara langsung dengan mengumpulkan beberapa perwakilan sekolah dalam satu kelompok terpadu.

Berdasarkan data terkini, baru sekitar 12 persen dari total sekolah kewenangan provinsi yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), sedangkan 78 persen sisanya masih menjadi target pembenahan.

"Upaya pembenahan komprehensif ini dipastikan tetap berjalan maksimal, karena pembinaan perpustakaan sekolah menjadi fokus kami dalam peningkatan mutu layanan pustaka," kata Hana.

DPK Kaltim juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah perpustakaan sekolah di Samarinda untuk memastikan mutu layanan sesuai dengan standar akreditasi. Pihaknya optimistis sekolah-sekolah di Kaltim memiliki kemauan untuk membenahi pusat literasi bagi para siswa, demi mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

Penguatan literasi di tingkat sekolah ini diharapkan dia mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kaltim yang pada tahun 2025 berhasil menempati peringkat ketujuh nasional.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Ancaman inflasi dapat terjadi sewaktu-waktu," ujar Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Hadi Saputro, Minggu (14/6/2026).

Inflasi dapat terjadi, terutama akibat gangguan produksi dan distribusi pangan yang dipengaruhi cuaca ekstrem maupun dinamika global, serta akibat kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi di kisaran kisaran 2,3 persen, jelas dia, dan pemerintah kabupaten tekan menyusun dan menjalankan sejumlah langkah strategis pengendalian inflasi.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pemantauan komoditas strategis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar.

Cuaca ekstrem berdampak transportasi logistik jalur laut yang selama ini menjadi andalan pasokan barang dari Pulau Jawa dan Sulawesi, gelombang tinggi kerap menyebabkan keterlambatan kedatangan kapal sehingga mempengaruhi distribusi barang ke daerah.

"Keterlambatan pasokan mengganggu ketersediaan dan mempengaruhi harga bahan pangan, dari hasil pantauan ketersediaan pangan masih dalam kondisi aman," katanya.

Pengendalian inflasi juga dilakukan dengan gerakan pangan murah, operasi pasar di sejumlah wilayah secara berkala," tambahnya.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pengendalian inflasi melalui sektor pertanian dengan program membagikan bibit tanaman pangan kepada masyarakat.

Program tersebut memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah jangka panjang, melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan cadangan pangan, menurut dia, serta pemberdayaan kelompok tani dan pelaku usaha pangan lokal.

Bibit cabai, tomat, dan komoditas lainnya kepada masyarakat, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembelian komoditas pangan di pasar sehingga dapat menekan pengeluaran rumah tangga saat terjadi kenaikan harga.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Bagi kampung-kampung yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan listrik konvensional, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) menjadi salah satu solusi mendukung pemerataan akses energi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedalaman," ujar Wakil Bupati Mahulu Suhuk di Mahulu, Sabtu (13/6/2026).

Saat ini sejumlah kampung di Mahulu sudah mendapat layanan energi dari PLTS sehingga telah memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemda setempt berupaya memperluas layanan PLTS.

Untuk mewujudkan layanan PLTS secara berkelanjutan, katanya, diperlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik, termasuk mekanisme pembiayaan operasional dan pemeliharaan secara jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dari 50 kampung di Mahulu, saat ini masih ada belasan kampung belum terlayani listrik dari PLN, sedangkan lainnya sudah dilayani dan sebagian mendapat energi listrik melalui PLTS komunal atau terpusat.

Terkait dengan perumusan tarif listrik dari PLTS ini, Pemkab Mahulu pada Kamis (11/6/2026) membuka kegiatan diskusi kelompok terpumpun "Laporan Pendahuluan Penyusunan Rumusan Tarif Layanan Energi Listrik Berbasis PLTS".

Dia menjelaskan hasil rumusan bukan hanya untuk menarik pungutan listrik ke masyarakat, namun instrumen untuk menjamin keberlanjutan operasional layanan, menjaga kualitas pelayanan, memperpanjang umur aset, hingga memastikan investasi daerah dapat memberikan manfaat jangka panjang.

"Pemkab Mahulu memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih maju, merata, dan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama dalam membangun daerah," ujar Suhuk.

Ia menjelaskan keberlanjutan layanan energi berbasis PLTS yang dibangun harus menjadi perhatian seluruh pihak agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Ia berharap, kajian yang saat ini masih berproses ini tidak hanya menghasilkan besaran tarif, tetapi juga kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk menjamin biaya operasional hingga pemeliharaan PLTS.

Kebijakan yang dihasilkan juga diharapkan melindungi aset daerah yang telah dibangun dengan investasi cukup besar, termasuk menciptakan tata kelola layanan energi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Alhamdulillah, untuk kuota sudah terisi penuh semua berkat tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kaltim, yang telah terjun bekerja keras melakukan penjaringan siswa ke berbagai wilayah," kata Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Kamis (11/6/2026).

Dia menjelaskan penjaringan anak-anak dari keluarga tidak mampu  menjadi strategi pemerintah untuk memberikan kepastian hak dasar bagi generasi muda agar mendapatkan akses pengajaran yang layak dan bermutu tinggi.

Andi merinci daya tampung maksimal pada Sekolah Rakyat tersebut telah dialokasikan dengan proporsional yaitu mencakup 60 kursi bagi jenjang SD, 60 siswa SMP, serta kapasitas terbanyak sejumlah 90 pelajar untuk tingkat SMA.

Penempatan seluruh anak didik hasil saringan desil terbawah tersebut, lanjutnya, untuk Sekolah Rakyat permanen di Palaran, Samarinda.

Ia mengatakan komposisi penerimaan siswa SD ada 55 anak asal Samarinda dan lima orang tambahan dari wilayah kabupaten dan kota terdekat.

"Penjaringan untuk kursi jenjang SMP mencatatkan penyerapan yang terpusat secara mutlak, dimana keseluruhan 60 siswa diisi penuh oleh anak-anak usia belajar yang tinggal di ibu kota provinsi tersebut," sebut Andi.

Kuota pendaftaran jenjang SMA sedikit lebih luas dengan mengakomodasi 80 pelajar domisili lokal Samarinda ditambah 10 remaja hasil rekrutmen dari kabupaten terdekat.

Sementara ini, gedung Sekolah Rakyat Kaltim permanen berlokasi di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang dibangun di atas lahan seluas tujuh hektare dengan total luas bangunan mencapai 27.498,18 meter persegi.

Pemerintah menargetkan penyelesaian menyeluruh dari fasilitas pendidikan terpadu bagi masyarakat rentan ini dapat rampung 100 persen dan siap diresmikan penggunaannya tepat waktu pada tanggal 20 Juni 2026.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami terus berupaya membangun sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan unggulan," ucap Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan upaya pertama Program Gratispol berupa pemberian pakaian seragam lengkap beserta perlengkapan belajar bagi siswa baru kelas sepuluh tingkat SMA/SMK/MA hingga SLB.

Upaya kedua diwujudkan melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah tingkat provinsi (BOSP) secara merata kepada seluruh jenjang pendidikan umum maupun khusus.

Sementara upaya ketiga ialah mengoptimalkan peran sekolah unggul SMA Negeri 10 Samarinda sebagai Sekolah Garuda Transformasi.

"Sekolah Garuda amat berdampak, salah satunya tahun ini sebanyak tiga puluh siswa berprestasi dari sekolah tersebut berhasil diterima melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri," kata Armin.

Pemerintah daerah setempat juga menetapkan tiga sekolah unggulan untuk menjadi proyek percontohan utama pengembangan sistem sekolah dwibahasa di Kalimantan Timur, meliputi SMA Negeri 2 Sangatta Utara, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 1 Balikpapan.

Upaya keempat, Disdikbud Kaltim menerapkan kebijakan guru pengganti guna segera menutupi celah kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan, terutama wilayah pedalaman.

"Satuan pendidikan kini diberikan kewenangan penuh untuk mengusulkan guru pengganti menggunakan pembiayaan dari alokasi dana BOSP," kata Armin.

Ia mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya peran sektor akademik demi menjamin terwujudnya masa depan bangsa yang gemilang.

Dirinya menegaskan hanya melalui kualitas pendidikan, nasib dan jalan kehidupan seseorang dapat diubah menjadi lebih baik.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi ekonomi nonmigas berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan," kata Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menerima audiensi PT Borneo Riseta Naturafarm dan PT DJB Botanicals Indonesia di Samarinda, Selasa (12/5/2026).

Wagub menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal hilirisasi tanaman yang dijuluki "Emas Hijau Kalimantan" tersebut.

Ia menegaskan akan menindaklanjuti rencana pengembangan kratom dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, mulai dari Dinas Kehutanan, Tim Ahli Gubernur, hingga instansi vertikal terkait. Fokus utamanya adalah menyusun langkah strategis dan penguatan aspek regulasi.

"Pemprov Kaltim serius mendukung hilirisasi kratom. Kami siap terlibat aktif, termasuk memberikan dukungan pendanaan untuk memastikan komoditas ini memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah," tegas Seno Aji.

Sebagai bentuk keseriusan, Wagub berencana melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas produksi dan laboratorium di L3 Tenggarong Seberang dalam waktu dekat.

"Saya ingin melihat langsung kesiapan industrinya sebelum kita melangkah lebih jauh," imbuhnya.

Dalam audiensi tersebut, Dr. Islamudin Ahmad dari PT Borneo Riseta Naturafarm memaparkan "Peta Jalan Transformasi Kratom". Ia menjelaskan tanaman endemik yang dikenal warga lokal sebagai kedemba ini memiliki nilai ekonomi fantastis jika dikelola melalui proses industri yang tepat.

Berdasarkan riset, penjualan daun segar hanya menghasilkan Rp80–Rp120 juta per hektare per tahun. Namun melalui hilirisasi menjadi produk ekstrak berkadar tinggi, nilai ekonominya bisa melonjak drastis hingga Rp2,3 miliar sampai Rp5,7 miliar per hektare per tahun.

