Kaltim.WahanaNews.co, Penajam Paser Utara - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur telah menyalurkan dana hibah lebih kurang Rp6,4 miliar untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024.
Pemerintah kabupaten, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara Agus Dahlan di Penajam, Minggu, telah menyalurkan dana hibah untuk pengamanan pilkada tahun ini sekitar Rp6,4 miliar.
Baca Juga:
APBD 2025 Penajam Paser Utara Prioritaskan Sektor Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas
"Dana hibah pengamanan pilkada dari pemerintah kabupaten itu disalurkan melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),'' tambahnya.
Dana hibah untuk pengamanan pilkada disalurkan kepada Kepolisian Resor (Polres) Penajam Paser Utara sekitar Rp 4,15 miliar, dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0913 Penajam Paser Utara kisaran Rp2,25 miliar.
Dana yang dihibahkan itu sebagai bentuk dukungan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata dia, berjalan aman dan kondusif.
Baca Juga:
Pemkab Penajam Paser Utara Latih Warga Buat Pupuk Kompos Kurangi Sampah TPA
"Dana hibah untuk mendukung pengamanan setiap tahapan pilkada sampai pencoblosan," ujarnya lagi.
Penyelenggaraan pilkada diharapkan berlangsung aman dan damai, seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki hak suara agar menghindari golongan putih (golput) atau tidak menyalurkan hak suara pada pilkada.
"Masyarakat yang memiliki hak pilih diharapkan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak suara," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan tingkat partisipasi pemilih pilkada setidaknya sama dengan partisipasi pemilih pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung pada 27 Februari 2024, kata dia lagi, yakni sekitar 84 persen.
Badan Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah berjuluk Benuo Taka itu agar menyalurkan hak pilih.
Proses tahapan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkada tengah berlangsung, pemerintah kabupaten terus melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna meningkatkan partisipasi pemilih, demikian Agus Dahlan.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
