Untuk mencegah hal itu, menurut Novian, PPATK sudah memiliki kerangka hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
"Jadi kita mencoba memperluas pihak pelapor baru yang bergerak di bidang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ini salah satu yang kita coba atur di dalam PP tersebut yang baru," ujar dia.
Baca Juga:
Judi Online dan Pinjol Ilegal ‘Adik Kakak’, Menkominfo: Harus Disikat
"Kemudian juga penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi lainnya dan juga terkait layanan urun dana atau crowdfunding khususnya terkait penawaran saham berbasis teknologi," pungkas Novian. [As]