"Hilirisasi adalah kunci. Dengan mengubah bahan mentah menjadi ekstrak terstandar atau produk farmasi, nilai ekonominya bisa meningkat ribuan kali lipat. Ini adalah peluang nyata yang didukung validasi ilmiah dan regulasi ekspor yang sah," jelas Islamudin.

Dari sisi industri, Haris Wafa dari PT DJB Botanicals Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memasok lebih dari 80 persen kebutuhan kratom dunia.

Permintaan utama berasal dari Amerika Serikat dan Eropa untuk industri herbal, serta India dan Thailand untuk ekstraksi bahan alam.

PT DJB Botanicals sendiri telah menjadi pionir eksportir kratom di Kaltim sejak 2019 dan telah mengantongi izin ekspor dari Kementerian Perdagangan.

Saat ini, fasilitas produksi mereka di Kutai Kartanegara memiliki kapasitas mesin grinder mill 1 ton per hari dan disk mill 8 ton per hari.

"Kami didukung jaringan pasokan yang luas mencakup Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser, hingga Kalimantan Selatan," kata Haris.

Ia menegaskan ke depan, para pelaku industri mendorong terciptanya East Borneo Botanicals Corridor. Konsep ini merupakan kolaborasi regional di wilayah timur Kalimantan untuk mengoptimalkan potensi komoditas botani endemik secara terintegrasi.

Selain kratom, diversifikasi produk juga diarahkan pada tanaman lokal lainnya seperti tahongai (Kleinhovia hospita), Nuciferine, Arecoline, hingga bawang Dayak. Pemerintah Provinsi diharapkan segera melakukan pemetaan potensi serupa guna memperkuat posisi Kalimantan Timur dalam pasar botani global.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Beberapa waktu lalu ditemukan kasus pengetapan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Ini menjadi indikasi kuat kenapa antrean bisa meningkat signifikan,” ujar Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, di Balikpapan, Kamis (7/5/2026).

Rahmad mengemukakan, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut koordinasi pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda serta pihak Pertamina setelah menerima keluhan sopir angkutan barang yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi.

Rahmad menegaskan bahwa fokus penanganan saat ini bergeser pada pengawasan lebih ketat di titik distribusi untuk menutup celah praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Tim investigasi dan pengawasan terpadu tersebut akan melibatkan berbagai instansi, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan terukur.

“Karena ini subsidi dari negara, kita tidak bisa main-main. Sangat disayangkan jika ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Selain pengawasan lapangan, Pemkot memperkuat sistem barcode dalam setiap transaksi di SPBU guna mencegah pengisian berulang yang sering dimanfaatkan para pengetap.

Optimalisasi teknologi dipandang penting agar distribusi solar benar-benar tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi yang sangat bergantung pada pasokan energi bersubsidi.

Pemkot juga menilai keterbatasan infrastruktur turut memperberat antrean. Saat ini, hanya dua SPBU di Balikpapan yang melayani solar subsidi sehingga konsentrasi kendaraan menumpuk di lokasi tersebut. Untuk mengurangi beban itu, pemerintah daerah berencana membuka titik SPBU baru di kawasan Teritip dan Kilometer 13.

“Kami berencana membuka titik SPBU baru di kawasan Teritip dan Km 13. Pembangunan fasilitas baru ini diharapkan dapat mengurai antrean dan mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Pemerintah kota turut membuka peluang bagi investor swasta untuk berpartisipasi menambah fasilitas pengisian BBM, seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Adapun usulan penambahan kuota solar subsidi, menurut Rahmad, memerlukan data akurat serta persetujuan ketat dari pemerintah pusat.

Ia mengingatkan bahwa solar subsidi diperuntukkan bagi sektor-sektor prioritas seperti angkutan sembako dan transportasi laut tertentu. “Kami mengimbau para sopir truk agar mematuhi aturan. Mudah-mudahan antrean ini bisa kita atasi dengan komitmen bersama,” tambahnya.

Rahmad berharap penguatan pengawasan dapat memastikan hak masyarakat atas BBM subsidi terpenuhi tanpa gangguan dari oknum. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk menata sistem distribusi energi di Balikpapan agar lebih tertib dan kondusif.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Ada enam tuntutan yang kami bawa dalam aksi ini. Dari mulai masif-nya PHK sepihak di Kutim sampai penerapan prioritas tenaga kerja lokal di setiap perusahaan,” kata  Koordinator Aksi Rikardus, di Sangatta, Jumat (1/5/2026).

Ia menyebutkan, momentum Hari Buruh Internasional saat ini, banyak keresahan yang dirasakan dan dikhawatirkan para pekerja.

“Dari banyaknya permasalahan pekerja di Kutim, kami bersepakat untuk melakukan demonstrasi dan menyampaikan aspirasi di depan kantor perwakilan rakyat ,” tegasnya.

Rikardus mengatakan, sebanyak enam tuntutan yang di sampaikan Aliansi Serikat Buruh Kutim yakni, stop kriminalisasi pengurus serikat buruh, stop PHK sepihak sektor pertambangan dan perkebunan di Kutai Timur, segera aktifkan tim deteksi dini ketenagakerjaan Kutim, segera aktifkan tim lembaga kerjasama Bipartit Kutai Timur.

Kemudian, mendesak semua perusahaan mengimplementasikan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2024 untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen.

Terakhir, aliansi pekerja Kutim mendesak semua perusahaan di Kutim memberi kesempatan kepada tenaga kerja disabilitas.

“Kami harap aspirasi kami ini didengar dan ditindak lanjuti pihak pemerintah melalui desakan perwakilan rakyat. Jangan sampai isu tenaga kerja Kutim di kesampingkan,” katanya.

Sementara itu aksi demonstrasi Aliansi Serikat Buruh Kutim yang berlangsung di Kantor DPRD Kutim itu, diikuti tujuh serikat buruh diantaranya Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Serikat Buruh Sejahtera Independen 1992 (SBSI ‘92), Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian (FHukatan), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Ketujuh serikat tersebut bergantian melakukan orasi dengan menyampaikan berbagai keresahan yang diterima para anggotanya sebagai buruh di Kutim.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Yang kami gencarkan saat ini adalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan," kata Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda, Selasa (28/4/2026).

Ia mengatakan seluruh kepala sekolah binaan provinsi telah diarahkan untuk menata lingkungan satuan pendidikan yang nyaman dan menciptakan suasana belajar berkualitas.

Armin menceritakan pengalamannya meninjau langsung SMA Negeri 3 Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara sejauh satu jam perjalanan kapal dari pusat Kecamatan Muara Muntai yang kondisi sekolahnya terbukti bagus, meski berada terapung di atas danau.

Menurutnya, sebagian besar sekolah tingkat menengah atas yang telah dikunjungi menunjukkan perkembangan lingkungan yang tertata dengan baik secara fisik maupun nonfisik.

Meskipun Angka Partisipasi Kasar pendidikan Kaltim sangat tinggi, Armin mengakui masih ada kendala keengganan anak di pedalaman untuk bersekolah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sosialisasi masif dan kebijakan afirmasi khusus bagi putra-putri asli daerah setempat.

Salah satu kebijakan afirmasi itu adalah pemberian kuota khusus bagi anak pedalaman untuk masuk ke sekolah unggulan seperti SMA Negeri 10 Garuda Transformasi di Samarinda.

Program afirmasi ini bertujuan agar mereka bisa mendapatkan beasiswa kuliah di universitas ternama dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemerintah juga mengupayakan untuk mencetak guru dari pedalaman agar bisa kembali mengabdi di kampung halamannya masing-masing.

"Langkah ini diambil guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru dari luar daerah yang tidak bertahan lama mengajar di pelosok," ujar Armin.

Pemprov Kaltim membuka peluang seluas-luasnya bagi anak daerah untuk mengambil kuliah keguruan secara gratis agar nantinya bisa diangkat menjadi guru setelah lulus di kampung halaman mereka.

Hal itu sudah dilakukan Pemprov Kaltim dengan pembiayaan gaji pendidik pengganti di lapangan dapat didukung secara legal dengan menggunakan ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

Armin menekankan pentingnya penerapan kebijakan daerah yang fleksibel guna mengatasi persoalan penempatan dan pemerataan guru di kawasan pedalaman, agar tidak timpang terlampau jauh dengan kapasitas guru di wilayah perkotaan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Dedy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN," kata Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, dilansir Antara.

"Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif dan legislatif harus terpenuhi," kata Wapres menambahkan.

Sebelumnya dalam rapat dengan Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono pada Senin (30/3/2026), anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.

Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Dia meminta Kepala OIKN Basuki berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.

"Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut Wapres Gibran bisa berkantor di IKN mulai tahun ini karena gedung dan fasilitas pendukungnya telah rampung.

Menurut Basuki, persiapan juga sudah dilakukan sejumlah staf Wapres yang berada di sana.

Basuki berharap rencana Wapres berkantor di IKN bisa segera direalisasikan.

"Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya," kata Basuki.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Percepatan pembangunan trafo 30 MVA di GI) 150 kV Satui dilakukan untuk mendukung keandalan jaringan listrik di wilayah tenggara Kalimantan," ujar General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) Basuki Widodo, ketika memberikan keterangan kemajuan GI Satui di Balikpapan, Kaltim, Jumat (10/4/2026).

"GI Satui dapat segera memberikan manfaat bagi pelanggan di Tanah Bumbu dan wilayah sekitarnya," tambahnya.

PLN menargetkan sistem kelistrikan yang lebih stabil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan infrastruktur kelistrikan di tenggara Kalimantan mengantisipasi pertumbuhan permintaan listrik dari sektor industri, permukiman dan layanan publik.

"Pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan sistem," jelasnya.

Percepatan pembangunan GI Satui tersebut dilakukan agar sistem transmisi di kawasan tenggara Kalimantan tetap mampu memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, lanjut dia, agar pasokan listrik bagi masyarakat dan kegiatan industri tetap andal.

Pekerjaan konstruksi kembali berjalan penuh setelah masa libur Idul Fitri 1447 Hijriah, percepatan pembangunan diperlukan agar jaringan 150 kV yang menghubungkan sejumlah titik beban di koridor tenggara Kalimantan tetap stabil, terutama pada saat beban puncak.

