Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 5 triliun, sedangkan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar Rp 2,5 triliun.
"Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp 45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp 39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sekitar Rp25 juta per pelanggan," pungkas Darmawan.
Baca Juga:
Maraknya Penyalahgunaan Arus untuk 'Strum' Manusia, ALPERKLINAS Desak PLN Perketat Pengawasan
Komisi VI DPR RI pun memberikan apresiasi program listrik desa melalui PMN yang dijalankan PLN. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan apresiasi atas komitmen PLN memanfaatkan dana PMN untuk menghadirkan listrik di wilayah 3T.
Kolaborasi PLN, pemerintah, dan DPR melalui dana PMN, kata dia, membuat masyarakat di wilayah 3T bisa menikmati listrik.
"Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari Dirut PLN tentang PMN 2022, yang sudah dieksekusi dan sangat luar biasa," ucapnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Soroti Ancaman 'Power Wheeling' dalam RUU EBET Prolegnas 2025
Oleh karena itu, ia mendukung penuh pemberian PMN Rp 10 triliun untuk program elektrifikasi PLN. Dia berharap, ada lebih banyak masyarakat di wilayah 3T yang bisa menikmati listrik di tahun depan.
Adapun pada 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp 10 triliun. Rincian alokasinya, yakni untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil sebesar Rp 1,74 triliun.
Kemudian, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar Rp 3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar Rp 4,48 triliun.
