Kaltim.WahanaNews.co, Samarinda - Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur memperkuat kerja sama dengan forum perangkat daerah dalam bidang kesehatan untuk menyelaraskan programnya dengan sektor lintas terkait.
Samarinda, Kamis (7/3/2024), mengatakan, forum tersebut merupakan wadah untuk membahas masalah kesehatan yang membutuhkan kerja sama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan bidang kesehatan.
Baca Juga:
Pjs. Bupati Labuhanbatu Utara Hadiri Peringatan HUT IDI ke-74
"Di forum tersebut ada paparan rencana awal tahun berjalan, apa yang akan kita lakukan tahun ini. Sehingga, kita bisa sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (renstra). Kalau ada yang kurang, kita bisa perbaiki," ujarnya.
Jaya mengemukakan, penguatan kerja sama lintas sektor melalui forum yang telah diikuti 151 orang dari beberapa perangkat daerah terkait di Balikpapan beberapa waktu lalu bertujuan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari para pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal Dinkes Kaltim.
"Kalau ternyata banyak yang belum tercapai karena tidak ada dukungan data yang disampaikan kepada Dinkes, itu yang perlu diperbaiki. Makanya ini bermaksud mengonsolidasikan tata kelola di Dinas Kesehatan itu sendiri," katanya pula
Baca Juga:
Kasus Dokter Aulia, Polisi: Pengakuan FK Undip-RS Kariadi soal Bully Permudah Penyelidikan
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Setprov Kaltim Riza Indra Riadi mengapresiasi kerja sama Dinas Kesehatan bersama perangkat daerah terkait sebagai langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
"Masalah kesehatan sangat penting untuk dibahas bersama, termasuk bersama OPD terkait lainnya, agar bisa sama-sama memberikan masukan dan menindaklanjuti masalah yang bisa diselesaikan bersama," tuturnya.
Ia mencontohkan, salah satu masalah yang perlu dibahas adalah dokter yang tidak mau bertugas di pedalaman. Ia mengatakan, hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan tunjangan antardaerah.
"Misalnya, kita lihat contoh, dokter di Banjarmasin, tunjangan Rp70 juta, sementara kita hanya Rp15 juta saja. Padahal itu hanya kebijakan setingkat bupati saja. Mengapa kita di sini tidak bisa melakukan seperti itu? Masalah-masalah seperti itu yang perlu dibahas di sini," ungkapnya.
Riza berharap, forum ini bisa menghasilkan identifikasi masalah dan jalan keluar yang konstruktif. Ia juga mengharapkan adanya sharing dan konsultasi dengan narasumber dari kementerian terkait.
"Semoga kerja sama perangkat daerah bidang kesehatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Kaltim," tuturnya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