GI Satui berada di Kecamatan Satui dan melayani kebutuhan listrik di Kabupaten Tanah Bumbu, serta wilayah pesisir tenggara, dan penambahan kapasitas 30 MVA di gardu induk itu ditujukan untuk mengurangi risiko kelebihan beban dan menjaga kualitas tegangan di jaringan distribusi.

Pengerjaan GI Satui di bawah pengawasan Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur-4 (UPP KLT-4), koordinasi dengan mitra kerja berjalan normal untuk menjaga target penyelesaian, yang hingga kini tercatat kemajuan pembangunan telah mencapai 73,15 persen.

Seluruh pekerjaan dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap aspek keselamatan, kata dia, proyek berada di area tegangan tinggi sehingga setiap tahapan harus mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara penuh.

Penambahan kapasitas di GI Satui juga untuk menjaga kestabilan jaringan di wilayah tenggara Kalimantan ketika terjadi peningkatan beban atau gangguan pada jalur transmisi lain, demikian Basuki Widodo.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Dana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditanggung pemerintah pusat," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Trasodiharto, Rabu (8/4/2026), ketika ditanya menyangkut rencana pembangunan kampung nelayan di Penajam.

"Setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih disiapkan dana sekitar Rp25 miliar," tambahnya.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut meliputi infrastruktur pendaratan ikan, pabrik es batu hingga pengembangan kuliner.

"Pemerintah kabupaten hanya menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan itu," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengusulkan sejumlah wilayah pesisir sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, antara lain Kelurahan Sesumpu, Kayu Api di Kelurahan Penajam dan Muara Tunan di Kelurahan Tanjung Tengah.

Kemudian, jelas dia, Desa Sesulu, Desa Api-Api, Desa Babulu Laut, Kelurahan Pantai Lango, Logpond CV Alas dan Logpond SDR di Kelurahan Waru.

Tim teknis dari KKP melakukan survei lapangan terlebih dahulu terkait dengan lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut layak menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Sejumlah lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan itu diharapkan ada yang memenuhi syarat, sehingga pembangunan dapat dilakukan pada tahun ini, demikian Andi Trasodiharto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami terus memperkuat berbagai program strategis dalam pembangunan kependudukan dan keluarga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim Anik Nurul Aini di Samarinda, Rabu (8/4/2026).

Pembangunan kependudukan dan penguatan keluarga ini, kata dia, sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pengendalian kuantitas penduduk.

Saat ini, lanjut ida, pembangunan manusia di Kaltim menunjukkan perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 79,39, di atas nasional yang tercatat 75,90.

Tingginya IPM ini ditunjang oleh harapan lama sekolah mencapai 14,04 tahun, rata-rata lama sekolah 10,10 tahun, usia harapan hidup 75,28 tahun, serta prevalensi stunting turun menjadi 15,94 persen dari sebelumnya yang tercatat 22,2 persen.

Selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,18 persen, kemudian indeks pemberdayaan gender sebesar 61,41. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kaltim tertinggi se-Indonesia yang mencapai 95,59.

Ia melanjutkan Program Bangga Kencana terus dilakukan penguatan sebagai upaya membangun keluarga berkualitas dengan pendekatan siklus hidup mulai dari remaja, calon pengantin, hingga keluarga dengan balita dan lansia.

"Untuk percepatan penurunan stunting pun terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota," kata Anik.

Selain itu peningkatan pelayanan keluarga berencana juga terus didorong, baik melalui penyediaan akses alat dan obat kontrasepsi maupun peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga.

Tidak kalah penting, kata dia, penguatan ketahanan keluarga dilakukan melalui berbagai program edukasi, pembinaan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga diharapkan mampu menciptakan keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Sebagai daerah penyangga sekaligus mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), lanjut dia, Provinsi Kaltim menghadapi dinamika kependudukan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi persoalan yang ada.

"Mobilitas penduduk yang tinggi dan pertumbuhan wilayah dengan adanya IKN, menuntut pemerintah bersama pihak berwenang melakukan transformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data," ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Selama ini, antara Anggana dan Muara Badak belum terhubung jalur darat, sehingga untuk konektivitas dua wilayah dalam satu kabupaten ini harus memutar lewat Kota Samarinda yang membuktikan waktu tempuh sekira 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat.

"Hingga kini pembangunan jalan tembus Anggana - Muara Badak terus dikerjakan kontraktor, sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antar-kecamatan, mendukung percepatan perputaran ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya," ujar Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin di Tenggarong, Senin (6/4/2026).

Jika jalan yang mulai dibangun melalui anggaran tahun jamak hingga 2025 dan dilanjutkan melalui bantuan keuangan 2026 ini selesai, maka warga tidak perlu memutar melalui Samarinda yang membutuhkan waktu tempuh sekira 2 jam, namun Anggana - Muara Badak hanya butuh waktu sekira 30 menit. Efisien waktu yang luar biasa.

Pembangunan jalan tersebut mulai dikerjakan tahun 2022. Proyek strategis Pemda Kukar itu hingga kini terus berlanjut dengan pekerjaan mencakup semenisasi dan pelebaran, diantaranya untuk meningkatkan konektivitas dan akses ke rumah sakit baru di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Sebelumnya, saat meninjau pembangunan jalan tersebut di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana pada Rabu, awal April ini, Rendi juga mengatakan bahwa proyek jalan ini menjadi salah satu prioritas dalam Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan kesehatan di Kabupaten Kukar.

"Manfaat jalan sepanjang 23,17 km ini tentu sangat banyak seperti memudahkan angkutan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di dua kecamatan ini, karena jika ke depan sudah jadi, maka waktu tempuh makin pendek dan makin cepat sehingga harga bahan pangan bisa lebih murah," katanya.

Pada 2025, dari total panjang 23,17 km tersebut telah terealisasi 18,24 km dengan jalan berkondisi baik, menelan investasi mencapai Rp154 miliar. Sedangkan tahun ini mendapat bantuan keuangan Rp9,5 miliar untuk melanjutkan pembangunannya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama serta kesepakatan bersama untuk kedua proyek ini agar operasionalnya kelak berjalan lancar," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto di Samarinda, Kaltim, Sabtu (4/4/2026).

Disampaikan Joko, fasilitasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas pada tingkat kementerian yang secara khusus membahas percepatan pengelolaan limbah berbasis energi terbarukan.

Penyiapan kerangka kerja sama tersebut telah dimatangkan melalui rapat koordinasi lintas daerah yang diselenggarakan secara virtual belum lama ini.

Pertemuan itu dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait dari tingkat provinsi hingga perwakilan unsur pemerintah kabupaten dan kota.

Sejumlah perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara turut berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut.

Fokus pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik ini dibagi menjadi dua zona pelayanan, yakni kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya.

Cakupan pelayanan untuk kawasan Samarinda Raya meliputi seluruh wilayah administratif Kota Samarinda ditambah sebagian area dari Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain Anggana, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Muara Badak, dan Marang Kayu.

Sementara itu, pengembangan di kawasan Balikpapan Raya mencakup gabungan wilayah Kota Balikpapan, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta Kabupaten Kutai Kartanegara wilayah pesisir meliputi kawasan Kecamatan Samboja, Samboja Barat, serta Muara Jawa.

"Kondisi geografis dan penataan administratif tersebut menuntut adanya koordinasi tambahan yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan pihak Otorita IKN maupun pemerintah pusat," ungkap Joko.

Dia memaparkan kolaborasi antarwilayah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih sekaligus memproduksi sumber listrik dari pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

"Melalui percepatan proyek pembangkit listrik berbasis limbah ini ditargetkan mampu memperkuat pilar ketahanan energi secara keseluruhan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur," sebut Joko.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Hal ini penting dilakukan untuk memudahkan pengelolaan, yakni sampah organik diubah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik bisa disulap menjadi barang yang indah, bahkan bisa bernilai tinggi.

"Targetnya adalah sampai 2035, 60 persen sampah di IKN sudah bisa recycle, sehingga kami harap mendapat dukungan dari masyarakat terutama dari kaum ibu," ujar Direktur Pengembangan, Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Onesimus Patiung di Nusantara, Senin (1/1/2/2025).

Ia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota masa depan yang berkelanjutan, karena jika hanya petugas kebersihan yang melakukan pemilihan sampah, maka akan sulit dan membutuhkan waktu lama, sehingga harus dipilih dari rumah tangga.

"Kami berharap terus mendapat dukungan dari kaum ibu, diantaranya yang digerakkan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) OIKN yang melihat sampah sebagai hal yang bisa bernilai ekonomi. Sampah organik dijadikan kompos, sedangkan yang anorganik 60 persen didaur ulang,” ujarnya.

Onesimus pun berterima kasih kepada DWP OIKN yang pada Sabtu (29/11/2025) menyelenggarakan workshop daur ulang sampah plastik dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke-26, digelar di Multifunction Hall, Kantor Kemenko 3 IKN.

Pelatihan ini digelar sebagai upaya membangun budaya pengelolaan sampah sejak dari rumah, sehingga melalui workshop daur ulang plastik ini tentu tidak hanya mengedukasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi ibu-ibu di wilayah IKN, sekaligus mengurangi timbunan sampah.

Dalam pelatihan yang dikemas dalam bentuk workshop ini, sebanyak 60 peserta dari berbagai komunitas dan desa hadir, mulai dari anggota DWP OIKN, PKK Kecamatan Sepaku, Desa Wonosari, Desa Semoi 2, Desa Bumi Harapan, hingga Kelurahan Amburawang Barat.

Kehadiran para ibu-ibu PKK dari wilayah delineasi IKN ini mencerminkan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan Nusantara yang lebih hijau dan asri.

Workshop menghadirkan Recycling Village, komunitas daur ulang yang berfokus pada pengolahan sampah plastik rumah tangga terutama plastik “nilai rendah” seperti kantong kresek, poly-mailer, dan bubble wrap, yang selama ini sulit ditangani melalui daur ulang industri.

