Kaltim.WahanaNews.co, Jakarta - Komisi VII DPR RI mendukung langkah Pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk membangun transmisi listrik green super grid dan penggunaan teknologi smart grid dan smart control center di Tanah Air.
Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dengan tetap menjaga keandalan listrik sebagai upaya mencapai net zero emissions (NZE) tahun 2060.
Baca Juga:
PLN di COP28: Menghapus Batu Bara, Langkah Kritis untuk Mengurangi Emisi Karbon
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dukungannya kepada pemerintah dan PLN dalam meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia.
“Komisi VII DPR RI mendukung Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, dan Dirut PLN atas rencana pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan termasuk super grid dalam rangka mengoptimalisasi potensi EBT,” ucap Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM dan PLN, Rabu (15/11/23), di Jakarta.
Dirinya juga mendukung PLN untuk terus melanjutkan dan memperkuat digitalisasi kelistrikan dan pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan untuk implementasi smart grid agar pemanfaatan EBT dapat lebih optimal.
Baca Juga:
Indonesia Hematkan 13 GW Batu Bara, PLN Sukses Kurangi Emisi 1,8 Miliar Ton Karbon
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menjabarkan, pihaknya mencatat potensi EBT di seluruh Indonesia mencapai 3.687 Gigawatt (GW). Potensi tersebut meliputi surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi dan laut.
"Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam, untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT," ujar Jisman.
Namun, dirinya mengatakan lokasi potensi EBT yang besar pada umumnya jauh dari lokasi pusat beban. Dengan begitu, diperlukan penguatan infrastruktur transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan energi listrik dari lokasi potensi EBT menuju ke pusat beban yang saat ini masih di pulau Jawa.
