KALTIM.WAHANANEWS.CO, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan membentuk tim investigasi guna menelusuri dugaan penyalahgunaan solar subsidi yang dinilai menjadi salah satu pemicu antrean panjang kendaraan di kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
“Beberapa waktu lalu ditemukan kasus pengetapan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Ini menjadi indikasi kuat kenapa antrean bisa meningkat signifikan,” ujar Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, di Balikpapan, Kamis (7/5/2026).
Baca Juga:
RI Masih Impor BBM Jenis Bensin 20 Kilo Liter/Tahun, Tapi Bukan dari Timur Tengah
Rahmad mengemukakan, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut koordinasi pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda serta pihak Pertamina setelah menerima keluhan sopir angkutan barang yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi.
Rahmad menegaskan bahwa fokus penanganan saat ini bergeser pada pengawasan lebih ketat di titik distribusi untuk menutup celah praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Tim investigasi dan pengawasan terpadu tersebut akan melibatkan berbagai instansi, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan terukur.
Baca Juga:
Pertamina Resmi Naik Harga BBM Non Subsidi, Berlaku 4 Mei 2026
“Karena ini subsidi dari negara, kita tidak bisa main-main. Sangat disayangkan jika ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Selain pengawasan lapangan, Pemkot memperkuat sistem barcode dalam setiap transaksi di SPBU guna mencegah pengisian berulang yang sering dimanfaatkan para pengetap.
Optimalisasi teknologi dipandang penting agar distribusi solar benar-benar tepat sasaran, terutama bagi sektor transportasi yang sangat bergantung pada pasokan energi bersubsidi.
Pemkot juga menilai keterbatasan infrastruktur turut memperberat antrean. Saat ini, hanya dua SPBU di Balikpapan yang melayani solar subsidi sehingga konsentrasi kendaraan menumpuk di lokasi tersebut. Untuk mengurangi beban itu, pemerintah daerah berencana membuka titik SPBU baru di kawasan Teritip dan Kilometer 13.
“Kami berencana membuka titik SPBU baru di kawasan Teritip dan Km 13. Pembangunan fasilitas baru ini diharapkan dapat mengurai antrean dan mengurangi kemacetan,” ujarnya.
Pemerintah kota turut membuka peluang bagi investor swasta untuk berpartisipasi menambah fasilitas pengisian BBM, seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Adapun usulan penambahan kuota solar subsidi, menurut Rahmad, memerlukan data akurat serta persetujuan ketat dari pemerintah pusat.
Ia mengingatkan bahwa solar subsidi diperuntukkan bagi sektor-sektor prioritas seperti angkutan sembako dan transportasi laut tertentu. “Kami mengimbau para sopir truk agar mematuhi aturan. Mudah-mudahan antrean ini bisa kita atasi dengan komitmen bersama,” tambahnya.
Rahmad berharap penguatan pengawasan dapat memastikan hak masyarakat atas BBM subsidi terpenuhi tanpa gangguan dari oknum. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk menata sistem distribusi energi di Balikpapan agar lebih tertib dan kondusif.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
