Rozani juga menyoroti pentingnya kesepakatan yang adil antara pemberi dan penerima kerja, terutama dalam hal upah. Kompetensi harus diimbangi dengan upah yang sesuai.
"Jika tidak, tenaga kerja yang terampil mungkin akan mencari peluang di tempat lain. Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada pelatihan tetapi juga pada kesejahteraan tenaga kerja," jelasnya.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Selain itu, pemerintah provinsi juga telah memperluas pelatihan ke sektor konstruksi, dengan program yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
"Kami yakin jumlah tenaga kerja terlatih di sektor ini juga cukup banyak," imbuh Rozani.
Dalam hal kerja sama dengan Otorita IKN, Rozani menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah siap untuk memfasilitasi hubungan antara alumni pelatihan dan perusahaan konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
"Kami telah berbenah dalam banyak hal, termasuk kebijakan anggaran, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung pembangunan IKN," ucap Rozani.
Terkait penyerapan tenaga kerja yang telah dilatih, ia mengakui bahwa masih ada tantangan dalam mencocokkan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.
"Mungkin sebagian besar tenaga kerja kami masih terlibat di sektor lain di wilayah Kaltim. Tetapi kami terus berupaya menciptakan kesesuaian yang lebih baik antara pemberi dan penerima kerja," tutur Rozani.
