WahanaNews-Borneo | Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara rampung sekitar 15-20 tahun mendatang.
Hal itu karena menurutnya, pembangunan IKN memakan waktu 15-20 tahun.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Membangun IKN Nusantara merupakan pekerjaan yang raksasa besarnya dan rumit," ujar Jokowi dikutip Antara, Selasa (15/3/2022).
Sehingga akibatnya pembangunan IKN tak bisa dengan cepat langsung selesai.
"Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang antara 15-20 tahun baru bisa diselesaikan," lanjutnya.
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Meski begitu, dia berharap proses pembangunan tersebut akan semakin terlihat perkembangannya menyusul pelantikan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Dhony Rahajoe.
Di mana nantinya lembaga tersebut yang akan merancang perencanaan lebih terperinci terkait pembangunan IKN Nusantara, termasuk di dalamnya Detail Engineering Design (DED).
"Kelembagaan sudah ada, nanti perencanaan yang lebih detil, entah itu DED dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan nanti. Tapi yang paling penting memang infrastruktur dasar itu harus segera dimulai," jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi pada Senin (14/3/2022), memimpin prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa gubernur masing-masing di Titik Nol IKN Nusantara.
Dia menegaskan kalau itu sebagai bentuk dukungan serta secara simbolis penyatuan kekuatan untuk memulai berdirinya IKN Nusantara.
"Seluruh gubernur hadir membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing kemudian disatukan di sini, artinya ini merupakan sebuah kekuatan besar dari negara kita Indonesia," ucapnya.
"Dan dukungan yang diberikan dari seluruh provinsi di Tanah Air ini akan sangat menyatukan dan akan memberikan kekuatan yang baik pada dimulainya ibu kota Nusantara ini," sambungnya.
Tak hanya itu, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memutuskan untuk berkemah di titik nol IKN. [ss/rin]
