"149 itu, 92 di antaranya di dalam konsesi tambang (dapat izin). Sisanya di luar konsesi," kata Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/2).
Dengan adanya ratusan lubang tambang itu, Rupang menilai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang gegabah. Terlebih, pemindahan itu dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian lingkungan yang jelas.
Baca Juga:
KDRT di Paser Kaltim, Suami Mutilasi Istri dan Tunjukin ke Tetangga
Selain Rupang, sejumlah tokoh lain juga turut mengkritik proyek pemindahan IKN. Salah satunya dilayangkan oleh Ekonom Faisal Basri. Faisal menilai, ibu kota baru di Penajam Paser Utara ibarat 'surga' yang dikelilingi 'neraka'.
Pengibaratan itu, kata dia, dibuat karena lokasi IKN dikelilingi oleh berbagai tambang migas batu bara, gas, dan kilang minyak. Selain itu, ibu kota baru juga dikelilingi kebun sawit yang terkenal merusak zat hara tanah.
"Ini unik, dia (pemerintah) bikin green city, smart city, tapi di sekelilingnya lain sama sekali. Jadi surga yang dikelilingi oleh neraka. Lama-lama surganya bisa panas juga," ujar dia.
Baca Juga:
Ketua DPW Relawan Martabat Provinsi Jambi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Prabowo-Gibran
Menanggapi kritik itu, Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengklaim pemerintah membangun Nusantara sebagai kota berkelanjutan. Dia menyebut IKN Nusantara akan mengusung platform nol emisi karbon, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan habitat berkelanjutan.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan status ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta akan dipindah ke Kalimantan Timur pada semester I 2024.
Namun, pemindahan IKN ini menuai banyak kritik. Mulai dari proses pembuatan UU IKN, permasalahan lingkungan, anggaran, hingga desain istana negara. [Ss]
