Puji berharap Pemkot Samarinda memberikan atensi lebih berupa penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027. M
Tambahan dana tersebut sangat diperlukan untuk merenovasi infrastruktur penunjang yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan.
"Kantor utamanya sudah sangat lama dan banyak bagian yang jebol. Kondisi serupa juga menimpa 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di tiap kecamatan," papar Puji.
Baca Juga:
Kejati Kaltim Geledah Kantor Disdikbud Kutai Kartanegara Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi
Ia menegaskan, perbaikan fasilitas fisik ini menjadi syarat mutlak jika pemerintah kota serius ingin mengoptimalkan program berbasis kewilayahan.
"Kita ingin ada program Kampung KB Reborn dan integrasi satu data di setiap kecamatan. Bagaimana bisa terwujud kalau tempat dan sekretariatnya saja tidak ada karena rusak bera,"tegasnya.
Menanggapi rencana pembangunan dan revitalisasi fasilitas publik ke depan, DPRD Samarinda mengingatkan pemerintah agar selalu mendahului proyek fisik dengan kajian yang matang.
Baca Juga:
DPRD Samarinda Gandeng Ormas Saatnya Bergerak Perkuat Pengawasan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Evaluasi terhadap kebutuhan riil di lapangan dan karakter masyarakat sekitar harus menjadi pertimbangan utama sebelum anggaran dikucurkan.
Langkah ini penting agar pembangunan gedung atau fasilitas pelayanan tidak berakhir menjadi bangunan yang sepi dan minim aktivitas.
Pemerintah diharapkan hadir untuk memperkuat fasilitas yang memang sudah tumbuh dan dibutuhkan secara alami oleh masyarakat, sehingga penggunaan anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran dan efisien.
