"Kalau kecurangan Pemilu itu tidak hanya di perbatasan, tetapi dimana saja sama kualitasnya. Di perbatasan itu biasanya penyelundupan yang rawan.
Jaman saya masih ketua MK, kadangkala orang ngepul pemilih itu dari kabupaten/kecamatan lain ke kecamatan sebelah, kemudian diangkut truk-truk ke kecamatan sebelah disuruh nyoblos.
Baca Juga:
Poin-Poin Alasan MK Hapus Presidential Threshold dan Dampaknya bagi Demokrasi
Itu banyak dulu terjadi," ulasnya.
Terkait itu Mahfud MD mengingatkan, terdapat pengawasan dalam pemilu yakni surat suara yang berhologram.
"Hati hati kalau buat pemalsuan (dokumen). Karena dari sudut printing atau percetakan, hologram itu tidak bisa dipalsukan," tuturnya.
Baca Juga:
Cegah Polarisasi dan Calon Tunggal, MK Hapus Syarat Presidential Threshold
"Pemilu tahun 2024 mutlak harus menjadi lebih baik dari tahun 2019.
Antisipasinya kita punya Gakkumdu, yang akan mengawasi seluruh proses Pemilu dari awal sampai penghitungan suara," pungkasnya.[ss]
