WahanaNews-Kaltim | Gagasan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rist dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, memicu sejumlah anggota Komisi X DPR mempertanyakan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang kini sudah berjalan.
Program magang dengan uang saku untuk mahasiswa itu dikritik karena dinilai belum mengayomi seluruh program studi kuliah di perusahaan atau kementerian yang dituju.
Baca Juga:
Komisi IV DPRD Kalsel Kritisi Ketimpangan Pemberian BOS
Menurut anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, program MBKM belum bisa diikuti oleh semua mahasiswa akibat masalah akses.
"Pertama tadi prof Nizam [Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi] menjelaskan ini memungkinkan semua mahasiswa mempunyai akses yang sama. Tolong berikan jaminan bagaimana seluruh mahasiswa itu mempunyai akses yang sama? Karena saya lihat di daerah-daerah mau ikut program ini terhalang," kata Andreas di DPR, kemarin.
"Ini soal akses tadi, Pak. Saya kira ini satu hal yang perlu agar program ini mempunyai aspek keadilan, tidak hanya di atas kertas tapi juga ini terjadi," sambung dia.
Baca Juga:
Simak, Ini Daftar Formasi CPNS 2024 untuk Sarjana Pendidikan
Kritik juga disampaikan anggota dari Fraksi PDIP lainnya, Esti Wijayati. Menurut dia, Kemendikbudristek masih belum menghapuskan keraguan ihwal mahasiswa yang ingin ikut MBKM dengan lintas jurusan.
"Menurut saya memang perlu ada detil pembahasan. Misalnya ketika mahasiswa kuliah di jurusan kedokteran hewan, lalu saya ingin jadi wiraswasta, dan magang di Kemenperin. Apakah SKS mahasiswa tersebut bisa terisi nilainya dengan program magang yang berbeda jurusan itu," ujar Esti.
"Tapi mungkinkah program itu bisa mengakomodir mahasiswa dari jurusan apapun? Saya kira ini yang perlu didetilkan oleh Kemendikbudristek," tuturnya.