Para peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mulai dari teori pengolahan sampah plastik hingga praktik membuat kerajinan tas. Di akhir kegiatan, karya para peserta dinilai dalam sesi penjurian oleh Penasehat DWP OIKN Kartika Basuki Hadimuljono.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Paling penting keterlibatan warga dalam mengelola sampah serta menjaga kebersihan lingkungan," ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin ketika ditanya mengenai kebersihan dan kesehatan kabupaten di Penajam, Selasa (9/9/2025).

"Yang perlu adalah meningkatkan kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman,” tambahnya.

Keterlibatan masyarakat mengelola sampah melalui bank sampah sangat membantu menjaga kebersihan lingkungan, lanjut dia, dan dapat mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Buluminung.

Saat ini, kata dia, sebanyak 200 bank sampah sudah terbentuk di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 448 orang nasabah tersebar di empat kecamatan dan bakal terus ditambah.

Bank sampah yang telah terbentuk tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat umum maupun instansi pemerintahan. Masyarakat diajak untuk menjadi nasabah bank sampah, karena sampah rumah tangga dan industri bisa menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pengolahan sampah di TPA Buluminung di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam harus dioptimalkan, kata dia, produksi sampah saat ini tercatat lebih kurang 100 ton per hari dan pengelolaan sampah dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah (jakstrada).

Melalui jakstarada tersebut ditargetkan pada 2025 pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sekitar 28 persen dengan penanganan (pengolahan) mencapai 72 persen.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengelola seluruh taman di kabupaten setempat, diinstruksikan harus melakukan penataan taman dengan baik.

Kemudian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga diimbau memberikan dukungan dengan menjaga kebersihan kantor serta turut mengelola sampah.

Menjaga kebersihan dan kesehatan kabupaten harus dipersiapkan secara matang, jangan hanya untuk meraih penghargaan Adipura.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"TPST dirancang sebagai pusat pengolahan modern yang ramah lingkungan," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Safwana ketika ditanya mengenai penanganan sampah di Penajam, Minggu (24/8/2025).

Pembangunan TPST diharapkan mampu menjawab persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan memperpanjang usia TPA Buluminung yang diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 1,5 tahun lagi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun studi kelayakan (feasibility study/FS) atau pembangunan TPST pada 2024, dan tahun ini segera menyelesaikan perencanaan teknis (detail engineering desain/DED/ yang merupakan syarat utama untuk pembangunan TPST tersebut.

"Dokumen sudah selesai dan semua langsung diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar direalisasikan," jelasnya.

"Kebutuhan anggaran pembangunan TPST di kawasan TPA Buluminung diperkirakan mencapai Rp103 miliar," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengharapkan pembangunan lebih cepat terealisasi dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, dengan mengusulkan agar TPST masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Seiring perkembangan dan pertambahan penduduk produksi sampah ikut meningkat, kini terdata sampah yang dihasilkan kisaran 101 ton per hari dan terhitung sampah yang terbuang ke TPA Buluminung sepanjang 2024 sekitar 18 ribu ton.

TPST tersebut efektif mengurangi timbulan sampah di TPA, sehingga bisa memperpanjang masa operasional TPA Buluminung yang telah menampung ribuan ton sampah sejak dioperasikan pada 2014, demikian Safwana.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Jangan sampai generasi muda di Sepaku hancur karena narkoba, oleh karena itu pencegahan, edukasi dan penindakan harus berjalan simultan,” kata Wakil Kepala Polres Penajam Paser Utara Komisaris Polisi (Kompol) Awan Kurnianto di Penajam, Selasa (19/8/2025).

"Dikhawatirkan tanpa langkah cepat, Sepaku yang menjadi wilayah IKN jadi pasar empuk bagi peredaran gelap narkoba," ujarnya.

Polres Penajam Paser Utara fokus melakukan pergerakan melawan narkoba di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN, tetapi secara administratif Kecamatan Sepaku masih masuk wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Bukan hanya sekedar penindakan, kepolisian juga mengusung strategi pencegahan dari akar rumput dengan membentuk Kampung Tangguh Narkoba di Kecamatan Sepaku," ujarnya.

Menurut dia, program Kampung Tangguh Narkoba menjadi benteng awal agar narkotika tidak meracuni masyarakat,.sehingga edukasi digencarkan, selain di sekolah, juga di kalangan pekerja IKN dan warga desa.

Dia mengatakan personel Polres Penajam Paser Utara yang bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) turun langsung mendatangi rumah warga, sekolah, bahkan tempat pekerja IKN.

"Personel sosialisasi bahaya narkoba dan harus sampai ke semua telinga, dan penindakan juga diperketat," jelasnya.

Pencegahan dan penindakan berjalan beriringan, kata dia, tidak ada celah sedikit pun bagi pengedar maupun pengguna untuk beraksi di wilayah Kecamatan Sepaku.

Dia mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan latar belakang pengungkapan 46 perkara penyalahgunaan dan peredaran narkoba sepanjang 2026, sejumlah kasus diungkap di Kecamatan Sepaku.

"Pelaku juga berbeda-beda, ada pekerja, ibu rumah tangga bahkan remaja, dan alasan pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang tertangkap bervariasi mulai dari tekanan hidup, kebutuhan ekonomi hingga sekadar coba-coba," demikian Awan Kurnianto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Terungkapnya kasus ini merupakan kerja sama dan sinergitas yang telah terjalin baik antara Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan dengan, Balai Taman Nasional Kutai dan BPHL Wilayah XI Samarinda," kata Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Leonardo Gultom seperti yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dia mengatakan Gakkum Kemenhut sudah menetapkan B sebagai tersangka yang berperan sebagai pemilik usaha jual beli kayu olahan dan pemilik kayu olahan yang diamankan di lokasi kejadian. B diamankan oleh Polisi Kehutanan Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Timur pada Kamis (7/8).

Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit pick up, 2 lembar STNK, kayu olahan jenis ulin ukuran 6x15 panjang 2 meter sejumlah 120 batang, dua telepon genggam, satu buah buku catatan berisi ukuran kayu dan bukti transfer penerimaan uang penjualan kayu olahan dari beberapa perusahaan mebel total Rp 147.550.000 diamankan.

Pengungkapan kasus ini berawal pada Kamis (7/8) ketika Tim Patroli Balai Taman Nasional Kutai melakukan patroli pengamanan kawasan di SPTN Wilayah I Sangatta. Tim menerima informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan pengangkutan kayu olahan dan kemudian melakukan pelacakan hingga melihat mobil pick up di pinggir Jalan Poros Bontang-Sangatta.

Tim menanyakan asal-usul kayu yang dibawa dan dokumen kayunya, namun pelaku B sebagai pemilik kayu olahan tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut.

Tersangka terancam dengan hukum penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Kayu ulin dikenal juga sebagai "kayu besi" adalah salah satu jenis kayu terkuat dan paling awet di dunia, banyak digunakan untuk konstruksi jembatan, rumah adat, dan dermaga. Pohon ulin hanya tumbuh di hutan Kalimantan dan butuh ratusan tahun untuk mencapai ukuran besar, sehingga penebangan liar dapat mengancam kelestariannya.

"Jika populasinya habis, kita akan kehilangan warisan alam yang bernilai tinggi, sekaligus mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Karena itu, penggunaan kayu ulin harus selalu disertai dokumen sah dan berasal dari sumber legal demi menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang," kata Leonardo.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Beberapa persoalan yang masih menghambat rencana PLN, seperti akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Gubernur Harum siap membantu. Pasalnya, jaringan PLN sulit dibangun tanpa dukungan akses jalan yang memadai.

PLN pun meminta agar pemerintah daerah dan pusat menyiapkan akses jalan yang memadai sehingga jaringan listrik PLN bisa terkoneksi dengan Melak, Kutai Barat.

“Kalau jalannya mulus, PLN pasti akan lebih mudah masuk jaringannya ya. Kita akan bantu tingkatkan akses jalannya,” tegas Gubernur Harum.

Demikian juga kesulitan PLN membangun transmisi jaringan dari Kota Bangun (Kutai Kartanegara/Kukar) menuju Melak (Kutai Barat/Kubar) yang terhalang perusahaan tambang, perkebunan sawit dan kehutanan.

“Sampaikan datanya di perusahaan mana saja, nanti itu tugas saya menyelesaikan. Pokoknya kita dukung PLN untuk rakyat, nusa dan bangsa,” tegas Gubernur Kaltim.

Sementara untuk desa-desa yang sudah direncanakan berlistrik, namun Pemprov Kaltim telah lebih dulu melakukan, Gubernur Harum minta agar PLN mengalihkan untuk desa-desa lain yang belum berlistrik.

Sementara GM UID PLN Kaltimra Maria GI Gunawan menjelaskan pihaknya sudah memetakan rencana membangun desa berlistrik di 110 desa di Kaltim.

“PLN sudah membuat roadmap untuk menyelesaikan masalah penyediaan listrik desa itu dalam tiga tahun. Mulai 2025, 2026 dan target selesai 2027,” kata Maria.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami ajak warga kurangi tumpukan sampah dengan gerakkan pilah dan pilih sampah sebelum dibuang, terutama sampah punya nilai ekonomis," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Safwana saat menjawab pertanyaan di Penajam, Selasa (6/5/025).

Masyarakat terus diberikan edukasi menyangkut memilah dan memilih sampah agar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) berkurang. Beberapa jenis sampah memiliki nilai jual seperti tutup galon yang dihargai Rp1.500 per kilogram di bank sampah.

Hingga kini 200 bank sampah sudah terbentuk di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan 448 orang nasabah tersebar di empat kecamatan dan bakal terus ditambah.

Bank sampah yang telah terbentuk tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat umum maupun instansi pemerintahan. Masyarakat diajak untuk menjadi nasabah bank sampah, karena sampah rumah tangga dan industri bisa menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Kami terus tambah bank sampah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dan target setiap tahun terbentuk tiga bank sampah," katanya.

Produksi sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini tercatat lebih kurang 100 ton per hari dan pengelolaan sampah dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada).

