WahanaNews-Kaltim | Dewan Energi Nasional (DEN) menilai over supply atau kelebihan listrik yang terjadi di PT PLN (Persero) adalah imbas dari kebijakan pembangunan mega proyek ketenagalistrikan 35.000 Megawatt (MW).
Anggota DEN, Satya Widya Yudha mengatakan saat merencanakan program pembangunan 35 ribu MW, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6%. Namun prediksi tersebut rupanya meleset, sehingga juga berdampak pada serapan listrik yang rendah secara nasional.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Karena itu disepakati dan dibangun (program 35 ribu MW) maka surplusnya menjadi sekitar 35% karena asumsi kebutuhan listrik yang 6,6% gak tercapai realisasinya. Kita kan berharap pertumbuhannya kan 6,6% per tahun ternyata daya serapnya rendah karena kita habis kena pandemi otomatis sektor industri belum banyak maka kita kelebihan," kata dia dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (26/9/2022).
Di sisi lain, dalam perjanjian jual beli listrik dengan para produsen listrik swasta, PLN menggunakan skema take or pay. Dimana, di dalam kontrak tersebut dipakai atau tidak dipakai, maka PLN wajib membayar listrik secara penuh ke pengembang.
Oleh sebab itu, menurut dia salah satu tujuan digalakkan program konversi dari kompor LPG 3 kilogram (Kg) ke kompor induksi salah satunya adalah untuk mengatasi persoalan kelebihan pasokan listrik PLN. Mengingat over supply yang terjadi hingga akhir tahun diproyeksikan akan mencapai sekitar 6-7 Gigawatt (GW).
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Ini dilematis, sebagai korporasi PLN rugi. Tetapi kita harus melihat tujuan dari kompor listrik itu untuk sebagai peningkatan demand. Sehingga over supply bisa teratasi," katanya.
Meski begitu, ia menilai bahwa implementasi dari peralihan kompor LPG 3 Kg ke kompor induksi perlu kajian secara matang. Satya sepakat bahwa penerapan program konversi ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
"Itu merupakan arahan Presiden dan DEN mendukung karena tujuannya melakukan kajian namun dalam skenario lebih mengemuka kalau dari DEN menyangkut keterkaitan dengan ketahanan energi karena itu melakukan program peralihan energi berbasis impor, strateginya banyak" ujarnya. [ss]
