Sehingga, menurutnya, semuanya harus dipertimbangkan di dalam estimasi penerimaan negara tahun depan.
Sementara itu, untuk belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp 993 triliun pada tahun depan.
Baca Juga:
Hibah Rp115,94 Miliar untuk Smart City IKN, MARTABAT Prabowo-Gibran: Investasi Pengetahuan dan Teknologi
Belanja ini akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional.
"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," tuturnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, pada 16 Agustus mendatang Presiden Joko Widodo akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR.
Baca Juga:
PAMA, UGM, dan Otorita IKN Hijaukan Nusantara Lewat Penanaman Pohon di Eco-Edu Forest
Sehingga, besaran RAPBN tidak disampaikannya pada hari ini.
"Nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden angka finalnya dan oleh karena itu kami tidak menyampaikan di sini. Namun presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya," tutur Sri Mulyani.[ss]
