WahanaNews-Kaltim | Menteri BUMN, Erick Thohir blak-blakan menyebutkan dana pensiun BUMN menjadi sarang korupsi beberapa oknum pengelola investasi yang menyebabkan banyak tagihan dana pensiunan yang tidak terbayar.
"Karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan," kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (2/12/2021).
Baca Juga:
PLN Sumedang Dukung Pertumbuhan Ekonomi dengan Realisasi Tambah Daya di Sektor Industri Selama Lima Tahun Kepemimpinan Erick Thohir
Ia menyebut banyak pengelola dana pensiunan yang menyalahgunakan investasi dana pensiun atau membuat produk asuransi baru yang menawarkan untung besar namun tidak berdasarkan return yang sesuai.
Erick mengaku permasalahan di sektor asuransi BUMN merupakan bom waktu yang akan meledak apabila tidak segera dibenahi.
Oleh karena itu, ia menyebut salah satu fokus Kementerian BUMN di tahun depan adalah menyelesaikan polemik tersebut.
Baca Juga:
Menteri BUMN Erick Thohir Ungkap Rencana Strategis untuk 20 Aset Bangunan Berharga
"2022 salah satunya memang pembenahan dana pensiun secara menyeluruh di BUMN karena ini bom waktu yang kami lihat sudah 1,5 tahun," terang dia.
Lebih jauh, ia menyebut menemukan kendala membersihkan pengelolaan dana pensiun BUMN, yaitu secara hukum pengelola dana pensiun punya kekuasaan penuh dan jika ada kekurangan dana, maka pendiri lah yang harus top up atau isi ulang dana.
"Jelas di situ si pengelola mendapat kekuasaan penuh tapi pendiri harus top up kalau ada kekurangan," kata dia.
Salah kelola dana asuransi dan dana pensiun bukan hal baru, usai gagal bayar yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero) menyusul kasus dugaan korupsi dan pencucian uang.
Erick sempat mengaku 'trauma' dengan kasus salah investasi yang mengakibatkan gagal bayar perusahaan asuransi BUMN.
Berkaca dari kejadian Jiwasraya tersebut, Erick berencana mengkonsolidasikan dana pensiun BUMN. Rencana tersebut ia lontarkan pada Juli 2020 lalu, namun hingga saat janji itu belum terealisasi.
"Saya tidak mau kejadian Jiwasraya terulang di dana pensiun BUMN, kami coba konsolidasi dana pensiun itu," katanya kala itu, Kamis (2/7/2021). [As]
