WahanaNews-Kaltim | Komitmen Indonesia untuk membangun ibu kota baru dengan konsep kota global yang hijau dan pintar di Pulau Kalimantan telah menarik perhatian global, seiring investor-investor asing dari sejumlah negara telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam megaproyek bernilai miliaran dolar AS itu.
Pada Kamis (16/3), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, mengunjungi negara tetangga Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong untuk retret pemimpin tahunan. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mencatat ada 20 perusahaan dari negara pulau tersebut yang berminat berinvestasi di Nusantara.
Baca Juga:
Jokowi Siap Pindah ke IKN Bulan Depan, Usai Rampungnya Bandara
Perkiraan biaya semua proyek, seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah, membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun. Pemerintah Indonesia hanya menanggung sekitar seperlima dari total biaya investasi, sementara sekitar 80 persen dari total nilai investasi diupayakan berasal dari kemitraan atau investasi publik-swasta.
Indonesia saat ini sedang melakukan pengembangan proyek tahap pertama dengan dana yang disediakan oleh pemerintah. Tahap pertama dimulai tahun lalu setelah sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air dan dijadwalkan akan rampung pada 2024 mendatang.
Diumumkan pada 2019, Nusantara, yang merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia, merupakan proyek unggulan Presiden Jokowi. Dia menekankan bahwa ibu kota baru itu akan menciptakan episentrum baru untuk pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Baca Juga:
Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan
Jokowi berharap perayaan ulang tahun kemerdekaan dapat digelar di Nusantara pada 2024. Pada tahun itu, Indonesia juga akan mengadakan pemilihan presiden seiring dengan Jokowi mengakhiri masa jabatan lima tahun kedua sekaligus terakhirnya.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah meluncurkan sebuah program insentif untuk menarik investor dalam pembangunan Nusantara. Menurut Kepala Otorita Nusantara Bambang Susantono, mereka yang berinvestasi sedikitnya Rp10 miliar di beberapa sektor akan dibebaskan dari pajak perusahaan selama 10 hingga 30 tahun
Infrastruktur dan pelayanan publik merupakan sektor-sektor yang akan mendapatkan cuti pajak (tax holiday) paling lama, yakni hingga 2035.
Sementara itu, bisnis asing yang memindahkan kantor pusatnya ke Nusantara dan pusat-pusat keuangan di kawasan tersebut akan diberikan potongan pajak. Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan insentif izin penggunaan lahan selama 95 tahun bagi investor.
