WahanaNews-Kaltim | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan progres terkini dari pembangunan hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Disebutkannya, pembangunan hunian tersebut sudah mencapai 26%.
Hal ini disampaikannya selepas rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta. Suharso mengatakan, angka progres pembangunan hunian ASN IKN ini telah mengalami kemajuan sejak bulan Februari lalu yang masih berada di angka 15%.
Baca Juga:
Jokowi Siap Pindah ke IKN Bulan Depan, Usai Rampungnya Bandara
"Mudah-mudahan ini ada percepatan," ujar Suharso, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/4/2023).
Adapun secara keseluruhan jumlah pegawai pemerintahan yang akan pindah ke IKN ini mencapai kisaran 16.990 orang. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan.
"Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari Otorita," ungkapnya.
Baca Juga:
Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan
Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan, Jokowi telah menyepakati bahwa nantinya model hunian yang digunakan para pegawai pemerintahan ini tidak hanya berbentuk rumah vertikal atau apartemen tapi juga rumah tapak. Selain itu, rumah tersebut juga dapat menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri terkait.
"Cuma posisinya 70% akan tetap menjadi milik negara dan 30% ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri," imbuh Suharso.
Dalam momentum yang sama, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menyampaikan, kebijakan tersebut diambil pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di IKN juga tidak dirancang untuk ditinggali oleh para pensiunan.
"ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh. Jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja," ujar Dhony.
Ia juga menambahkan, pemerintah akan segera mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk warga yang akan tinggal di IKN, mulai dari sekolah hingga rumah sakit. Sedangkan terkait pembiayaan, selain dengan investasi murni pemerintah juga akan membuka kerja sama antara pemerintah dan badan usaha alias KPBU.
"KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal tetapi juga investor dari luar negeri," pungkasnya.[ss]
