Pada kesempatan itu juga Mukri pun mengimbau agar segera dilakukan identifikasi masalah maupun potensi masalah yang kemungkinan akan muncul (mitigasi resiko).
Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kerja sama yang telah terjalin saat ini sudah berjalan dengan baik, dan dengan adanya kerja sama tersebut Kejaksaan Agung turut dapat melakukan monitoring langsung atas pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis kelistrikan PLN
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Konsumen Percayakan Perbaikan dan Pemasangan Instalasi Listrik pada Ahlinya
Ia juga berharap, dengan adanya pengamanan proyek strategis di bawah kepemimpinan Direktorat D Kejaksaan Agung Republik Indonesia, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga dapat terlaksana.
Sementara itu, General Manager PLN UIP KLT Josua Simanungkalit mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H beserta jajaran yang telah berkenan hadir pada agenda tersebut.
“Dengan kegiatan ini, sinergitas antara PLN UIP KLT dengan Kejaksaan Agung dan Kejati Kalsel dapat terus terlaksana bersama. PLN bersama Kejaksaan telah berhasil menyelesaikan beberapa proyek pembangunan yang cukup krusial yaitu penyambungan Konsumen Tegangan Tinggi di Kabupaten Kotabaru & Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
Baca Juga:
Energi Hijau Jadi Primadona, PLN Siapkan Solusi untuk Klien Raksasa Dunia
Selanjutnya, PLN UIP KLT akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kalimantan Selatan dengan mempersiapkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal.
Melalui pembangunan looping jaringan di sisi selatan yaitu GI 150kV Sei Durian, GI 150kV Tarjun, dan SUTT 150kV Sei Durian – Tarjun akan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan.
Harapannya dengan pendampingan dan pengamanan dari Kejaksaan akan mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.[ss]