KALTIM.WAHANANEWS.CO, Penajam Paser Utara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga pendidik di Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat terkait perekrutan tenaga pendidik dan peserta didik Sekolah Rakyat,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara Saidin di Penajam, Senin (28/4/2025).
Baca Juga:
Pemkab Penajam Paser Utara Bantu Warga Lokal Kerja di IKN Nusantara
Dinsos Kabupaten Penajam Paser Utara melibatkan Dinas Dikpora setempat dalam perekrutan peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan untuk Sekolah Rakyat yang dibangun di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan lahan sekitar 6,7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, yang memiliki 36 rombongan belajar jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
"SD memiliki 18 rombongan belajar, SMP dan SMA masing-masing mempunyai sembilan rombongan belajar," jelasnya.
Baca Juga:
Ketua DPRD Penajam Paser Utara Ingatkan Anggota Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Perekrutan tenaga pendidik, kata dia, diutamakan atau diprioritaskan warga lokal atau penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Apabila kebutuhan tidak tercukupi bakal dibuka kesempatan bagi warga luar daerah.
Pada tahun ajaran baru Sekolah Rakyat bakal diisi 90 peserta didik kelas satu SD yang terbagi dalam tiga kelas dan 96 peserta didik kelas satu SMP dan SMA untuk mengisi tiga kelas.
"Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem sekolah asrama tersebut diperkirakan membutuhkan 282 peserta didik untuk tahun ajaran pertama," kata dia.
Perekrutan peserta didik bakal mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kata dia, karena Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak warga kurang mampu.
Keberadaan Sekolah Rakyat, lanjutnya, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus memutus rantai kemiskinan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
[Redaktur: Amanda Zubehor]