Melalui Jakstarada tersebut, kata dia, ditargetkan pada 2024 penanganan sampah mencapai 70 persen dan sekitar 30 persen sampah dibuang ke TPA, kemudian pada 2025 pengurangan sampah yang dibuang ke TPA sekitar 28 persen dengan penanganan (pengolahan) mencapai 72 persen.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara juga menambah armada pengangkut sampah secara bertahap untuk membersihkan tumpukan sampah di setiap TPS.

Saat ini jumlah armada pengangkut sampah ada 17 unit dan idealnya minimal 30 unit armada pengangkut sampah, kata dia, agar dapat menangani pengangkutan sampah di TPS yang ada di kabupaten setempat.

"Kami tambah armada pengangkut sampah secara bertahap karena keterbatasan anggaran terdampak efisiensi, kebutuhan mendesak armada pengangkut sampah ada tambahan 13 unit," demikian Safwana.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

“Dua daerah baik di Mahulu maupun Malinau masuk wilayah perbatasan, sehingga ketika akses jalan sudah ada, maka akan membuka wilayah yang selama ini terisolasi,” kata Sri Wahyuni di Samarinda, Senin (28/4/2025).

Sekda menambahkan konektifitas jalan perbatasan tersebut juga sangat membantu masyarakat dalam menumbuhkan berbagai sektor usaha, termasuk peningkatan arus transportasi kedua daerah.

“Jika akses jalan sudah terhubung akan mempermudah masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok, sandang dan papan dengan harga murah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan jajaran PT Sumalindo II dan V, yang sebagai wilayahnya akan dilintasi jalan perbatasan itu.

"Sekarang proses pembahasan draf kesepakatan. Pembahasannya pasal per pasal draf PKS (Perjanjian Kerja Sama)-nya yang nantinya dilaksanakan (Pemprov) dengan PT Sumalindo. Setelah itu akan dilakukan penandatanganan PKS-nya,” kata Aji Firnanda.

Pengerjaan jalan wilayah perbatasan, sambung Nanda, kurang lebih 122 Km di Kabupaten Mahulu (Kecamatan Long Bangun) Kaltim dan sepanjang 22 Km di wilayah Kaltara.

“Sekarang sudah dianggarkan Rp28 miliar. Target pemeliharaan dan bisa dilewati kendaraan roda empat. Proses pengerjaan akan kerja sama dengan TNI,” jelas Aji Firnanda.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat terkait perekrutan tenaga pendidik dan peserta didik Sekolah Rakyat,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara Saidin di Penajam, Senin (28/4/2025).

Dinsos Kabupaten Penajam Paser Utara melibatkan Dinas Dikpora setempat dalam perekrutan peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan untuk Sekolah Rakyat yang dibangun di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.

Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan lahan sekitar 6,7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, yang memiliki 36 rombongan belajar jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

"SD memiliki 18 rombongan belajar, SMP dan SMA masing-masing mempunyai sembilan rombongan belajar," jelasnya.

Perekrutan tenaga pendidik, kata dia, diutamakan atau diprioritaskan warga lokal atau penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Apabila kebutuhan tidak tercukupi bakal dibuka kesempatan bagi warga luar daerah.

Pada tahun ajaran baru Sekolah Rakyat bakal diisi 90 peserta didik kelas satu SD yang terbagi dalam tiga kelas dan 96 peserta didik kelas satu SMP dan SMA untuk mengisi tiga kelas.

"Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem sekolah asrama tersebut diperkirakan membutuhkan 282 peserta didik untuk tahun ajaran pertama," kata dia.

Perekrutan peserta didik bakal mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kata dia, karena Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak warga kurang mampu.

Keberadaan Sekolah Rakyat, lanjutnya, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus memutus rantai kemiskinan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai bahwa deklarasi ini merupakan langkah monumental menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"IKN merupakan langkah nyata bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dan peradaban baru. Kita harus mendukung rencana ini dengan sepenuh hati, karena ini adalah investasi masa depan bagi anak cucu kita," ujar Tohom, Senin (28/4/2025).

Tohom menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan keputusan strategis yang sejalan dengan visi Indonesia untuk menciptakan ibu kota negara yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana dan dalam waktu yang tepat.

"Keberhasilan pembangunan IKN akan menentukan kualitas kehidupan masa depan. Tidak hanya infrastruktur, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien," tambah Tohom.

Ia menuturkan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk menjamin keberlanjutan proyek besar ini.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan bahwa proyek IKN harus melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

"Kita harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya megah di permukaan, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar," ujar Tohom.

Di tengah perkembangan pesat, termasuk komitmen investasi dan alokasi anggaran besar, Tohom mengingatkan agar koordinasi antarinstansi tetap berjalan lancar.

"Proyek sebesar ini memerlukan kerja sama lintas sektor dan waktu yang tepat. Keberhasilan pembangunan IKN akan tergantung pada seberapa baik kita mengelola semua tantangan ini," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa deklarasi IKN sebagai ibu kota negara pada 2028 merupakan milestone yang sangat penting.

"Kami sudah bekerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang dibutuhkan, baik untuk eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia," ujar Basuki.

Sebagai bagian dari persiapan, IKN juga akan melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan total nilai investasi yang mencapai Rp 132 triliun.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menanggapi transisi strategis ini, MARTABAT Prabowo-Gibran mengimbau pada pada seluruh pihak untuk bersatu mendukung percepatan pembangunan IKN menuju tahun 2028.

Menurut Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, pengalihan mandat pembangunan infrastruktur ke OIKN tak hanya perubahan administratif, melainkan juga merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pusat pemerintahan baru yang memiliki fasilitas lengkap dan modern.

“Percepatan pembangunan IKN harus menjadi proyek nasional yang mendapatkan legitimasi moral dan politik dari seluruh elemen bangsa. Ini bukan proyek milik satu pemerintahan saja, tetapi warisan strategis bagi masa depan Indonesia," tegas Tohom, Rabu (23/4/2025).

MARTABAT Prabowo-Gibran, yang merupakan wadah masyarakat pendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran, menilai bahwa percepatan pembangunan IKN akan memperkuat integrasi antarwilayah dan mengurangi ketimpangan antar-pulau.

Tohom juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang langsung memfinalisasi usulan penambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk kawasan legislatif dan yudikatif, serta Rp 5,4 triliun untuk pembangunan jalan.

“Saat anggaran sudah dipastikan, yang diperlukan adalah konsistensi dalam eksekusi dan transparansi dalam pengelolaan. OIKN harus menjelma sebagai institusi teknokratis yang efektif, bukan birokrasi tambal sulam,” ujar Tohom.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan daerah penyangga.

Ia menegaskan, IKN tidak bisa dibangun secara eksklusif tanpa mengintegrasikan wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya sebagai satu kesatuan aglomerasi baru.

"Visi besar IKN sebagai pusat gravitasi baru tidak boleh berdiri sendiri. Perlu keterpaduan dengan wilayah Balikpapan-Samarinda dan optimalisasi pelabuhan, bandara, serta jalur logistik regional,” ujar Tohom.

Menyambut target 2028, Tohom menyatakan optimismenya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, pembangunan IKN akan menunjukkan kemajuan signifikan dalam tiga tahun pertama, dengan catatan pemerintah menjaga prinsip partisipasi publik dan keberlanjutan lingkungan.

"Kami meyakini, ketika semua pihak menanggalkan ego sektoral dan mulai bergerak bersama, maka IKN akan menjadi simbol transformasi nyata bangsa ini. Dengan semangat gotong royong, kami siap berjalan seiring menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Rimma Patria Simorangkir]

“Sisa anggaran Rp615 miliar ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, Minggu (20/4/2025).

Ia mengemukakan, sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk menjawab sejumlah permasalahan mendasar kota, antara lain penanggulangan banjir, pelayanan air bersih, pendidikan, dan pengelolaan sampah.

Bagus menyebut bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau realisasinya secara daring.

Menurut dia, sisa anggaran itu juga akan diarahkan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dia menyampaikan, Pemkot Balikpapan menetapkan empat sektor prioritas dalam pemanfaatan sisa anggaran tersebut.

Pertama, penanggulangan banjir, dalam hal ini pemerintah akan membangun dan memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, pembangunan drainase, dan embung.

"Penanganan banjir butuh waktu, tapi kami optimistis bisa diselesaikan bertahap," ujarnya.

Kedua, pelayanan air bersih dimana akan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih melalui pengembangan jaringan distribusi dan optimalisasi sistem penyediaan air minum.

Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pemerintah akan membangun ruang kelas baru serta memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.

"Yang terakhir adalah pengelolaan sampah," kata Bagus.

Ia mengungkapkan pemerintah akan memperkuat sistem pengelolaan sampah termasuk pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA) dan pelaksanaan program daur ulang.

Lanjut Bagus, sisa anggaran tersebut bukan termasuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang bisa mengurangi alokasi anggaran tahun berikutnya.

“Kalau sudah masuk rekening pemerintah kota, tinggal hitungan plus minusnya,” katanya.

Ia menyampaikan Silpa umumnya terjadi karena adanya keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, terutama pada dua hingga tiga bulan terakhir tahun anggaran.

Selain itu, sisa anggaran juga bisa disebabkan oleh efisiensi hasil lelang atau tender yang belum bisa langsung dialihkan ke kegiatan lain.

Menurut dia, dana tersebut akan digeser dan dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan.

Bagus mengatakan bahwa pergeseran anggaran dimungkinkan selama mendapat persetujuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan DPRD Kota Balikpapan.

Lanjutnya, pemerintah kota akan mengevaluasi kembali program-program yang belum dilakukan uji ketahanan (stress test) agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

"Kami pastikan anggaran ini digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama untuk menjawab tantangan utama kota," kata Bagus.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami banyak melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, universitas, dan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan tata kelola kehutanan," kata perwakilan Ditjen Planologi Kehutanan Ali Plano pada Rapat Pembahasan Kerja Sama yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (16/4/2025).

Menurut Ali, kesepakatan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerja sama, khususnya dalam pengembangan kebijakan, mekanisme insentif yang inovatif, serta peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan hutan non-kawasan konservasi.

