WahanaNews-Kaltim | Otorita IKN menggandeng United Nations Development Programme ( UNDP ) untuk berkolaborasi membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.
Kerjasama tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya mewujudkan delapan prinsip pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Menko PPN Suharso Monoarfa: Pembangunan Tahap 2 IKN Nusantara Dukung Pemerintahan
Berikut 8 prinsi yang dikerjasamakan antara Otorita IKN dan UNDP, mulai membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, juga terhubung, aktif, dan dapat diakses.
Selanjutnya, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi.
Dan, terakhir meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.
Baca Juga:
Jokowi Siap Pindah ke IKN Bulan Depan, Usai Rampungnya Bandara
”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota untuk semua,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rilis, Rabu (22/3/2023).
Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja, kedua lembaga ini akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.
Kerja sama ini akan diwujudkan melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi dan berbagai upaya lain untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara.
Selain itu, kerja sama ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.
Anggaran Bisa Membengkak
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata.
Isa menyebutkan tambahan anggaran itu akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN Nusantara.
"Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan," ucapnya di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Walau begitu, Isa menyatakan angka itu belum difinalkan karena masih ada kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.
Dari total anggaran IKN Nusantara sebesar Rp 23,6 triliun yang ditentukan tahun lalu itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, alokasi anggaran terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni Rp 20,8 triliun.
Dana itu digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Terkait hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan IKN Nusantara pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ).
Nilai anggaran sebesar Rp 20,8 triliun untuk membangun KIPP itu berasal dari APBN, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
"Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," ujar Basuki kala itu.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mendorong pembentukan konsorsium atau perusahaan patungan oleh BUMN-BUMN Karya agar bisa mempercepat pembangunan IKN Nusantara.
TNI Petakan Ancaman
Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) telah memetakan beberapa ancaman potensial terhadap pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
"Sudah menjadi tugas pokok TNI untuk mengamankan pembangunan IKN, karena IKN merupakan lambang dan simbol kedaulatan negara," kata Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam VI Mulawarman Brigjen TNI Ivancius Siagian.
Hal itu disampaikan dalam webinar dengan tema, IKN dan mitigasi radikalisme terorisme, yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, yang dilaksanakan secara daring dipantau di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Dia menjelaskan, penugasan Kodam VI Mulawarman terdiri atas tiga provinsi yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pemetaan kata dia, Kalbar merupakan lima besar wilayah rawan radikalisme, menurut hasil survei BNPT juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki akses besar dari dan keluar negeri.
"Potensi trans nasional crime seperti penyeludupan manusia," ujarnya.
Menurut dia, belum lama ini, Batalyon Infanteri di perbatasan Kaltara, mengagalkan penyelundupan 24 kilogram narkotika jenis sabu.
Selanjutnya pemetaan wilayah Kaltim, dimana masuk dalam kelompok terorisme jaringan Filipina Selatan dan Poso Sulawesi Tengah.
Kemajemukan masyarakat dimanfaatkan jaringan terorisme untuk deception (penipuan) serta wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki akses besar dari dan keluar negeri.
Kemudian di wilayah Kalsel, skala masyarakat yang terpapar radikalisme berada di ambang menegah, dengan skala 55,5 poin.
Provinsi dengan tingkat kemajemukan tinggi dan memiliki garis pantai cukup panjang, yang dapat menjadi akses infiltrasi.
Selain itu, Kodam VI Mulawarman juga memetakan "sel tidur" di antaranya Kaltara dengan dua kelompok radikal, satu napi teroris (napiter) dan satu mantan napiter.
Selanjutnya Kaltim dengan 21 kelompok radikal, dua napiter, 15 mantan napiter dan empat simpatisan.
Kemudian di Kalsel terdapat 19 kelompok radikal, tujuh napiter, satu mantan napiter dan 11 simpatisan.[ss]
