MetroNusantaraNews.co | Muncul desakan dari beberapa elemen masyarakat agar Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov DKI Jakarta terkait realisasi penyerapan anggaran pemeliharaan berkala Rumah Susun Pulogebang, Kec. Cakung, Kota Adm Jakarta Timur 2021.
Sebab, pemasangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana kondisinya sangat memprihatinkan dan patut diduga bahwa, IPAL yang dibangun menggunakan uang rakyat tersebut tidak dapat digunakan untuk pengelolaan limbah cair sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
Baca Juga:
Perwakilan Pemerintah Jakarta Pusat Ziarah ke TMP Nasional Kalibata
Kondisi pembangunan IPAL Rumah Susun Pulogebang sangat memprihatinkan
Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Riset dan Data Perkumpulan Radar Pembangunan Indonesia, Jaustan S mengatakan, agar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov DKI Jakarta, Sarjoko tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pekerjaan konstruksi infrastruktur yang dibangun menggunakan uang rakyat harus sesuai dengan mutu sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.
“Jangan hanya mengejar serapan anggaran, sementara kualitasnya rendah, tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, harus betul-betul fokus pada pencapaian prioritas, sehingga program berjalan secara efektif dan produktif”.
Baca Juga:
Komisi D DPRD DKI: Bahan Bakar RDF Rorotan Bisa Redakan Kemacetan
Keberhasilan kinerja tidak bisa dinilai dari tingginya serapan anggaran. Namun, penilaian keberhasilan kinerja harus diukur melalui sejauh mana efektifitas program-program bisa dijalankan dan berimplikasi langsung ke masyarakat.
"Intinya adalah lebih kepada percepatan realisasi program, bukan hanya tingginya serapan anggaran. Untuk apa serapan anggaran tinggi tapi program tidak berhasil", seluruh SKPD dilingkungan Pemprov DKI Jakarta senantiasa menjaga kualitas pekerjaan infrastruktur yang berdaya tahan, ujar Jaustan.
Dikatakannya, penyerapan anggaran hanyalah salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran, namun yang paling penting dalam pelaksanaan anggaran adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Semua program perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus senantiasa memperhatikan tertib adminsitrasi, tertib mutu dan tertib waktu.
Profesional dan keseriusan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Dalam membangun akuntabilitas kinerja agar dilakukan dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku, “penyerapan harus maksimal, terukur, terarah, serta berhasil guna dan berdaya guna”.
“Saya berharap agar Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengangkat pimpinan SKPD/UKPD yang betul-betul fokus pada pencapaian prioritas, sehingga program berjalan secara efektif dan produktif, tepat waktu dan output yang bermanfaat, jangan hanya mengejar persentase serapan anggaran pada akhir tahun aja, tetapi berkualitas rendah”.
Berita ini masih membutuhkan konfirmasi lebihlanjut, sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Drs Sarjoko setiap dimintai konfirmasi melalui pesan whatsapp belum bersedia untuk menjawab. [JP]