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup berbagai aspek strategis, termasuk sosialisasi, edukasi, hingga penyusunan kebijakan berbasis konservasi.

Untuk pelaksanaannya, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh perwakilan masing-masing pihak sesuai tugas dan fungsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Kepala Bagian Kerjasama (Kabag) BPOD Setdaprov Kaltim, Agung Masuprianggono menyatakan kesiapan daerahnya mendukung implementasi program ini demi keberlanjutan lingkungan dan konservasi hutan.

Ia mengatakan melalui kesepakatan ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret dalam menjaga ekosistem hutan Kalimantan Timur.

"Hutan di Kaltim berada di luar kawasan konservasi namun memiliki nilai penting secara ekologis dan sosial," jelasnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Disperindagkop Kaltim Heni Purwaningsih di Samarinda, Rabu (16/4/2025) menjelaskan bahwa dalam proses pengaduan, pihaknya meminta pelapor untuk melampirkan sejumlah bukti pendukung.

Bukti-bukti tersebut meliputi struk pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kuitansi perbaikan kendaraan, serta dokumentasi visual terkait kondisi BBM yang diduga bermasalah saat diperbaiki di bengkel.

"Dari pengaduan-pengaduan yang masuk tersebut, kami melakukan sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memediasi dan memanggil beberapa pihak yang terkait untuk mulai menyidangkan terkait dengan pengaduan BBM ini," ujar Heni.

Ia menambahkan, sidang BPSK menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang diadukan, pelapor, perwakilan Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU tempat pembelian BBM, pihak bengkel yang melakukan perbaikan, serta anggota BPSK dari tingkat provinsi maupun Kota Samarinda.

Lebih lanjut, Heni menyoroti dampak langsung dari kasus dugaan BBM tercemar ini terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sektor transportasi dan logistik.

"Artinya, di luar yang mengadukan di platform Aksi Konsumen Cerdas, Ayo Mengadu (Si Komeng) itu sudah ada kurang lebih 650 masyarakat yang terdampak dari BBM ini," ungkapnya.

Ia menjelaskan, keluhan masyarakat yang terdampak ini telah disampaikan dan difasilitasi oleh Komisi II DPRD Kaltim dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.

Meskipun demikian, Heni menegaskan bahwa proses investigasi dan pengecekan masih terus berjalan. Sebelumnya, Gubernur Kaltim dan pihak kepolisian juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan langsung ke beberapa SPBU.

"Memang sementara belum ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan SOP dari masing-masing SPBU yang ada. Sehingga kami terus menyelidiki itu, melakukan investigasi," katanya.

Heni menekankan bahwa kasus dugaan BBM tercemar ini menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Ia mencontohkan, pengemudi ojek daring (ojol) yang biasanya dapat beraktivitas lancar, ada yang harus menghadapi kerusakan kendaraan dan mengeluarkan biaya perbaikan.

"Nah, itu juga menjadi salah satu landasan kami untuk melakukan sidang BPSK, investigasi berbagai kondisi-kondisi dan menghadirkan beberapa pihak yang berkompeten," jelasnya.

Kendati demikian, Heni memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui berbagai pihak terkait, terus berupaya melakukan investigasi secara menyeluruh untuk menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi yang adil bagi konsumen yang dirugikan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengurangi bahkan menghilangkan sampah yang ada di TPAS Manggar," jelas Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, Selasa (15/4/2025).

Dia menjelaskan dalam penerapannya, akan menggunakan teknologi pembakaran sampah (insinerator) yakni pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Sampah yang masuk di TPAS Manggar itu, nantinya di tambang, dan di bakar untuk menghasilkan listrik sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.

"Dari pembakaran itu, nantinya akan menghasilkan energi listrik yang dialirkan ke pemukiman masyarakat, kalau tidak salah itu memiliki kapasitas 13 ribu hingga 15 ribu Kilowatt-jam (Kwh)," ucap Sudirman.

Namun katanya sebelum penerapan, terlebih dahulu dilakukan kajian dari hulu ke hilir yang dibantu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kajian itu dilakukan yang sebelumnya DLH dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) telah merapatkan hasil pemetaan sampah di Balikpapan pada 2022 lalu.

"Dan hasilnya pada tahun 2028 TPAS Manggar di proyeksikan akan penuh," tuturnya.

Dengan metode itu, dia berharap zonasi-zonasi sampah di TPAS Manggar bisa menjadi sirkulasi yang berkesinambungan, dimana sampah rata dengan tanah namun memiliki manfaat untuk warga.

Menurut Sudirman insinerator itu berada di atas lahan seluas 5 hektare dari total keseluruhan luas TPAS Manggar yakni sebesar 40 hektare.

Lanjutnya, selain mengurai sampah menjadi listrik, DLH Balikpapan juga membuat perencanaan lainnya untuk mengurai sampah.

"Kami sudah membuat perencanaan, seperti pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) di beberapa Kecamatan," ungkapnya.

Bahkan kata dia, di tahun lalu sudah terbangun 1 titik TPST yang direncanakan segera beroperasi pada bulan depan.

"Pada tahun 2025 ini, akan di bangun 3 titik TPST lagi, kemudian di tahun 2026 dibangun 2 titik," ujarnya.

Sudirman mengemukakan bahwa sebelumnya, DLH Balikpapan mengandalkan peran dari bank sampah, Intermediate Treatment Facility (ITF), hingga Material Recovery Facility (MRF) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPAS Manggar.

"Dalam satu hari yang ditangani ada 500 ton, tapi karena ada Bank Sampah, MRF dan ITF maka bisa kurang hingga 100-120 ton, jadi yang masuk di TPAS itu hanya 380-400 ton," paparnya.

Sudirman menambahkan, skema yang dirancang ini diharapkan bisa menjawab target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq saat menyambangi Balikpapan akhir pekan lalu.

"Untuk target RPJMN itu sekitar 50 persen, dan ini sudah mencapai 28 persen, sedangkan untuk RPJMN yang terdahulu adalah 30 persen, maka ini Insya Allah tercapai," ujar Sudirman.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim Dasmiah di Samarinda, Selasa (15/4/2025), mengatakan peluncuran program direncanakan bertepatan dengan Hari Kartini pada 21 April 2025 di Convention Hall Kompleks GOR Kadrie Oening Samarinda.

Enam program unggulan yang akan diluncurkan, yakni pendidikan gratis SMA/K hingga jenjang S3, Pelayanan Kesehatan Gratis Bermutu, Seragam Sekolah Gratis, Wifi gratis di seluruh desa, Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah dan Gratis umrah bagi marbot masjid, dan perjalanan spiritual bagi penjaga rumah ibadah lain.

Menurut Dasmiah, saat ini persiapan untuk peluncuran program tersebut sedang disiapkan secara rinci dan detil. Mengingat ada beberapa perangkat daerah (PD) yang terlibat langsung dalam program yang digagas oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini.

“Kami ingin semua yang terlibat benar-benar bisa mempersiapkan dengan baik. Beberapa PD seperti Biro Kesra, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Diskominfo yang terlibat langsung untuk 6 program ini. Kami berusaha agar peluncuran program ini benar-benar bisa berjalan dengan baik,” ucap Dasmiah saat memimpin rapat persiapan di ruang Daya Taka.

Pada hari peluncuran, direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 - 22.00 Wita. Dengan rangkaian seremonial peluncuran di awal acara dan melibatkan 3.000 undangan di convention hall, kemudian bergeser di plenary lall untuk kegiatan eksibisi dan entertainment sampai malam hari dengan perkiraan warga yang akan terlibat sekitar 10.000 orang.

Dikatakan Dasmiah, pada acara hiburan juga akan melibatkan penampilan dari pekerja seni lokal, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, talkshow, stan pelayanan untuk masing-masing program unggulan yang diluncurkan, serta gim berhadiah untuk masyarakat yang hadir.

“Insya Allah kita siap mendukung program gratispol ini dengan semangat yang tinggi ya, yang diharapkan dapat mengubah wajah Kaltim dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Hasil kajian dinyatakan bahwa kawasan Bontang Lestari menawarkan beragam peluang investasi di sektor industri, pariwisata, pertanian dan kelautan untuk mendongkrak perekonomian," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bontang Muhammad Aspianur di Bontang, Selasa (15/4/2025).

Kajian itu melibatkan Unit Layanan Strategis Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan Universitas Mulawarman Samarinda Kaltim.

Bontang Lestari adalah salah satu kelurahan di kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia yang luasnya 80,92 kilometer persegi.

Dulu, sebelum berganti nama, kelurahan Bontang Lestari dikenal dengan nama Desa Sekambing dan berganti lagi menjadi Kelurahan Sekambing dan terakhir dikenal sebagai Kelurahan Bontang Lestari

Kerja sama dengan tenaga ahli ULS-PSDB Unmul Samarinda dilakukan karena mereka merupakan tim independen, punya kewenangan, paham, dan berpengalaman dalam penyusunan potensi investasi daerah.

Secara umum, hasil kajian yang telah dituangkan dalam bentuk laporan ke Pemkot Bontang, mengulas tentang beragam peluang yang bisa digarap di Bontang, model valuasi ekonomi, dan alat yang dibutuhkan guna mendukung pengembangan industri di Bontang Lestari.

Selain itu, keberadaan peta potensi investasi juga akan memudahkan pemerintah bila ingin mempromosikan Bontang, agar calon investor langsung mengetahui apa yang bisa dikerjakan.

“Laporan ini untuk menarik minat investor sehingga mereka tahu apa saja investasi yang punya valuasi bagus di Bontang. Kami pun memberi kemudahan mengurus izin investasi, yakni izin secara daring, termasuk jaminan keuntungan investasi, katanya.

Sementara Ketua ULS-PSDB Unmul Samarinda Dr Rahcmad Budi Suharto mengatakan jika melalui kajian itu, telah diidentifikasikan sejumlah sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk untuk mendukung perekonomian daerah dan menarik minat investor.

