"Saya pikir kita harus sama-sama campaign. Ya jadi saya ke India, ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Korea, ke Jepang itu kita lakukan itu dan mereka tertarik," ungkap Budi Karya.
"Bandara juga sebenarnya bisa juga kita awal melakukan investasi setelah itu investor (swasta, asing) itu masuk di dalamnya. Berapa persen seperti (yang terjadi di) Bandara Kualanamu," tuturnya.
Baca Juga:
Pembangunan Dipercepat, IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebutuhan bandara VIP dekat IKN sepertinya hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat.
Sebab, jika bertujuan menarik minat investor, sepertinya bukan lewat pembangunan bandara.
Bhima mengatakan, proses investor melakukan realisasi investasi dimulai dari mencermati rencana pembangunan IKN. Kemudian melakukan due dilligence apakah proyek secara finansial menguntungkan.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Alokasikan Rp 48,8 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
“Kalau untung, calon investor pasti tertarik, sebaliknya jika masih ada ketidakpastian tinggi terutama jelang pemilu hingga belum ada kepastian berapa penduduk yang menempati IKN, ya mereka akan mundur,” ujar Bhima saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (26/3/2023).
Bhima menyebut, investor yang mengecek perkembangan fisik pembangunan IKN belum terlalu dibutuhkan.
Sebab, sejauh ini sebagian masih berbentuk lahan hutan tanaman industri.
