WahanaNews-Kaltim | Kementerian Keuangan memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tidak akan mangkrak meski presiden berganti pada 2024. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.
Isa juga ingin memastikan anggaran untuk tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa berlangsung dengan baik dengan anggaran yang disalurkan pemerintah.
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Kedua hal tersebut dipastikan, di samping target defisit pada 2023 yang lebih tinggi dari pada tahun lalu. Direktorat Jenderal Anggaran menargetkan defisit anggaran pada 2023 Rp 598,2 triliun dan realisasi 2022 yakni Rp 583,5 triliun.
"Namun, tidak berarti kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan. Kita akan tetap mengawal kegiatan Pemilu agar terlaksana sesuai tahapannya dengan baik. Kita akan mendukung pembangunan di IKN yang kita harapkan bisa kita mulai gunakan nanti di 2024," jelasnya, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Isa juga menjamin pembangunan PSN tidak akan mangkrak meskipun nantinya ada pergantian presiden.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
"Hal hal lain yang sudah menjadi prioritas nasional atau proyek strategis nasional yang sudah berjalan dan tentu kita harapkan tuntas, tidak mangkrak pada saat pergantian presiden nanti," pungkasnya.
IKN masuk dalam daftar PSN Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN juga ditargetkan berstatus menjadi ibu kota Indonesia pada 2024.
Dana Jumbo untuk IKN
Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menegaskan pemerintah sudah menyiapkan dana jumbo untuk pembangunan IKN. Ia menyebut di tahun anggaran 2023 ini IKN akan dapat alokasi anggaran sebesar Rp 23,9 triliun dari APBN. Mayoritas uang itu bakal digunakan untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru.
"Untuk belanja mempersiapkan IKN sebesar Rp 23,9 triliun, utamanya untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," sebut Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual usai melakukan Rapat Paripurna soal APBN 2023, Senin (16/1/2023).
Sementara untuk pemilu, bendahara negara itu, pernah mengatakan tahun 2022-2023 total anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 25,01 triliun. Sementara untuk anggaran pemilu 2024 masih dalam proses perhitungan.
"Anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap dengan prudent. Makanya kita selalu sampaikan kita dukung proses pemilu 2022, 2023 dan 2024 nanti," kata Sri Mulyani dalam Kuliah Umum bertajuk 'Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik', Jumat (3/2/2023).[ss]