Sedangkan sejumlah hasil kajian yang telah dilaporkan seperti budi daya kelautan, karena Bontang memiliki wilayah laut luas sehingga salah satu peluang besar yang dapat dikembangkan adalah budidaya rumput laut yang berpotensi menghasilkan bahan untuk industri farmasi dan kosmetik.

Selain itu, industri pengalengan ikan juga memiliki prospek jangka panjang untuk menopang ekonomi daerah, sehingga kawasan Bontang Lestari yang nantinya akan memiliki pelabuhan laut menjadi lokasi strategis untuk pengolahan hasil laut.

Hasil lainnya adalah pengolahan karet alam menjadi produk bernilai ekonomi tinggi baik menjadi ban, sepatu, dan alat olahraga untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, apalagi Bontang Lestari menyediakan lahan pengolahan karet.

“Potensi lain yang dapat dikembangkan di Bontang Lestari adalah pergudangan untuk mendukung industri, kemudian real estat, pengolahan garam termasuk pengembangan sarana olahraga dan rekreasi," kata Eachmad.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Kami melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak ada aktivitas penambangan yang melanggar ketentuan, terutama di kawasan konservasi, termasuk wilayah yang sudah ditentukan sebagai ruang terbuka hijau," kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Senin (14/4/2025).

Apabila memang ada laporan tentang aktivitas tambang secara ilegal ini, pihaknya memiliki kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengajukan keberatan atas kegiatan penambangan melalui situs resmi Dinas ESDM Kaltim atau bisa melalui kanal SP4N Lapor!.

"Kami tak bekerja sendirian. Oleh karena itu butuh kerja sama masyarakat. Silakan diadukan agar segera kami turun dan tertibkan," katanya.

Bambang menjelaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi terhadap aktivitas pertambangan yang memasuki kawasan konservasi dan RTH karena jelas melanggar perizinan. Bahkan, beberapa kasus pertambangan ilegal galian C yang terjadi di kawasan RTH telah ditindaklanjuti hingga ke ranah hukum.

"Seperti yang baru ini kami tindak terkait galian C di Bontang yang telah menyerobot kawasan RTH dan saat ini telah masuk dalam proses penyidikan bersama kepolisian setempat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang berharap penindakan tegas terhadap pelaku pertambangan ilegal galian C di kawasan RTH di Kota Bontang dapat menjadi pelajaran untuk daerah lain dalam menertibkan aktivitas serupa.

Ia mencontohkan koordinasi efektif sebagaimana laporan proaktif dari Wali Kota Bontang yang ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai wujud sinergi antara provinsi dan daerah dalam memberantas tambang ilegal.

Bambang mengakui bahwa pelaku pertambangan secara ilegal ini umumnya adalah masyarakat atau yang disebut sebagai tambang rakyat. Mereka melakukan penggalian di lahan milik sendiri, namun permasalahan timbul karena lahan tersebut berada dalam tata ruang penyangga atau RTH yang seharusnya bebas dari kegiatan pertambangan.

Untuk menekan angka pertambangan ilegal di kawasan konservasi, Dinas ESDM Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tingkat II. Koordinasi ini meliputi penertiban melalui penegakan tata ruang, Undang-undang Lingkungan, serta melibatkan ahli dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Gubernur Kaltim sangat perhatian terhadap masalah BBM ini. Beliau paham betul keresahan masyarakat terkait isu ini dan memastikan terus bersama masyarakat, maka patut diacungi jempol Pertamina mau bertanggung jawab," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Bambang Arwanto usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga di Samarinda, Rabu (9/4/2025).

Bambang menjelaskan bahwa Gubernur Kaltim memahami bahwa Pertamina telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun, Pemprov Kaltim tetap meminta Pertamina untuk lebih peduli terhadap keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat akibat dugaan BBM bermasalah ini.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, lanjut Bambang, Pertamina telah menyatakan kesediaannya untuk membuka layanan pemeriksaan dan perbaikan kendaraan yang terdampak di bengkel-bengkel resmi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Langkah ini menurutnya dapat meringankan beban masyarakat yang kendaraan mengalami masalah setelah mengisi BBM.

Terkait koordinasi antara Pemprov dan Pertamina, Bambang memastikan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi yang baik.

Meskipun industri migas hulu dan hilir merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, Pemprov Kaltim tetap hadir dan mengawal isu ini di tingkat daerah.

"Gubernur Kaltim akan terus bersama masyarakat dan memastikan Pertamina bertindak cepat dan responsif terhadap keluhan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga Addieb Arselan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen di Kaltim.

Ia menegaskan bahwa Pertamina sangat peduli terhadap seluruh konsumen dan segera mengambil tindakan konkret.

"Maka Insya Allah kami membuka layanan pemeriksaan di bengkel-bengkel resmi sesuai dengan merek," ujar Addieb.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan bengkel-bengkel resmi di setiap kabupaten/kota untuk menyediakan layanan pemeriksaan kendaraan yang diduga terdampak BBM bermasalah.

Koordinasi ini penting agar bengkel memiliki informasi yang jelas sebelum masyarakat datang untuk melakukan pemeriksaan.

Mengenai hasil sampel BBM yang telah diuji, Addieb mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, sampel yang diambil menunjukkan hasil yang sesuai standar.

Namun, Pertamina tetap melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti keluhan masyarakat.

Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui jenis kerusakan dan penyebabnya.

"Sebelum diperbaiki kan diperiksa dulu dong," katanya.

Pertamina menargetkan layanan pemeriksaan ini dapat segera berjalan dalam waktu dekat. Pihaknya terus berkoordinasi dengan bengkel-bengkel resmi untuk mempercepat proses penanganan keluhan masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin mengungkapkan bahwa RDP bersama jajaran Pemprov Kaltim dan Pertamina ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait dugaan kualitas BBM tercemar.

"Setelah berita acara hari ini ditandatangani oleh semua pihak berkepentingan, maka kami minta segera pertanggungjawaban Pertamina untuk bertindak secepatnya," ucapnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Brigade Pangan punya tanggung jawab garap dan optimalkan 5.896 hektare lahan tidur 15 desa tersebar di tiga kecamatan," ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Trasodiharto di Penajam, Selasa (8/4/2025).

"Optimalisasi lahan itu penting untuk perkuat ketersediaan pangan, sehingga pasokan tidak selalu bergantung pada daerah lain," tambahnya.

Peran Brigade Pangan sangat penting mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara, karena Brigade Pangan dibentuk untuk membantu petani dalam pengolahan lahan secara masif dan terorganisir.

Pemerintah pusat juga memberikan bantuan operasional dan pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) kepada 29 Brigadir Pangan dengan beranggotakan 435 orang yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Setiap Brigade Pangan terima alokasi anggaran Rp2,5 miliar yang digunakan untuk operasional dan (alsintan," jelasnya.

Sebanyak 29 unit traktor telah diserahkan kepada masing-masing Brigade Pangan, lanjut dia, sebagai bentuk realisasi awal dari dana yang diberikan pemerintah pusat tersebut.

Alsintan yang telah diserahkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja para petugas di lapangan, terutama mempercepat proses pengolahan lahan, sehingga swasembada pangan pasti bisa tercapai.

Sektor pertanian terkendala teknologi saat ingin mencapai hasil pertanian yang maksimal, jelas dia, dengan bantuan dari pemerintah pusat bisa mengoptimalkan kinerja petugas yang berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.

Lahan pertanian tanaman padi produktif saat ini tercatat 14.070 hektare, hasil panen 3-4 ton per hektare dalam satu kali panen, dalam satu tahun petani dua kali panen dan pada 2024 panen padi 50.672 ton di mana setiap tahun selalu surplus beras.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Maju Desa Sidorejo tahun ini panen padi pertama mencapai 2.409 ton padi di atas lahan 365 hektare atau tercatat 6,6 ton per hektare, angka itu meningkat dari hasil panen sebelumnya yang hanya sekitar empat ton per hektare, demikian Andi Trasodiharto.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah sampah di kota ini semakin memburuk seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat.

Menyikapi hal ini, LPBI PWNU Kaltim berinisiatif untuk turut serta dalam mengatasi masalah tersebut dengan mendirikan posko peduli sampah.

Eliasnyah Kasthan menyampaikan bahwa keberadaan posko ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. 

"Melalui posko tersebut, LPBI PWNU Kaltim akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda dalam menjalankan berbagai program sosialisasi dan kampanye yang berfokus pada pengurangan sampah serta pemilahan sampah sejak dari rumah tangga," Kata Eliasnyah Kasthan.

Kerja sama antara LPBI PWNU Kaltim dan DLH Samarinda diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Selain itu, posko peduli sampah ini juga akan menjadi pusat informasi mengenai cara-cara yang efektif dalam mengelola sampah, serta langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

Eliasnyah Kasthan juga menjelaskan bahwa posko ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk relawan, tokoh agama, dan pelajar, untuk bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. 

Ia berharap keberadaan posko peduli sampah ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Kalimantan Timur untuk juga terlibat aktif dalam penanggulangan masalah sampah.

Sebagai langkah awal, LPBI PWNU Kaltim bersama DLH Samarinda akan meluncurkan sejumlah kegiatan seperti pelatihan pemilahan sampah dan penyuluhan tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan. 

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kota Samarinda dapat mengurangi masalah sampah secara signifikan dan menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Alhamdulillah, semoga ini jadi langkah terbaik untuk generasi masa depan Bontang. Pemkot memberikan bantuan anggaran untuk biaya pendidikan," ucap Walikota Bontang Neni Moerniaeni, di Bontang, Selasa (8/4/2025).

Ia menyebutkan kerjasama program kuliah gratis Kota Bontang bersama lima perguruan tinggi swasta tersebut, mengucurkan anggaran sebanyak Rp20 miliar.

Adapun lima kampus yang digandeng dalam program kuliah gratis tersebut adalah, Universitas Trunajaya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma’arif Bontang, Universitas Terbuka (UT), dan Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang.

Dia menegaskan program tersebut sebagai komitmen Pemkot Bontang dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang maju dan berdaya saing.

