Kaltim.WahanaNews.co, Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Edi Damansyah, menyatakan bahwa Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan pertanian serta masalah yang dihadapi petani dan nelayan.
“Ini karena anggota KTNA adalah petani dan nelayan yang tersebar mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan, sehingga mereka secara langsung memahami tentang peta pertanian dan apa yang dihadapi petani,” kata Edi Damansyah, di Tenggarong, Sabtu (25/5/2024).
Baca Juga:
Wakil Bupati Sleman Harapkan TMMD Wujudkan Aspirasi Masyarakat Pedesaan Sleman
Selain itu, KTNA juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian, sehingga ia pun bersyukur karena selama ini Kukar menjadi produksi padi terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Kaltim pada 2023 yang sebanyak 215.290,58 ton gabah kering giling (GKG), jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Kukar yang mencapai 106.411,09 ton GKG, terbanyak kedua dari Kabupaten Penajam Paser Utara yang tercatat 44.123,19 ton GKG.
“Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan salah satu lumbung pangan di Kukar, sehingga Tenggarong Seberang juga menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan untuk Kaltim," katanya pula.
Baca Juga:
Penjabat Bupati Minahasa Harap TMMD Ke-121 Percepat Pembangunan di Minahasa
Meski Kukar menjadi produsen pangan tertinggi, namun ia terus mendorong petani dan semua anggota KTNA terus meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, hingga perikanan, karena kebutuhan semakin banyak seiring kepindahan penduduk baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan mitra Kukar.
Ia juga menyinggung soal kendala yang dihadapi petani, secara umum terdapat lima persoalan, yakni terkait pengairan, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian (alsintan), pemasaran, regenerasi petani dan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
"Dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, Pemkab Kukar telah melakukan berbagai strategi dan kebijakan guna melakukan intervensi," katanya menegaskan.
