Pada pasal 10 diamanatkan, provinsi memiliki kewenangan menyediakan bantuan logistik bagi korban bencana antara 51-100 orang baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar makanan, sandang, tempat pengungsian, penanganan khusus kelompok rentan, dan layanan dukungan psikososial sesuai pasal 15 ayat 2.
Sedangkan pemerintah di kabupaten/kota dalam penanganan bencana memiliki keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana di wilayahnya, sehingga sesuai kewenangan dalam penerapan standar pelayanan minimal, maka pemerintah provinsi wajib hadir memberikan bantuan.
Baca Juga:
Dinas Sosial PPPA Papua Barat Daya Bentuk Kelompok Kerja dan Vocal Point Pengarus Utamaan Gender
"Apabila bantuan tidak diberikan dikhawatirkan korban bencana tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, karena tidak memiliki kemampuan memenuhi secara mandiri akibat tertimpa musibah bencana," ujar Akhmad.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