“Sumber daya manusianya harus bagus, maka Pemkot memberikan bantuan anggaran untuk biaya pendidikan,” ujar Neni.

Neni menjelaskan program kuliah gratis, diperuntukkan kepada seluruh warga Kota Bontang, dengan persyaratan ber-KTP Bontang, dapat mengemban pendidikan di perguruan tinggi.

"Tak hanya untuk mahasiswa umum, program ini juga bisa dimanfaatkan oleh pegawai Pemkot Bontang yang sedang kuliah," jelasnya.

Menurutnya, nilai bantuan dari program kuliah gratis disesuaikan dengan uang kuliah tunggal (UKT) di masing-masing kampus. Khusus UT, yang jumlah mahasiswanya cukup besar, diberikan subsidi Rp2 juta per semester.

Neni mengatakan program tersebut selaras dengan program gratispol milik Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Hal tersebut menjadi sinergi mewujudkan pendidikan gratis di Benua Etam.

“Kalau yang kuliah di luar kota, jangan berkecil hati, Pemerintah Provinsi Kaltim juga punya program pendidikan,” katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda Selasa (8/4/2025), mengungkapkan bahwa prioritas perdana dalam program ini adalah memastikan kantor desa, sekolah, dan puskesmas memiliki akses internet yang memadai. 

Ketersediaan internet di fasilitas-fasilitas publik ini menurutnya dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara daring.

"Kita siapkan bagaimana kantor desa punya akses, kemudian pelayanan publik jadi lebih cepat. Nanti kalau kantor desanya sudah, kemudian sekolah dan puskesmasnya sudah, baru kita ke Creative Hub, kalau itu juga sudah, baru kita ambil satu titik Wi-Fi di ruang publik," jelas Faisal.

Faisal mengakui, berdasarkan data yang dihimpun Diskominfo Kaltim, tidak semua desa di provinsi ini memiliki akses internet. Dari total 841 desa, teridentifikasi sekitar 60 desa yang belum terjangkau jaringan internet. Menindaklanjuti hal tersebut, Diskominfo Kaltim telah menyiapkan upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan solusi penyediaan internet dengan kondisi geografis dan infrastruktur di masing-masing desa. Jika memungkinkan untuk menarik kabel fiber optik (FO), maka opsi tersebut akan menjadi prioritas. Namun, untuk desa-desa yang sulit dijangkau kabel, Diskominfo Kaltim akan memanfaatkan teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT) atau Starlink.

Setelah kebutuhan internet di kantor desa, sekolah, dan puskesmas terpenuhi, Diskominfo Kaltim akan melanjutkan program dengan membangun Creative Hub di setiap desa.

Pihaknya juga berupaya menyukseskan visi pemprov untuk menjadikan Kaltim sebagai provinsi pertama di Indonesia yang seluruh desanya memiliki fasilitas ini.

"Creative Hub di seluruh desa di Kaltim itu adalah cita-cita kami," ungkapnya.

Faisal menjelaskan, Creative Hub secara tahap awal dapat diwujudkan dengan fasilitas seperti meja, beberapa kursi, layar televisi, dan peralatan multimedia. Keberadaan fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat desa untuk berbagai kegiatan positif, seperti promosi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan pariwisata, dan kegiatan kreatif lainnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Sesuai dengan perkiraan bahwa arus balik terjadi pada Minggu dan Senin karena cuti bersama akan berakhir besok dan pada Rabu sudah mulai masuk kerja," ujar Kepala Seksi Penjagaan Patroli dan Penyelidikan KSOP Kelas I Samarinda, Sahrun di Samarinda, Senin (7/4/2025).

Khusus di arus balik setelah mudik Lebaran tahun ini, total jumlah kedatangan penumpang dari Parepare ke Pelabuhan Samarinda sebanyak 4.489 penumpang, mulai dari arus balik pada 4 hingga 5 April 2025.

Rinciannya adalah pada 4 April sebanyak 1.145 orang yang balik ke Samarinda dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Prince Soya, pada 6 April kedatangan KM Queen Soya yang membawa 1.568 penumpang, dan 7 April ini kedatangan KM Adhitya yang membawa 1.776 penumpang.

Selain menurunkan total 4.489 penumpang dari Parepare, di arus balik ini KSOP Samarinda juga memberangkatkan 1.575 penumpang, yakni pada 2 April ada 12 orang yang berangkat menggunakan KM Sabuk Nusantara dan pada 6 April sebanyak 1.563 penumpang yang berangkat menggunakan KM Prince Soya.

"Penumpang yang berangkat ke Parepare merupakan orang-orang yang berlibur dan berlebaran dengan keluarga mereka di Samarinda, karena banyak juga yang sudah lama menetap di Samarinda berasal dari Sulsel, sehingga mereka yang tinggal di sana ingin mengunjungi keluarga di sini," kata Sahrun.

Ia menjelaskan, untuk memastikan kelayakan kapal, sebelumnya telah dilakukan "ram check" dengan tujuan menjamin keselamatan penumpang, termasuk memastikan penumpang mendapat pelayanan prima mulai naik di Samarinda dan turun dia Parepare, maupun yang naik dari Parepare dan turun di Samarinda.

"Saat tiba di Pelabuhan Samarinda pun ada petugas yang mengingatkan melalui pengeras suara, agar mereka yang hendak turun tidak terburu, tidak berdesak-desakan karena pasti mereka semua akan diturunkan, termasuk mengingatkan tentang barang bawaan dicek agar tidak ada yang ketinggalan," katanya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

"Korban ditemukan setelah dilakukan empat hari pencarian oleh unsur tim SAR gabungan baik itu dari instansi pemerintah maupun unsur relawan," kata Kasi Operasi dan Siaga Kantor Kanton Pencarian Klas A Balikpapan (Basarnas) Balikpapan, Endrow Sasmita, Senin (7/4/2025).

Dia menjelaskan, korban ditemukan pukul 07.20 WITA, dimana dari posko SAR gabungan menerima informasi dari tim patroli Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Senipah. Disampaikan bahwa tim patroli menemukan jasad yang mengapung di sekitar Rig South Mahakam.

"Setelah menerima informasi itu, tm SAR gabungan segera melakukan pengecekan ke lokasi oleh armada Basarnas serta didukung dari TNI Angkatan Lau (AL)," jelasnya.

Setibanya di lokasi, kata Endrow, jasad tersebut dilakukan pengecekan baik itu dari ciri-ciri fisik hingga pakaian yang digunakan oleh korban.

"Ternyata benar, ciri-ciri jasad itu sesuai dengan yang kami lakukan pencarian," ungkapnya.

Dia menegaskan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 22 nautical miles (nm) ke arah selatan dari lokasi kejadian.

Adapun untuk lokasi kejadian saat korban tenggelam, yakni di Pantai Tanjung Bayur, kawasan Teritib, Kecamatan Balikpapan Timur.

"Setelahnya jasad itu kami bawa ke posko Basarnas di Pantai Segara Sari Manggar untuk kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) untuk penanganan lebih lanjut," terangnya.

Dia menambahkan, saat melakukan evakuasi korban, cuaca di lapangan cukup bersahabat, baik angin maupun arus.

"Maka ini sesuai dengan perhitungan kami, bahwa korban mengarah ke Selatan," tuturnya.

Lanjut Endrow, dengan ditemukan korban, maka seluruh operasi pencarian terhadap korban dinyatakan ditutup.

"Dalam evakuasi ini, kami turut melibatkan keluarga korban yang dimana sejak hari pertama juga terlibat dalam pencarian bersama unsur SAR gabungan," imbuhnya.

[Redaktur: Amanda Zubehor]

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Fahmi Himawan saat dihubungi di Samarinda, Sabtu (5/4/2025), menjelaskan bahwa kebutuhan sapi potong di Kaltim mencapai 75.000 hingga 80.000 ekor per tahun. Namun, produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan tersebut.

"Sehingga, kita harus datangkan sapi dari luar Kaltim, yang dipasok dari NTT, Sulawesi, dan Jawa," sebutnya.

Pada Jumat (4/4), sebanyak 497 ekor sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tiba di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur

"Kedatangan ratusan sapi ini membantu memenuhi kebutuhan daging sapi di Kalimantan Timur yang cukup tinggi," kata Fahmi.

Kedatangan ratusan sapi itu diharapkan Fahmi dapat membantu menjaga stabilitas pasokan daging sapi di Kalimantan Timur, terutama menjelang hari-hari besar dan permintaan yang meningkat.

Staf Teknis Paramedik Karantina Hewan Penyelia dari Balai Besar Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Kaltim Suhendi Saputra menambahkan bahwa sapi-sapi tersebut berasal diangkut melalui Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Wini, NTT, menggunakan KM Camara Nusantara 2.

"Dari 499 ekor sapi yang diberangkatkan, dua ekor mati selama perjalanan. Sehingga, jumlah sapi yang tiba di Samarinda adalah 497 ekor," jelas Suhendi.

Pengiriman sapi-sapi ini dilakukan secara rutin, tergantung pada kebutuhan pengusaha dan permintaan pasar di Kaltim.

"Biasanya, dalam satu bulan selalu ada kapal laut pengangkut ternak yang masuk seperti ini," kata Suhendi.

Lebih lanjut, sebagai mengurangi ketergantungan pasokan sapi dari luar daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim tengah fokus pada Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) untuk meningkatkan kualitas peternak lokal dan mendorong kemandirian ekonomi mereka.

PDKT merupakan evolusi dari Desa Korporasi Sapi (DKS) yang dirintis pada 2019 di Babulu, Penajam Paser Utara.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim menargetkan pembangunan 32 PDKT di seluruh Kalimantan Timur. Setiap PDKT mendapatkan dukungan terpadu, mulai dari penyediaan rumput, pembangunan kandang, hingga pemberian hewan ternak.

Sementara ini, PDKT baru dioptimalkan di tujuh kabupaten/kota se-Kaltim diantaranya di Samarinda, Balikpapan, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser. Berikutnya bakal dikembangkan ke PPU, Bontang, dan Mahakam Ulu.

[Redaktur: Amanda Zubehor]