WahanNews-Kaltim | PT PLN (Persero) telah merealisasikan rasio desa berlistrik di wilayah 3T melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai 90,79% per Oktober 2022. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan desa berlistrik lewat PMN.
Baca Juga:
Maraknya Penyalahgunaan Arus untuk 'Strum' Manusia, ALPERKLINAS Desak PLN Perketat Pengawasan
"Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Darmawan dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11/2022).
Dia melanjutkan, PLN melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi bersama dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat. PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk guna menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.
Dia merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 25-45 juta per pelanggan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Soroti Ancaman 'Power Wheeling' dalam RUU EBET Prolegnas 2025
"Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud," kata dia.
Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90%. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
"Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83% pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan," ungkap Darmawan.
